Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang: Radikal Bukan Soal Celana Cingkrang

Di kalangan internal komisi antikorupsi, syarat ini dianggap mencerminkan kecemasan pemerintah bahwa ada kelompok Islam konservatif di KPK. Sebagian pegawai mencurigai syarat ini untuk menjegal penyidik Novel Baswedan, yang disebut-sebut bakal maju mengikuti seleksi. Belakangan, memang muncul pandangan yang mengaitkan Novel dengan kelompok Islam konservatif—hanya karena ia berjanggut tebal dan kerap bergamis.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengkritik keras dimunculkannya syarat anti-radikalisme dalam seleksi pemimpin KPK. Selama dia menjadi bagian KPK, menurut Saut, toleransi di kantornya justru begitu kuat. “Tak ada dominasi kelompok tertentu,” ujar Saut saat diwawancarai wartawan Tempo, Linda Trianita dan Mustafa Silalahi, di kantornya pada Jumat, 28 Juni lalu.

Checks and balances di KPK itu tinggi. Kami punya peraturan pimpinan, peraturan komisi, kode etik, standar prosedur operasi.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menelusuri rekam jejak calon pemimpin KPK 2019-2023. Apa tanggapan pemimpin KPK soal ini?

Untuk apa konsultasi ke BNPT? Di sini faktanya tak ada radikalisme. Barangkali memang ada keinginan orang tertentu supaya radikalisme tumbuh di sini. Soal jenggot, soal celana cingkrang, apakah ini kemudian dianggap radikal? Tentu saja ini lucu.

Pemimpin KPK sudah bertemu dengan Panitia Seleksi beberapa pekan lalu. Apakah mereka mengkonfirmasi soal radikalisme ada di KPK?

Mereka hanya bilang akan berkonsultasi ke BNPT dan ke Badan Intelijen Negara. Dulu mereka juga mengecek saya ke BIN.

KPK sempat mengadakan halalbihalal sekaligus diskusi dengan mengundang, salah satunya, adik teroris Amrozi....

Iya, kami undang dia untuk bercerita bagaimana sebenarnya orang menjadi radikal dan lain-lain. Radikal itu bukan soal celana cingkrang. Beberapa teman merasa enggak enak juga. Ada yang tanya ke saya, “Apa kita sudah sampai begitu?” Datang ke KPK jangan hanya bawa satu teori. Semua teori, apa saja, bawa kemari. Sama kayak memandang pakaian itu, pakailah teori agama. Belum tentu semua orang seperti yang digambarkan di luar sana.

Panitia Seleksi juga menyoroti konflik internal antara penyidik independen, yang disebut dimotori Grup Taliban, dan penyidik asal Kepolisian RI di KPK....

Checks and balances di KPK itu tinggi. Kami punya peraturan pimpinan, peraturan komisi, kode etik, standar prosedur operasi. Tapi apakah konflik mengganggu kinerja kami? Indeks persepsi korupsi kita naik. Masuk ke KPK harus punya pemikiran saya harus siap dikritik. Dengan nilai-nilai yang sudah ada, siapa pun yang datang kemari, dia dengan tuhannya, sistem akan jalan. Oleh siapa pun, bukan kelompok tertentu.

Ada anggapan Grup Taliban dominan di KPK dan bisa memutuskan kasus tertentu yang bisa diproses....

Saya juga mendengar itu. Kami berlima itu memutuskan segalanya. Maka, ketika penyelidikan sudah jalan, mereka bergerak atas nama undang-undang, mereka ketemu di situ, itu soal lain. Makanya saya bilang lagi, apakah fakta yang ditemukan teman-teman seterang cahaya, itu sehingga kami berani di pengadilan. Kalau enggak, ya silakan digugat di pengadilan. Jangan lari ke mana-mana.

Dengan kondisi KPK saat ini, seperti apa figur pemimpin yang dibutuhkan ke depan?

Siapa pun dia, mau background-nya apa pun, akuntan, Polri, jaksa, boleh saja direkomendasikan oleh pemimpinnya. Kalau dia di sini, dia dengan tuhannya, dia sangat independen. Atau, kalau enggak, akan ada beban-beban berat. Harus free terhadap segala macam pengaruh. Ketemu orang yang seperti itu, sudahlah, aman KPK, ya.