HUT Ke-78 DPR, Puan Ungkap Capaian dan Aduan Rakyat

"Terdapat 5 bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat, yaitu Hukum, HAM dan Keamanan, Pertanahan dan Reformasi Agraria, Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan BUMN, Ekonomi Keuangan serta Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM," kata Puan.

Mengusung tema ‘DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’ pada HUT ke-78, DPR telah memiliki sejumlah capaian. Puan merinci beberapa capaian dewan dalam masa kerja tahun 2022-2023, termasuk dalam fungsi legislasi di mana DPR telah sukses menyelesaikan 23 Rancangan Undang Undang yang telah disahkan menjadi undang-undang. 

"Kemudian 16 Rancangan Undang Undang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I, sebanyak 5 RUU diantaranya adalah RUU Kumulatif terbuka dan 46 RUU sedang dalam tahap penyusunan. Sebanyak 29 RUU di antaranya adalah RUU kumulatif terbuka," jelas mantan Menko PMK itu. 

"Dalam proses pembentukan Undang Undang, DPR RI senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kegiatan, seperti rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, dan diskusi," sambung Puan.

Terkait perkara pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 130 perkara pengujian UU sepanjang Tahun Sidang 2022-2023. Dari jumlah tersebut, kata Puan, hanya 13 perkara yang putusannya dikabulkan oleh MK.

"Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, telah sejalan dengan konstitusi negara," tegasnya. 

Sementara itu dalam kinerja anggaran, Puan melaporkan DPR bersama pemerintah telah menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Pembahasan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

Puan menyebut, APBN sebagai instrumen keuangan negara telah bekerja keras dalam menggerakkan perekonomian nasional, memberikan perlindungan sosial, dan menjalankan pemulihan ekonomi nasional. 

"Perekonomian Indonesia tahun 2022 dan 2023, menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah pemulihan sosial-ekonomi nasional dan tantangan global. Hal ini merupakan hasil kerja bersama DPR RI dan Pemerintah dalam menyusun Undang Undang APBN beserta Kebijakan Fiskalnya," ungkap Puan.

Ditambahkan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, DPR bersama Pemerintah pada masa persidangan ini tengah melaksanakan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Puan menyatakan, DPR akan memastikan bahwa APBN mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

"DPR RI akan terus mencermati dan memastikan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun perekonomian nasional, dan melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," sebutnya. 

Puan juga mengungkap fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan DPR di mana lembaga legislatif tersebut telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan UU yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat. 

"Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Panitia Kerja, Panitia Khusus Pengawasan, Tim Pemantau, serta kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Dari 50 Panitia Kerja yang telah dibentuk, 21 di antaranya telah dinyatakan selesai," tutur Puan. 

Lebih lanjut, DPR pun telah menjalankan peran diplomasi parlemen dengan cara menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan forum antarparlemen dan nonparlemen. Puan mengatakan, diplomasi parlemen itu dilakukan baik tingkat internasional maupun regional, serta melalui kegiatan diplomasi bilateral.

"Serangkaian kegiatan diplomasi yang dilakukan DPR RI adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global," papar cucu Bung Karno tersebut. 

Dalam Rapat Paripurna hari ini, Puan mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan doa kepada tiga anggota dewan yang telah wafat dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai anggota DPR RI. Ketiganya adalah, Muhammad Rapsel Ali, Desmond Junaidi Mahesa dan Bambang Kristiono. 

Usai penyampaian pidato, Puan lalu menyampaikan buku laporan kinerja DPR kepada ke ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua KY Amzulian Rifai, pimpinan MPR RI yang diwakili Ketua MPR Ahmad Basarah, pimpinan DPD RI diwakili Wakil Ketua DPD Nono Sampono, dan Hakim Agung Syamsul Maarif yang mewakili MA.

Buku laporan kinerja juga diberikan Puan kepada ketua DPR periode sebelumnya yang diwakili oleh Agung Laksono dan kepada ketua-ketua fraksi DPR RI saat ini.

Selain Rapat Paripurna khusus, DPR turut menggelar beragam acara menarik lainnya dalam rangkaian peringatan HUT ke-78. Antara lain aksi donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), bazar dan pasar murah yang diadakan oleh Persatuan Istri Anggota (PIA). Bahkan acara bazar yang dihelat di Gedung DPR dimeriahkan olehbpenampilan dari penyanyi Melly Goeslow. 

"Marilah kita setia pada komitmen menjalankan tugas negara dan kerja bersama membangun lembaga DPR RI yang dipercaya rakyat dan dicintai rakyat. Dirgahayu DPR RI ke-78," ucap Puan.

Usai Puan menutup Rapat Paripurna, kemudian dinyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun versi Jamrud. Lagu tersebut dibawakan oleh Korps Musik Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).(*)