Pentingnya Nota Kesepahaman Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kementerian PPPA dan Polri menandatangani MoU soal percepatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

7 Maret 2025 | 12.00 WIB

material-symbols:fullscreenPerbesar

Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Polisi Wahyu Widada (kedua kanan) bersama Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi (kiri), Sekretaris KemenPPPA Titi Eko Rahayu (kedua dari kiri), dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan (kanan) berfoto bersama usai menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) soal percepatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4 Maret 2025. Antara/HO-Divisi Humas Polri

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Kementerian PPPA dan Polri menandatangani MoU penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Penanganan kasus tersebut kerap terhambat karena berbagai masalah.
Pengusutan mandek ketika pelaku tak lain adalah aparat penegak hukum itu sendiri.

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) soal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kerja sama ini diharapkan bisa mempercepat proses hukum serta meningkatkan pelindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

kekerasan

bareskrim

kekerasan-terhadap-perempuan

Ade Ridwan Yandwiputra

Lulusan sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Memulai karier jurnalistik di Tempo sejak 2018 sebagai kontributor. Kini menulis untuk desk hukum dan kriminal

Edisi 9 Maret 2025