Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Program yang paling signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh salah satunya adalah dengan pengembangan sarana dan prasarana perumahan. Hal ini disebabkan angka kemiskinan di Aceh yang cukup tinggi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu diutarakan Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal Zakaria Ali, di sela-sela acara Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Tempo Media Group di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis 12 Desember 2024. Provinsi Aceh menerima penghargaan dalam kategori kesejahteraan masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Safrizal, tahun depan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh sudah memutuskan penyediaan tiga ribu Rumah Layak Huni untuk masyarakat tidak mampu. Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menunggu hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran (TA) 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Karena kami akan menyediakan perumahan kepada masyarakat tidak mampu,” katanya.
Untuk tahap pertama, lanjutnya, sudah diumumkan 1000 calon penerima dari 3000 Rumah Layak Huni (RLH) Tahun Anggaran 2025. Pemprov Aceh akan melakukan pembenahan dengan cara mempublikasi calon penerima di media massa agar semua bisa memonitornya sehingga para penerima RLH itu tepat sasaran.
Menurut catatan, Pemerintah Provinsi Aceh sudah membangun 19.030 unit Rumah Layak Huni sejak 2019 hingga 2024. Safrizal juga meminta semua pihak juga berkontribusi membangun rumah bagi warga miskin yang ada di berbagai kabupaten/kota di Aceh. “Program ini bukan hanya kewajiban Pemerintah Aceh, tapi juga pemerintah kabupaten/kota, LSM, maupun organisasi sosial,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal Zakaria Ali
Saat ini Pemerintah Aceh juga sedang mengupayakan kepada Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan 100 ribu rumah layak huni melalui APBN TA 2025. “Tiap tahun angka kemiskinan kami turun dan kami berharap tahun depan bisa menurunkan sampai angka dua persen dengan program perbaikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat tidak mampu,” ujarnya.
Selain perumahan, Pemprov Aceh juga menyediakan beasiswa yang cukup banyak hingga 100 ribu beasiswa untuk berbagai macam tingkat pendidikan. Di bidang kesehatan, Pemprov Aceh menyediakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). “Jumlah anggarannya sampai dengan Rp850 miliar,” tuturnya.
Sementara itu, dari segi pertumbuhan ekonomi Safrizal meminta kepala daerah di Aceh untuk membuka kemudahan izin investasi bidang industri. Dia mengatakan, lewat industri banyak tenaga kerja Aceh yang bisa tertampung sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
Menurut Safrizal, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menjadi penopang ekonomi Aceh saat ini. Namun, menumbuhkan ekonomi lewat sektor tersebut akan berlangsung bertahap, tidak secepat di sektor industri.
Safrizal juga menyebutkan bahwa data pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan III Tahun 2024 mencapai 5,17 persen Year on Year (YoY), dengan kontribusi terbesar dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. “Kalau mau cepat harus lewat industri. Oleh sebab itu, kita harus sinergi bukan hanya antar sesama Pemda tapi juga instansi vertikal,” katanya. Untuk itu, ke depan dia akan mendorong sektor pertambangan untuk menekan angka kemiskinan di Aceh. “Karena sektor ini sangat signifikan untuk membuka banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujarnya.
Dia mengatakan Pemprov Aceh selalu berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun demi tahun. Dia berharap upaya yang dilakukan bisa semakin efektif untuk menekan angka kemiskinan serta membuka lapangan kerja secara signifikan.
Foto 
