Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Syarat Digital Indonesia Maju

Kementerian Kominfo memercepat pemerataan akses internet dengan tiga strategi

10 Desember 2023 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Kepala Urusan Desa Tebole, Mami Y Lolol, menggunakan telepon genggam di kantor Kepala Desa Tebole, Rote Selatan, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 6 Desember 2023. Kantor desa Tebole, salah satu pelayanan publik yang mendapatkan fasilitas very small aperture terminal (VSAT) BAKTI Akses Internet (Aksi) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, tapi tidak berfungsi baik. TEMPO/ Nita Dian

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Transformasi digital serta pemerataan akses Internet merupakan dua hal yang saling berkaitan dan salah satu kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Pemerataan akses menjadi fokus karena Internet merupakan infrastruktur yang penting dalam transformasi digital.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan transformasi digital adalah proses perubahan dari cara-cara konvensional ke cara-cara yang lebih digital. Proses ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pemerintahan, hingga budaya. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lebih lanjut, Menteri Budi menyatakan, Indonesia merupakan  negara yang unik secara geografis. Tidak hanya lantaran luasnya wilayah yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke, tetapi juga karena kontur geografisnya yang beraneka ragam.

"Indonesia memiliki pegunungan, dataran rendah, dan pantai, serta berbagai pulau dengan ukuran dan kondisi yang berbeda-beda. Keunikan geografis ini membuat teknologi yang digunakan tidak bisa satu jenis saja. Pilihannya adalah penggunaan serat optik di perkotaan dan satelit untuk daerah,” tuturnya.


Menurut Budi, pemerintah telah menetapkan tiga langkah strategis percepatan pemerataan akses Internet ke seluruh wilayah Indonesia, yakni pembangunan menara pemancar selular alias base transceiver station (BTS), penyambungan jaringan serat optik Palapa Ring, dan pengoperasian Satelit Republik Indonesia (Satria)-1. “KAMI telah meluncurkan satelit Satria-1 pada 19 Juni 2023, dan tahun depan mulai beroperasi,” tuturnya.

Dia menuturkan, dari sekian banyak pilihan teknologi akses Internet, satelit menjadi pilihan yang tepat dan cocok, khususnya untuk daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias 3T. Satelit dinilai mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang terdiri begitu tersebar dan terdiri dari 17.024 pulau. 

“Kalau kami menarik kabel dan mengaktifkannya sangat memakan waktu dan biaya, sehingga teknologi satelit menjadi pilihan yang tepat bagi negara seluas Indonesia," tuturnya.

Satelit Satria-1 telah menempati orbit geostasioner pada 31 Oktober 2023. Orbit ini berada di 146° Bujur Timur atau tepat di atas Pulau Papua. Rencananya, Satria-1 akan beroperasi penuh pada akhir Desember 2023 untuk memberikan layanan secara luas di kantor-kantor pemerintahan, layanan publik, hingga daerah-daerah yang belum terjangkau akses internet. Sebelum beroperasi, Satria-1 akan menjalani sesi integrasi dan pengujian segmen satelit serta segmen ruas bumi.

Dalam konteks transformasi digital, Budi mengimbuhkan, konektivitas memiliki peran yang sangat sentral. Konektivitas yang cepat dan merata akan membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan produktivitas maupun daya saing.

“Menurut penelitian Google, setiap 10 persen peningkatan kecepatan Internet pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) akan naik sebesar satu persen. Jadi, betapa signifikannya sumbangsih peningkatan kecepatan internet bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Budi mengakui bahwa Indonesia masih perlu mengejar negara-negara lain dalam hal kecepatan akses Internet. Kecepatan akses Internet rata-rata di Indonesia saat ini masih di angka 22 megabit per detik (Mbps), sedangkan di negara-negara maju bisa mencapai 100 Mbps atau lebih.

“Untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 pemerintah perlu melakukan akselerasi konektivitas melalui peningkatan kapasitas, cakupan dan kualitas infrastruktur telekomunikasi,” ujarnya. 

Budi mengungkapkan, transformasi digital mencakup empat pilar utama, yaitu transformasi infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital. Empat pilar ini harus berjalan secara sinergis agar transformasi digital dapat berjalan lancar.

Pemerintah menyadari, transformasi digital yang pesat ini berpotensi menimbulkan konsekuensi tersendiri, yaitu perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, Menteri Budi mengatakan, masyarakat harus dibekali dengan literasi digital agar dapat menggunakan ruang digital secara bijak, ramah, sejuk, dan bersahabat.

“Jangan sampai bergaul offline sopan, di online tidak karuan. Ini pekerjaan rumah untuk meningkatkan literasi,” tuturnya.

Budi Arie juga optimistis Indonesia dapat mengatasi tantangan konektivitas dan mewujudkan cita-cita menjadi negara maju. Dengan semangat dan momentum yang tepat, Indonesia akan menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045.

Salah satu ujung tombak Kementerian Kominfo untuk melaksanakan percepatan dan pemerataan akses internet adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI.  Lembaga ini merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. 

Bakti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO) dan penyediaan infrastruktur serta layanan telekomunikasi dan informatika.
 
Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, menegaskan akan terus bekerja mempercepat penyelesaian dan optimalisasi program pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk mendukung transformasi digital nasional. Caranya, adalah dengan menjalankan tiga strategi percepatan pemerataan akses Internet, yakni pembangunan BTS, Palapa Ring, dan pengoperasian Satria -1. 

Dikatakan Fadhilah, proyek Palapa Ring saat ini sudah selesai dikerjakan dan mampu memeratakan akses maupun harga layanan internet cepat di seluruh kota dan kabupaten. “Proyek Palapa Ring merupakan tulang punggung infrastruktur telekomunikasi serat optik sepanjang 36 ribu kilometer yang menjangkau 440 kota/kabupaten,” ujarnya.

Berkaitan dengan Satria-1, Fadhilah memaparkan, satelit tersebut akan siap beroperasi pada tahun ini dengan target terhubung ke stasiun bumi dan remote terminal ground segment di pelbagai lokasi layanan publik. Berbekal kecepatan internet sebesar 150 GBps, Satria-1 bakal bertugas memperkuat jaringan Internet dan layanan digital di 150 ribu titik, terutama yang berada di daerah 3T.

“Hadirnya Satria-1 dapat mendukung kegiatan sekolah dan pesantren, percepatan layanan publik di kantor pemerintahan daerah, data puskesmas dan rumah sakit daerah, serta membantu pengawasan wilayah oleh TNI dan Polri,” kata perempuan yang akrab disapa Indah.

Adapun  mengenai perkembangan pembangunan BTS 4G, Fadhilah menambahkan, berdasarkan data per 16 Juli 2023, BTS 4G sudah beroperasi di 4.343 titik, termasuk tambahan 626 lokasi yang sudah siap dan secara fisik sudah terbangun. 

“Akumulasi capaian tahap 1 dan 2 adalah 4.341 sudah on-air, dari total 5.618 BTS, dan terdapat 1.277 BTS yang belum on-air,” ucapnya.  


Fadhilah menegaskan komitmen Bakti menuntaskan pembangunan BTS 4G di daerah 3T pada tahun ini yang pembangunannya telah mencapai 96 persen. Bakti akan berupaya sekuat tenaga menyelesaikan pembangunan proyek-proyek strategis dan memastikan tercapainya pemerataan konektivitas serta mengatasi kesenjangan digital di Indonesia.  

Fadhilah menimpali, BAKTI Kominfo senantiasa memprioritaskan pemerataan konektivitas digital untuk sektor pendidikan di daerah-daerah 3T. Prinsipnya, Bakti ingin menjangkau semua sekolah di Indonesia. “Ke depan, seiring peningkatan kebutuhan mereka, kami akan melakukan teresterialisasi dan meningkatkan kapasitas," ujarnya. 

Fokus pemerataan infrastruktur digital yang dilakukan oleh Bakti Kominfo terpusat pada empat sektor layanan publik, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, pemerintah desa dan pos-pos TNI, Polri atau sektor keamanan, terutama di wilayah perbatasan.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus