Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

INFO NASIONAL – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan operasi pasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 75 persen wilayah di Indonesia masih mengalami kenaikan harga beras.

“Mayoritas 65 persen (Pemda -red) belum melaksanakan operasi pasar,” kata dia saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.

Kepada Kemendagri, Badan Urusan Logistik (Bulog) menjelaskan stok beras di seluruh daerah cukup dan merata. Namun, berdasarkan laporan mingguan yang diterima Kemendagri, hanya 196 daerah yang melakukan operasi pasar. “Kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar,” ujar dia.

Adapun 196 Pemda yang melaksanakan operasi pasar, mulai dari Aceh Singkil sampai dengan Pulau Taliabu. Sementara daerah lainnya tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup. “Kemudian harga naik, mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini,” kata Tomsi.

Pada Rakor yang dihadiri Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut, secara khusus Tomsi meminta kepada pihak Bulog untuk melakukan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. Dia pun menekankan agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan dari staf, tetapi juga melakukan pengecekan kembali ke lapangan.

Tomsi berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali. Selain beras, menurut catatan BPS, berbagai komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga di antaranya cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, hingga minyak goreng. Terhadap hal itu perlu adanya langkah-langkah pengendalian.

“Bagi teman-teman yang khususnya kepala daerahnya Pj. (Penjabat) ini merupakan peringatan pertama dan kami akan evaluasi sampai tiga kali. Kalau memang berturut-turut tidak ada laporannya berarti teman-teman tidak bekerja di sana,” kata dia.

Tomsi berharap, pengawasan terhadap kenaikan harga bahan pokok semakin diperkuat. Satgas Pangan di daerah dibantu stakeholders terkait perlu terus berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah pengendalian, mendeteksi kenaikan, dan melakukan tindakan secara langsung, termasuk dengan melakukan gerakan menanam.

“Terutama daerah-daerah yang cabainya pada hari ini sudah pada titik mendekati 100 ribu rupiah bisa dapat mengatasinya dan tidak terus berulang. Di situlah letak kepiawaian teman-teman kepala daerah untuk mengantisipasi dalam hal cabai ini,” ujar Tomsi. (*)