Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL– Pengembangan keterampilan merupakan salah satu cara melengkapi pekerja dengan keahlian yang sesua ikebutuhan industri atau dikenal dengan istilah link and match. Namun, sepanjang perjalanannya, jargon ini dirasa kurang berhasil karena pelibatan dunia industri dalam andilnya menghasilkan tenaga kerja kompeten dan handal, belum efektif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketidakefektifan program pengembangan keterampilan menyebabkan ketidakpaduan antara penawaran tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. “Penyebab mismatch ini klasik, termasuk akibat kurangnya koordinasi dan minimumnya keterlibatan industri,” ujar Deputi IV Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, dalam webinar Ngobrol@Tempo dengan tajuk ‘Keterlibatan Industri: JawabanKetidakpaduanPasarKerjadanKeterampilan Tenaga Kerja?’ pada Selasa, 10 Agustus 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rudy mengamini bahwa keterlibatan industri menjadi kunci utama dalam meredam ketidakpaduan pasar kerja. Menurut dia, pelibatan dunia industria ini seharusnya dilakukan sejak awal, mulai dari penetapan standar kompetensi. “Saat ini, proses penyusunan standar kompetensi lebih banyak dilakukan dan diinisiasi oleh pemerintah. Seharusnya justru dunia usaha dan industri yang kita harapkan lebih berperan,” katanya.
Pemerintah, kata Rudy, telah mendorong peran industria dalam proses pengembangan keterampilan secara nacional melalui beberapal angkah. Pihaknya telah melakukan pelatihan berbasis industria untuk mengoptimalkan pemagangan, mendorong pembentukan Dewan Keterampilan Sektoral sebagai fórum kolaboratif yang mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenagakerja di setiap sector industri, serta memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan pembinaan SDM berbasis kompetensi tertentu.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menyoroti ketidakpaduan tenaga kerja terjadi akibat ketidaksinkrona nprogram dengan kondisi masyarakat. “Angka statistik tahun 2018 membuktikan sekitar 100 juta penduduk Indonesia masih menerima subsidi (Penerima Bantuan Iuran). Artinya kemampuan mereka terbatas,” katanya.
Ia pun menegaskan pentingnya pemanfaatan data demografi dan pelibatan dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih menjadi mayoritas. “Untuk menjawab ketidakpaduan ini, kerangka strategi mencakup penciptaan lapangankerja yang sesuai struktur demografi kita, yaitu penciptaan lapangan kerja UMKM berbasis padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Sementara Yunus Triyonggo, Direktur HR&GA PT Bridgestone Tire Indonesia, memaparkan komitmen perusahaannya untuk mendukung keterampilan tenaga kerja. Bridgestone telah mendirikan Pusat Pelatihan Vokasi sejak tahun 1983 yang terfokus pada pelatihan kerja bidang mekanik dan kelistrikan. Hingga kini, program tersebut telah meluluskan 848 tenaga kerja,dengan 424 di antaranya direkrut oleh Bridgestone dan kini telah menduduki posisim anajerial. Sementara sisanya tersebar di pasar kerja dengan kualitas memadai.
“Kami sangat mendukun gupaya link and match antara pelatihan atau pendidikan keterampilan vokasi dengan industria melalu ipemagangan. Kami juga mendukung ide pendirian lembaga vokasi nasional.Itu bagus. Semua kegiatan vokasional di Indonesia dapat disentralisir di lembaga itu dan bisa lebih baguslagi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Paul Comyn, Senior Spesialis Keterampilan dan Kemampuan Kerja ILO, menggaris bawahi bahwa keterlibatan industria merupakan tantangan lama yang perlu didorong untuk menjawab persoalan ketidakpaduan keterampilan. ILO mendukung pendekatan sektor melalui pengembangan Dewan Keterampilan Sektor yang telah menjadi bagian strategi nasional pengembangan keterampilan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia sebagaisebuah langkah untuk menggandeng industri secara lebih efektif dan membangun kompetensi pekerja sesuai kebutuhan industri.
“Dewan Keterampilan Sektor ini akan semakin mendekatkan industri dalam proses pengembangan keterampilan. Namun, selain dukungan dari pemerintah, Dewan ini harus dikelola dan dipimpin langsung oleh industri yang sangat memahami kebutuhan dan perkembangan keterampilan dalam sektor industri tertentu,” ujarnya.
Untuk itu, ia pun menegaskan perlunya kolaborasi yang kuat antara dunia industria dengan dunia pendidikan. Kedua belah pihak sangat berperan dalam menawarkan program dan layanan yang semakin mendorong peningkatan keterampilan kerja yang sesuai dengan pesatnya perkembangan dunia kerja dan dunia usaha. “Kita membutuhkan fleksibilitas lembaga pendidikan untuk merespons kebutuhan bisnis,” katanya.
Selanjutnya Paul mengungkapkan pentingnya pemahaman pengusaha mengenai hubungan antara investasi dalam pengembangan keahlian pekerja dengan peningkatan kinerja bisnis. Karenanya, ia menghimbau asosiasi industri untuk lebih berperan dalam mendukung perubahanbudaya di dalam proses bisnis mereka. “Industri harus didorong untukterus mengembangkan kapasitas pekerja mereka,” kata Paul.(*)
Foto 
