Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Pemerintah Siapkan 20 Kota Prioritas untuk Pengembangan Angkutan Massal Berbasis BRT

Kementerian PPN/Bappenas berencana menyiapkan 20 kota prioritas untuk pengembangan angkutan massal berbasis jalan atau Bus Rapid Transit (BRT).

9 Oktober 2024 | 08.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Fungsional Perencana Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas, Akhmad Fais Fauzi, menyebutkan Bappenas berencana menyiapkan 20 kota prioritas untuk pengembangan angkutan massal berbasis jalan atau bus rapid transit (BRT). Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah menetapkan 6 kota prioritas, yaitu Batam, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia mengatakan Bappenas sudah menyusun RPJMN untuk tahun 2025 hingga 2029 dengan menganalisis kriteria-kriteria kota yang akan menjadi prioritas. Menurutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta harus bersinergi dalam memberikan dukungan untuk pembangunan angkutan massal tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Namun tentu tantangannya sangat besar. Tapi dengan berbagai strategi, pendekatan dan instrumen banyak masukan dari GIZ serta berbagai mitra pembangunan lain, jadi ini adalah pondasi kuat," ujarnya dalam acara Diseminasi Capaian SUTRI NAMA & INDOBUS di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. 

Selanjutnya, angkutan umum memang harus diseriusi oleh pemerintah karena menjadi layanan bagi masyarakat. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai dapat menjadi solusi bagi kemacetan yang menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, karena masih rencana, Fais belum bisa merinci secara detail 20 kota prioritas tersebut. 

Fais berpandangan untuk pembangunan angkutan umum ini kuncinya dipegang oleh pemerintah daerah. Sementara pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap komitmen pemerintah daerah. "Kami sangat fokus terhadap hal tersebut," kata Fais.

Untuk mendorong pengembangan angkutan massal ini, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan telah menjalin kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia pada 2017 dan selesai akhir 2024.

Adapun kerja sama yang dijalin berupa kesepakatan implementasi proyek Sustainable Urban Transport Programme Indonesia (SUTRI NAMA) dan komponen Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS).

Lead Advisor GIZ Sutri Nama dan Indobus, Achmad Zacky Ambadar, mengatakan secara garis besar, GIZ mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi di bidang transportasi. Adapun bentuk transformasinya mencakup, teknis, pendanaan dan capacity building.

"Selain menerbitkan beberapa karya dan juga studi yang bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia, kami juga menyadari pentingnya aspek capacity building," ujarnya. 

Menurut Zacky, pengembangan kapasitas sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan program-program yang telah dibangun melalui kerja sama ini. "Dengan begitu, setelah proyek ini selesai, pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan diteruskan oleh pemerintah Indonesia melalui program-program serupa yang kami jalankan," katanya.

 

 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus