Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti rendahnya hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024. Tahun ini, skor SPI hanya mencapai 69,06, menempatkan Indeks Integritas Pendidikan pada level korektif. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya, Indeks Integritas Pendidikan nasional mencatat skor 73,70, meskipun masih ditemukan berbagai pelanggaran, seperti ketidakjujuran akademik, praktik gratifikasi di sekolah dan kampus, serta penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyampaikan tiga catatan terkait hasil survei ini. Pertama, kata dia, memang masih ada persoalan integritas, transparansi, termasuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, kata dia, sebaiknya pengawasan dimulai dari level atas maupun bawah secara serentak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Juga keterlibatan publik di dalam mengevaluasi atau apa namanya monitoring, misalnya pengelolaan dana BOS gitu misalnya," kata dia pada Ahad, 27 April 2025.
Kedua, Satriwan menilai rendahnya hasil survei mencerminkan program Kemendikbudristek di era Presiden Joko Widodo belum efektif membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas, baik di tingkat individu guru dan murid maupun kelembagaan di dinas pendidikan.
"Ini menandakan program-program sebelumnya itu di Kementerian Pendidikan di era sebelumnya itu masih berkutat di level-level yang sifatnya permukaan gitu ya," kata dia.
Kemudian yang ketiga, nilai ini juga sebagai pertanda adanya persoalan dalam tata kelola pendidikan. Salah satunya terkait pembiayaan pendidikan yang dirasakan masyarakat semakin mahal. Selain itu, praktik korupsi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah, masih terjadi. Beberapa guru dan kepala sekolah bahkan menjadi tersangka akibat penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Ini yang harus dievaluasi. Saya rasa di Kemendikdasmen saat ini punya komitmen untuk membenahi itu semua," kata Satriwan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan bahwa penurunan dari tahun sebelumnya ini terjadi karena lebih menyebarnya jumlah responden dan jangkauan survei. Pada 2023, survei tersebut, kata Wawan, berada di level provinsi, sementara 2024 sudah merambah ke kabupaten/kota.
"Sehingga secara statistik, makin banyak responden, makin beragam. Masukannya lebih banyak lagi," kata dia di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 24 April 2025.
Pilihan Editor: Yang Luput dari Penyidikan Polisi dalam Kasus Pagar Laut
Foto 
