Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini menuju kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk berunjuk rasa dengan tajuk 'Indonesia Gelap', Senin, 17 Februari 2025 .
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aksi mahasiswa ini menentang kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran hampir di semua kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah yang disebut oleh Presiden Prabowo sebagai langkah efisiensi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut laporan Antara, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu membawa bendera dan spanduk, serta satu mobil komando yang menempuh jarak kurang lebih tiga kilometer menuju Istana Negara.
Selain dari TIM, massa aksi juga melakukan long march dari IRTI Monas untuk kemudian berkumpul di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Hingga pukul 15.15 WIB, kawasan sekitar Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, arah Harmoni ditutup sementara. Lalu lintas dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan.
Sekitar 2.000 mahasiswa bergabung hingga aksi berakhir.
Sebelumnya, sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa dari sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, pada Senin.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin, mengatakan personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan instansi terkait.
"Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara," katanya.
Ia berharap personel gabungan tersebut yang ditempatkan di sekitar Monumen Nasional (Monas) dapat mengawal jalannya aksi tersebut hingga kegiatan berakhir.
Apa Itu 'Indonesia Gelap'
Indonesia Gelap yang juga menjadi trending topic di aku media sosial X sepanjang Senin, menurut Koordinator BEM Seluruh Indonesia Satria Naufal, adalah cermin ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. "Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga," kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 17 Februari 2025.
Menurut Satria, di bawah kepemimpinan Prabowo, masyarakat justru sering kali dibayangi oleh isu dan kebijakan yang tidak mendukung kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, aksi demonstrasi ini menjadi pengingat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. "Teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan," kata Satria.
Menurut informasi dari akun media sosial @bemsi.official, aksi hari ini direncanakan akan dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali, yang akan berorasi di kantor pemerintahan masing-masing kota.
Aksi demonstrasi BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil di beberapa daerah lainnya diperkirakan akan berlangsung pada 18 atau 19 Februari.
Aksi Indonesia Gelap di Bali
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar mengerahkan 350 personel untuk mengawal aksi mahasiswa Aliansi Bali Tidak Diam, yang menyampaikan aspirasi terkait efisiensi pendidikan, di depan Kantor DPRD Bali, Senin.
Menurut laporan Antara, Aksi Aliansi Bali Tidak Diam ini bertajuk Indonesia Gelap Darurat Pendidikan, dengan membawa lima poin tuntutan yang berangkat dari efisiensi di bidang pendidikan.
Pertama, agar pemerintah membatalkan seluruh pemangkasan terhadap anggaran pendidikan dengan mengembalikan anggaran ke pagu awal terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa.
Kedua, mereka meminta menghentikan pembahasan RUU Sisdiknas, lalu menolak izin usaha pertambangan bagi kampus, menganggarkan tunjangan kinerja dosen ASN pada APBN tahun anggaran 2025 untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, dan terakhir mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat.
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menandatangani pakta integritas dan memastikan poin tuntutan akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sudah baca (tuntutan) dan kami akan kirimkan, karena ini mahasiswa bagian dari rakyat Bali, bagian dari generasi muda yang akan membawa bangsa ini ke depan,” kata dia.
Dewa Mahayadnya mengatakan salah satu bunyi tuntutan adalah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, di mana hal ini tidak mudah.
“Saya hanya menyampaikan ke atas, soal keputusannya tentu bahwa lembaga ini pun di bawah Kementerian Dalam Negeri, jadi akan kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk diteruskan kepada Bapak Presiden,” ujar Ketua DPRD Bali.
Namun, Dewa Mahayadnya menjamin di Pulau Bali sendiri belum ada dampak efisiensi pendidikan yang terjadi, tak ada pemangkasan di mana anggaran pendidikan masih 20 persen di APBD Bali.
Sektor pendidikan termasuk yang terkena efisiensi lumayan besar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari pagu anggaran Rp33,5 triliun dipotong Rp8 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dari Rp57.6 triliun dikurangi Rp22,5 triliun.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor Harvey Moeis Cs akan Ajukan Kasasi atas Vonis 20 Tahun Bui
Foto 
