Habis Chevron, Terbit Siapa

Belakangan, persoalan baru muncul di tengah panjangnya proses revisi rencana pengembangan (POD) dan keputusan final investasi (FIC). Chevron menyatakan akan angkat kaki dari proyek IDD. Dalam rancangan awalnya, Chevron tak hanya akan mengebor Gendalo dan Gehem, tapi juga menjadikan keduanya sebagai hub fasilitas produksi lapangan-lapangan migas di sekitarnya, lengkap dengan unit pengolahan terapung (FPU).

Investasi tambahan tersebut yang dimaksud Dwi tak lagi diperlukan jika kelak Eni masuk menggantikan Chevron. Dalam bayangan Dwi, pengembangan Gendalo dan Gehem bisa dikonsolidasikan dengan fasilitas produksi milik Eni. Saat ini Eni tercatat sebagai operator wilayah kerja Muara Bakau dan telah mengoperasikan floating production unit yang mengolah hasil produksi Lapangan Jangkrik sejak 2017. Blok ini berada di satu cekungan yang sama dengan Gendalo dan Gehem. “Tapi, risikonya, produksi tidak secepat rencana semula,” tutur Dwi.

Dwi sadar semua itu belum pasti, baru ada di kepalanya. Walau begitu, peluang Eni menggantikan Chevron dalam proyek IDD sangat terbuka. “Chevron dan Eni masih melanjutkan negosiasi bisnis. Janji mereka, kuartal pertama tahun ini selesai,” ujar Dwi.

Seorang pejabat yang mengetahui proses rencana perubahan pengelola proyek IDD ini mengungkapkan, Chevron dan Eni secara terpisah telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada akhir 2020. Kepada pemerintah, Eni meminta kepastian perpanjangan kontrak Rapak dan Ganal, yang habis pada 2027 dan 2028. Selain itu, Eni berencana mengubah POD proyek IDD. “Satu bab dulu. Dari situ akan kami lihat rencana mereka selanjutnya,” ucap Dwi ketika dimintai konfirmasi tentang informasi tersebut.

•••

RENCANA Chevron melepas statusnya sebagai operator dalam megaproyek Indonesia Deepwater Development mencuat sejak 2018. Kala itu, industri migas dikejutkan oleh keputusan Chevron memperpanjang kontrak mereka di Blok Makassar Strait yang semula juga menjadi bagian dari proyek IDD.

Selentingan itu terjawab awal tahun lalu. Chevron resmi mengumumkan keputusannya melepas proyek IDD. Laporan tahunan 2019 Chevron Corporation menyebutkan portofolio IDD di cekungan Kutai tak lagi kompetitif. Meski begitu, banyak pelaku bisnis di sektor migas menghubungkan rentetan keputusan tersebut dengan sikap pemerintah yang menolak proposal perpanjangan kontrak Chevron di Blok Rokan.

Gejalanya mirip dengan yang rentetan kejadian beberapa tahun sebelumnya. Pada November 2013, pemerintah juga tak memperpanjang kontrak Chevron di Blok Siak, Riau. Belakangan, pada 2016, giliran Chevron yang mengakhiri kontraknya di Blok East Kalimantan yang semestinya habis pada 2018.

Pada Agustus 2020, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial pun sempat menyebutkan hubungan antara hengkangnya Chevron dari IDD dan peralihan operator Blok Rokan kepada Pertamina. “IDD sudah jelas, lah, Chevron kan satu paket dengan Rokan. Kira-kira begitu jawabannya. Kalau dia sudah ini (hengkang), artinya dia (IDD) bareng Rokan,” kata Ego, yang kala itu juga didapuk sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Seorang pejabat di lingkungan Kementerian Energi yang mengikuti detail persoalan Chevron membenarkan jawaban implisit Ego. Menurut dia, Chevron memang kecewa ketika pemerintah tidak memperpanjang kontrak mereka di Blok Rokan sehingga enggan melanjutkan proyek IDD.

Untuk meredam kekecewaan Chevron, pejabat ini mengungkapkan, Menteri Energi saat itu, Ignasius Jonan, sempat terbang ke Amerika Serikat, lokasi kantor pusat Chevron. Jonan menawarkan kepada Chevron bahwa rencana perpanjangan kontrak sejumlah blok di IDD pada 2027 dan 2028 bisa tetap menggunakan kontrak bagi hasil dengan skema cost recovery. Ketika itu, semua kontrak baru atau perpanjangan berganti menggunakan skema gross split, yang banyak ditentang kontraktor kontrak kerja sama migas. “Tapi tawaran ini tidak disambut juga sama mereka,” tutur pejabat tersebut. 

Chevron memang masih kesengsem menggarap Rokan. Pada Juli 2018, beberapa saat sebelum Kementerian Energi memutuskan mengalihkan Rokan kepada Pertamina, Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit Charles A. “Chuck” Taylor dan President Director PT Chevron Pacific Indonesia Albert Simanjuntak bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pertemuan itu, Chevron menyatakan akan berinvestasi hingga US$ 88 miliar jika kontrak kerja sama Rokan diperpanjang hingga 2041. Mereka juga menyiapkan penggunaan teknologi enhanced oil recovery secara penuh di Rokan untuk meningkatkan cadangan minyak sebesar 1,2 miliar barel.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Chevron juga sempat meminta perpanjangan kontrak bagi hasil untuk wilayah kerja Ganal dan Rapak, tetap dalam bentuk cost recovery. Perpanjangan kontrak dan cost recovery itu diperlukan untuk menjamin nilai keekonomian proyek IDD, yang ditaksir menelan biaya hingga US$ 7 miliar—setara dengan Rp 98 triliun menggunakan kurs saat ini.

•••

SATU per satu rencana tersebut berguguran. Toh, Manager Corporate Communications Chevron Pacific Indonesia Sonitha Poernomo berkukuh menyatakan keputusan Chevron menarik diri dari proyek IDD tidak berkaitan dengan Rokan. “IDD tidak terkait dengan wilayah kerja Rokan,” ujar Sonitha lewat pesan WhatsApp, Kamis, 11 Februari lalu. Dia tak menjawab pertanyaan Tempo tentang tawaran pemerintah memperpanjang kontrak Rapak dan Ganal dengan skema cost recovery.

Persis isi laporan tahunan 2019 Chevron Corporation, Sonitha mengatakan Chevron undur diri dari IDD tahap kedua karena pengembangannya tidak dapat bersaing dengan portofolio global lain. Walhasil, pengembangan IDD tidak mendapat modal. “Kami percaya proyek ini akan memiliki nilai untuk operator lain,” ucapnya.

Pada Maret tahun lalu, Chevron Corporation sebetulnya sudah mengumumkan sejumlah langkah penghematan gara-gara pasar minyak global terkena dampak pandemi Covid-19. Mereka antara lain berencana memangkas belanja modal sampai 20 persen, atau senilai US$ 4 miliar, pada 2020.

Chevron juga melepas sejumlah asetnya di luar Amerika Serikat. Hak partisipasi di Lapangan Malampaya, Filipina, misalnya, dijual senilai US$ 500 juta. Begitu juga hak partisipasi pada aset Chevron di Azerbaijan, yang dilego senilai US$ 1,57 miliar kepada MOL, perusahaan minyak asal Hungaria. Tapi belum ada rencana menjual hak partisipasi di IDD dalam pengumuman Maret 2020 tersebut.

Sonitha mengkonfirmasi, Chevron Rapak Ltd sudah membuka ruang data untuk memfasilitasi calon mitra potensial mendiskusikan kelanjutan blok tersebut. Namun, sampai saat ini, menurut dia, belum ada keputusan akhir dengan calon operator pengganti di IDD. “Sesuai dengan kebijakan, kami tidak dapat memberikan informasi secara rinci tentang negosiasi komersial.”

Dihubungi pada Kamis, 11 Februari lalu, juru bicara PT Eni Indonesia, Vincent Soetedja, menyatakan tidak punya informasi mengenai negosiasi yang sedang berlangsung dengan Chevron. Menurut dia, proses negosiasi ditangani langsung oleh manajemen perusahaan induk yang berbasis di Roma, Italia. “Bahkan Managing Director Eni Indonesia juga tidak bisa menjawab,” tutur Vincent lewat sambungan telepon.

Sebenarnya, Eni juga mengempit 20 persen hak partisipasi di wilayah kerja Ganal. Adapun Chevron, sebagai operator, menguasai 62 persen. Porsi 62 persen inilah yang sedang dinegosiasikan oleh Eni dan Chevron untuk pengalihan operator blok yang fasilitas produksinya berada di kedalaman 2.200-6.000 kaki tersebut. “Kalau jadi, Eni akan jadi penguasa cekungan Kutai,” kata Dwi Soetjipto.

KHAIRUL ANAM, RETNO SULISTYOWATI