Putusan Banding Harvey Moeis Cs: Pembela Ucap Innalillahi, Apa Kata Kejaksaan Agung?

"Pada intinya ini bentuk keterbukaan publik," tuturnya

Tanggapan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Yanto mempersilakan publik untuk menilai sendiri putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman terdakwa Harvey Moeis Cs dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah itu.

"Masalah adil atau tidak, biar masyarakat yang menilai. Kami tidak bisa komentar. Kita tidak bisa mengomentari produk kita sendiri," kata Yanto saat konferensi pers di Media Center MA, Jakarta, Kamis.

Hakim agung itu enggan berpendapat lebih jauh. Ia menegaskan bahwa hakim dilarang berkomentar atas suatu perkara.

"Saya enggak boleh komentar. Terhadap perkara yang sedang berjalan, hakim dilarang, baik itu yang sedang berjalan maupun tidak," ucap Yanto.

Dalam menjatuhkan putusan banding, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal memberatkan, termasuk di antaranya soal perbuatan Harvey yang tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Perbuatan terdakwa juga sangat menyakiti hati rakyat karena di saat ekonomi susah, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi," kata Hakim Ketua Teguh Harianto di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis.

Para terdakwa itu divonis bersalah karena melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ke-1 KUHP.

Kejaksaan Agung menyatakan menghormati putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman lima terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015–2022.

"Tentu kami menghormati putusan yang telah diambil oleh hakim atas banding jaksa penuntut umum. Apalagi yang bersangkutan dihukum penjara maksimal selama 20 tahun, termasuk pengenaan uang pengganti dan subsidernya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, ini adalah suatu mekanisme persidangan dengan hakim pengadilan yang lebih tinggi boleh sependapat ataupun tidak sependapat dengan putusan lain di bawahnya dengan berbagai pertimbangan, antara lain keadilan hukum dan masyarakat.

Pakar: Hukuman Terlalu Berat

Pakar hukum Universitas Sahid Saiful Anam menilai vonis banding pidana penjara selama 20 tahun dalam kasus korupsi timah terhadap terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) terlalu berat.

Pasalnya, kata dia, kerugian yang ditetapkan dalam kasus korupsi tersebut bersifat potensial dan tidak riil.

"Jadi kerugian yang bersifat potensial tidak jelas berapa, jumlahnya pun tidak dapat ditentukan berapa, sehingga tidak adil jika yang bersangkutan dikenakan hukuman sampai dengan 20 tahun,” kata Saiful dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Lantaran tidak ada kejelasan kerugian dan unsur tindak pidana yang dilakukan dalam kasus Harvey, Saiful berpendapat putusan banding tersebut melanggar prinsip dasar hukum pidana.

Ia menjelaskan dalam hukum pidana terdapat prinsip lex scripta  (rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi) dan lex certa (rumusan delik pidana itu harus jelas), yang mengharuskan adanya rumusan delik pidana yang jelas dan tertulis. 

Dia juga menegaskan bahwa pengadilan harus berimbang dalam mempertimbangkan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian, jangan sampai seseorang yang tidak melakukan tindak pidana dan tidak merugikan siapa pun dipaksa untuk mempertanggungjawabkannya.

Menurut dia, Harvey seharusnya divonis bebas karena berbagai unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi secara jelas.

“Jika tidak jelas nilai kerugiannya, terlebih korporasi yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan masih berproses dalam persidangan, maka ada keadilan yang tidak dapat ditoleransi. Semestinya Harvey Moeis dibebaskan dari segala tuntutan hukum,” katanya.

Penasihat Hukum: Innalillahi

Sementara itu, penasihat hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih menyayangkan putusan pengadilan yang dinilai tidak mempertimbangkan ratio legis (asas hukum) dan lebih mengedepankan ratio populis (kepentingan publik).

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat rule of law pada Kamis, 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan pengadilan tinggi," ujar Junaedi.

Junaedi berharap hukum dapat tegak kembali dan ratio legis tidak dikalahkan oleh ratio populis karena dalam kasus korupsi timah kliennya hanya berdiskusi terkait rencana bisnis PT Timah Tbk. bersama pihak swasta untuk meningkatkan produksi, dengan hasil yang terbukti karena produksi PT Timah meningkat dan meraup untung hingga Rp1 triliun.

Adapun vonis banding yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Harvey lebih berat dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam kasus korupsi tersebut, Harvey ditetapkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama bersama-sama, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.

Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.

Adapun Harvey terbukti menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari uang yang diterima.

Pilihan Editor Kronologi Kecelakaan Maut di Kalimalang Bekasi yang Sebabkan 3 Orang Tewas