Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Pada peringatan Hakordia Tahun 2023 ini, Kementerian Investasi/BKPM ikut berperan aktif dalam beberapa kegiatan antara lain penyelenggaraan Talkshow Pencegahan Korupsi dengan peserta pejabat struktural dan fungsional dan keikutsertaan dalam Integrity Expo yang diselenggarakan KPK RI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hakordia tahun ini menjadi sangat penting bagi Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan salah satu instansi penyelenggara layanan publik, semoga integritas pejabat struktural dan fungsional selalu terjaga sehingga dapat mewujudkan Good Governance, transparan dan akuntabel dalam melayani masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Acara pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari Selasa, 12 Desember 2023 yang diadakan oleh KPK RI, diawali dengan kegembiraan dan keseruan yang penuh makna. Momentum ini menjadi panggung bagi untuk merayakan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam upaya memerangi korupsi.
Dalam acara ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nawawi Pomolango, tak lupa menyampaikan laporan yang penuh makna. Dalam pidatonya bertajuk "Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju," beliau menggambarkan upaya pemerintah Indonesia yang telah lama berusaha mencegah korupsi, baik melalui pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun melalui program pencegahan yang dikenal sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Namun, sayangnya, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif dan efisien. Skor Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi masih menunjukkan stagnansi selama satu dekade terakhir. Hasil survei penilaian integritas yang dilaksanakan oleh KPK pun menegaskan bahwa praktik korupsi masih menghantui baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah.
Adalah pilihan yang tepat untuk memilih tema "Sinergi" karena sinergi tidak hanya bisa diperkuat melalui aspek perundang-undangan atau kinerja penegak hukum semata. Di era ini, perkembangan teknologi informasi menjadi suatu keharusan, dan pentingnya adalah bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dengan bijaksana. Salah satu implementasinya adalah Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan secara elektronik (SPBE) yang menghubungkan desa hingga pusat melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD), yang dapat menjadi solusi dalam mencegah korupsi dan meningkatkan efektivitas anggaran pemerintah. Adopsi teknologi informasi juga telah membawa perubahan positif di 14 kementerian lembaga di sektor mineral dan batu bara. Dengan penggunaan Sistem Informasi Monitoring Batu Bara (Simbara), pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak dan Pungutan Negara Batu Bara dapat dipantau dengan lebih transparan dan efisien.
Pada hari yang penuh makna untuk perlawanan terhadap korupsi, Presiden Joko Widodo, bersama dengan Kapolri dan Panglima TNI, menyinari acara Hari Anti Korupsi dengan kehadiran mereka yang begitu menggembirakan. Acara yang dihelat sebagai upaya bersama menghadapi ancaman korupsi ini menjadi momentum untuk mempertegas komitmen pemerintah dalam memberantas praktek yang merugikan masyarakat dan merongrong fondasi negara.
Sebagai tokoh negara, Jokowi menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendirian, melainkan sebuah kolaborasi terpadu dari seluruh lapisan masyarakat. Joko Widodo menyoroti kenyataan yang tak bisa diabaikan, korupsi masih merajalela di berbagai lapisan masyarakat. Dengan gaya yang khas dan penuh semangat tempo media, beliau mengungkapkan bahwa 344 pimpinan DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, serta 160 bupati dan walikota, 31 hakim termasuk hakim konstitusi, 8 komisioner, dan 415 individu dari sektor swasta, serta 363 orang dari biro humas terlibat dalam korupsi. "Ini terlalu banyak. Apakah korupsi bisa berhenti? Ternyata masih banyak. Kita perlu mengevaluasi total pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi," tegas Jokowi.
Beliau menyoroti kelemahan di sektor hukum, dengan menyatakan bahwa hukuman penjara tidak lagi memberikan efek jera, mengingat korupsi kini semakin kompleks bahkan menjangkau lintas negara. Sebagai solusi, Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengevaluasi pendidikan, memperkuat langkah-langkah pencegahan, dan meningkatkan mekanisme penindakan terhadap praktik korupsi.
Dalam konteks teknologi, Jokowi menekankan bahwa semua aplikasi digital memiliki peran penting dalam memagari korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses pengawasan, dan menciptakan mekanisme pengaduan yang efektif.
Dengan pidato yang inspiratif, Jokowi menegaskan bahwa perang melawan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi sebuah tantangan total yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Melalui sinergi dan komitmen bersama, kita bisa membangun Indonesia yang bersih, adil, dan berintegritas.
Acara ini juga menjadi panggung bagi penyampaian visi pemerintah dalam menciptakan tatanan yang bersih dan berintegritas. Jokowi menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, perbaikan regulasi, dan penguatan sinergi antarinstansi sebagai langkah kunci untuk melibas korupsi.
Dalam acara ini, Azwar Anas memberikan arahan yang dalam pidatonya, menyampaikan pesan langsung dari Presiden Jokowi tentang bagaimana birokrasi dapat berdampak positif pada rakyat. Beliau menegaskan bahwa hari ini menandai perubahan paradigma di mana pemerintah bekerja bersama masyarakat, melibatkan mereka sebagai mitra sejati. Pemerintah diinstruksikan untuk fokus pada program berbasis kebutuhan warga, menerima kritik dan masukan sebagai bentuk peningkatan yang berkelanjutan.
Tak hanya itu, Azwar Anas menyoroti perlunya reformasi birokrasi. Dalam visi ini, layanan publik perlu dirombak dengan memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi. Langkah konkrit diambil dengan pemangkasan 27.000 aplikasi yang dinilai tidak efektif, sebagai langkah awal menuju layanan yang lebih sederhana dan efisien. Transformasi ini diharapkan tidak hanya merampingkan birokrasi, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat dengan peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik.
Dalam sorotan penuh semangat perlawanan terhadap korupsi, Inspektur Kukuh Agung Pribadi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemeninves/BKPM) hadir dalam acara perayaan Hari Anti Korupsi. Kehadiran beliau menjadi momentum penting yang memperkuat komitmen BKPM dalam mewujudkan tata kelola investasi yang bersih dan transparan. Melalui kehadirannya yang menginspirasi, beliau tidak hanya mencerminkan tanggung jawab Kementerian Investasi/BKPM, tetapi juga mengajak semua pihak baik internal Kementerian Investasi/BKPM, lintas K/L maupun pengguna layanan untuk bersinergi demi memastikan Indonesia terbebas dari belenggu korupsi di dunia investasi.
Perayaan Hari Anti Korupsi yang penuh semangat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampil sebagai garda terdepan dalam panggung pemberantasan praktek korupsi. KPK tidak hanya menyuarakan peran krusialnya dalam memberantas korupsi, tetapi juga mengajak masyarakat dan lembaga di seluruh Indonesia untuk bersatu memerangi kejahatan tersebut. Mereka merangkai serangkaian kegiatan yang mengedukasi dan memberdayakan masyarakat, menunjukkan bahwa perang melawan korupsi bukanlah sekadar tugas lembaga penegak hukum, tetapi sebuah panggilan bersama bagi semua pihak. Dengan semangat kolaboratif, KPK mendorong partisipasi aktif masyarakat dan lembaga dalam memastikan bahwa Indonesia bersih dari praktek korupsi, menciptakan masa depan yang lebih adil dan berintegritas.(*)
