Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Akselerasi yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sangatlah penting, seperti termaktub di dalam “Rapor Capaian SDGs Indonesia” pada Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pemmbangunan Berkelanjutan 2023. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengakselerasi pencapaian target SDGs di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Langkah pertama, Pemerintah berupaya berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Langkah ini diambil Pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang dilandasi paradigma baru yang dibawa oleh SDGs.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal tersebut selaras dengan prinsip “No One Left Behind”. Dimana SDGs berupaya mendorong agenda pembangunan nasional menjadi lebih partisipatif. Serta, untuk melibatkan multipihak secara luas, baik di pemerintahan maupun non pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan pembangunan disusun secara bersama-sama dengan multipihak. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan atas agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar tumbuh lebih kuat dan pelaksanaannya tidak meninggalkan siapapun.
Oleh karena itu, perlunya aksi nyata dan menjaring kerja sama dari semua pihak untuk akselerasi pencapaian target SDGs. Juga, didukung dengan penguatan kerangka regulasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Langkah kedua yakni, pembiayaan inovatif. Langkah ini diambil di tengah kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDGs di Indonesia maupun dunia yang meningkat signifikan sejak pandemi Covid-19 melanda. Bila sebelum pandemi Covid-19 total kebutuhan pendanaan pencapaian SDGs di Indonesia pada periode 2020-2030 sebesar Rp67.000 triliun dengan kesenjangan pembiayaannya mencapai Rp14.000 triliun.
Namun pasca pandemi Covid-19, total kebutuhan pendanaan pencapaian SDGs di Indonesia pada periode yang sama mengalami peningkatan signifikan mencapai Rp122.000 triliun. Dengan rentang kesenjangan pembiayaan mencapai Rp24.000 triliun. Sebab itu, diperlukan sinergi dari berbagai pihak dalam mengatasi financing gap dalam mencapai SDGs di Indonesia.
Menutup kesenjangan pembiayaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menutupi kesenjangan tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2022. Dalam Perpres tersebut, Pemerintah mendorong platform pendanaan inovatif untuk akselerasi pencapaian target SDGs. Selain itu, juga menekankan peran dari berbagai pihak. Mulai dari kementerian/lembaga terkait, filantropi, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.
Lebih lanjut, untuk mencapai akselerasi SDGs di Indonesia, Pemerintah juga memiliki banyak inisiatif terkait pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Mulai dari pembiayaan publik, SDGs Bond, pembiayaan campuran, strategi nasional inklusi keuangan, peta jalan ekonomi berkelanjutan, taksonomi hijau, hingga teknologi finansial.
Selain itu, Pemerintah juga telah memetakan pembiayaan SDGs berdasarkan tujuannya. Serta, mengembangkan SDGs Financing Hub yang bertujuan meningkatkan investasi sektor swasta untuk pembangunan berkelanjutan serta memperluas potensi pembiayaan.
Sebagai penutup, langkah akselerasi pencapaian ini sebagai komitmen nyata Indonesia bagi dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan di tanah air yang semakin baik dan progresif dari tahun ke tahun.
Lebih dari sekitar 62% dari total 224 indikator SDGs yang dievaluasi pada tahun 2022 atau 138 indikator telah tercapai dan 14%-nya atau 31 indikator menunjukkan tren membaik atau akan tercapai. Sedangkan 55 indikator atau 24% perlu perhatian khusus dan percepatan agar kembali on-track.(*)
Foto 
