Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL — Sekitar 89 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan merupakan daerah rawa atau lahan gambut. Bahkan, 16 desa di kabupaten ini terletak di lahan gambut. Karena berupa rawa, saat musim hujan tiba sebagian lahan pun terendam air sehingga lahan yang dapat ditanami pun berkurang. Sebaliknya, jika musim kemarau, akan bertambah lahan di kabupaten dengan wilayah terkecil di provinsi Kalimantan Selatan ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Lahan gambut kami secara umum belum banyak tergarap untuk produktivitas ekonomi masyarakat. Namun, di beberapa wilayah, sejak lama dan sedang terus dikembangkan tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di lahan gambut, untuk dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan kerajinan, seperti eceng gondok dan purun,” kata Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini, Hulu Sungai Utara masih merupakan kabupaten tertinggal dengan pendapatan daerah yang minim. Sebagian besar masyarakat di kabupaten Hulu Sungai Utara hidup dengan bertani, beternak ikan, bertanam sayur-mayur yang bisa hidup di lahan rawa. Sebagai penghasilan sampingan, sebagian masyarakat juga mengusahakan kerajinan produk-produk anyaman yang dihasilkan dari tanaman purun. Purun adalah sejenis tumbuhan rumput liar mirip pandan, yang tumbuh subur di wilayah basah di kawasan rawa bergambut.
Hasil kerajinan dari purun itu, seperti tas anyaman, dompet, tikar, topi, dan tempat bumbu dapur, kini makin berkembang dan relatif mampu bersaing. Bahkan, hasil kerajinan ini di telah berkembang menjadi industri dan menjadi salah satu produk andalan dari lahan gambut di Kalimantan Selatan, yang diminati oleh masyarakat luas.
Sayangnya, Pemkab Hulu Sungai Utara memiliki keterbatasan dalam pengembangan potensi gambut yang ada di wilayahnya. “Daerah kami merupakan kabupaten tertinggal sehingga memiliki keterbatasan anggaran untuk pengembangan potensi lahan gambut ini, dan membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,” ujar Wahid.
Beruntung, sejak sekitar tiga tahun lalu, kabupaten ini mendapat perhatian dari Badan Restorasi Gambut (BRG). “Kami bersyukur bahwa Badan Restorasi Gambut telah menetapkan ada 16 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Desa Peduli Gambut, yang mendapatkan pendampingan, dukungan pemikiran, dan beberapa pelatihan. Ada juga yang mendapatkan bantuan alat-alat yang memungkinkan untuk membantu pengembangan potensi lahan gambut yang dikelola masyarakat ini,” kata Wahid.
Menganyam purun, ternyata juga menjadi salah satu upaya dalam melestarikan gambut. Terpeliharanya budi daya purun, juga menyebabkan kondisi asli hutan rawa gambut dapat terjaga. Dengan demikian, sejumlah flora fauna, juga mikroba yang ada di habitat tersebut juga dapat dilestarikan. Lingkungan alam terjaga dan masyarakat juga bisa memperoleh pendapatan tambahan dari kerajinan purun.
Abdul Wahid juga berterima kasih karena pada saat dilaksanakan ulang tahun BRG tingkat nasional kemarin, beberapa desa di kabupaten HSU yang menjadi kawasan peduli gambut diikutsertakan untuk memamerkan produk kerajinan desanya. Ia pun mendukung langkah BRG yang kerap terjun di masyarakat untuk mengolah lahan gambut menjadi kawasan yang produktif.
BRG merupakan badan yang bertugas untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak akibat kebakaran dan pengeringan. Ada tujuh wilayah yang menjadi fokus BRG dalam melaksanakan tugasnya, yaitu di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Kegiatan restorasi gambut tiga tahun terakhir banyak dilakukan bersama masyarakat. Selama tiga tahun BRG telah mendampingi 262 desa dan kelurahan untuk ikut terlibat Program Desa Peduli Gambut. (*)
