Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Sejarah baru tercipta di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Untuk pertama kalinya, kepala daerah dilantik secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Prabowo. Para pemimpin di daerah itu telah melalui tahapan panjang sebelum terpilih dan dilantik presiden.Adapun pelantikan yang diselenggarakan pada Kamis, 20 Februari 2025 ini melibatkan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rinciannya, 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala daerah yang dilantik untuk masa jabatan 2025-2030 ini diharapkan dapat mendukung implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melalui penyelarasan visi dan misi masing-masing. Selain itu, kepala daerah juga didorong untuk dapat bersinergi dengan program pemerintah pusat demi terwujudnya pembangunan nasional yang andal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seusai dilantik, para kepala daerah mengikuti “Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025” di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi membuka retret tersebut pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Mengawali sambutan, Tito mengenalkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, TB. Ace Hasan Syadzily; Gubernur Akmil, Mayor Jenderal TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw beserta para pejabat utama Akmil; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, serta serta para pejabat tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga. Pengenalan ini, menurut Tito, menjadi penting dalam membuka pengetahuan para kepala daerah.
Begitu juga dengan pelaksanaan retret sebagai sarana para kepala daerah untuk saling mengenal. Mulai dari saling mengenal, menurut Tito, para pemimpin daerah bisa menjalin komunikasi dan tidak menutup kemungkinan berkolaborasi satu sama lain. “Kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri. Gubernur tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati dan wali kota. Bupati, wali kota juga tidak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antar-bupati juga tak bisa bekerja sendiri,” kata Tito.
Dalam retret ini, dia memuji sejumlah kepala daerah yang telah memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan pendekatan informal. Tito berharap, kebersamaan yang terjalin mampu membantu kepala daerah untuk mengurangi sekat-sekat yang selama ini kerap terjadi. Retret juga menjadi momentum para kepala daerah untuk mengenal lebih dekat jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Di depan ratusan kepala daerah, Tito menyinggung perihal strategi mengelola anggaran daerah. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tito mengapresiasi para kepala daerah yang memiliki pandangan dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Bagaimana supaya pendapatan lebih banyak daripada belanjanya,” kata Tito. “Kalau pendapatan lebih banyak dari belanja, maka kita akan bisa bikin program dan berbuat apa saja.”
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pernyataan kepada wartawan setelah memberikan materi kepada kepala daerah dalam retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 22 Februari 2025. DOK. ISTIMEWA
Terlebih, Tito melanjutkan, peningkatan PAD akan berimplikasi pada suksesnya pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, daerah yang realisasi belanjanya lebih besar dibanding PAD cenderung mengalami defisit. Untuk itu, dia mengimbau para kepala daerah fokus meningkatkan pendapatan asli daerah.
Kementerian Dalam Negeri telah mencatat beberapa daerah yang nilai PAD-nya relatif lebih kecil dari realisasi belanja. Daerah-daerah tersebut banyak menggantungkan sumber anggaran dari dana transfer pemerintah pusat. Tito berharap para pemimpin di daerah yang bergantung pada dana transfer pemerintah pusat ini memiliki mindset untuk menggali potensi dalam meningkatkan PAD. “Saya minta rekan-rekan kepala daerah untuk betul-betul membalik pola pikir, bagaimana mencari dan menambah pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Sejalan dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi, Tito mengingatkan agar para kepala daerah mulai menerapkan efisiensi anggaran. Sejumlah komponen belanja, seperti pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, biaya perawatan, dan lain-lain perlu diperketat. “Tolong dipelototi betul belanjanya, efisiensi,” ujarnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berupaya membangun kedisiplinan para kepala daerah melalui retret yang berlangsung selama delapan hari. Dengan pembekalan itu, kepala daerah diharapkan dapat disiplin selama menjalankan tugas dan kewajibannya. “Supaya nanti waktu dia di tempat kerja masing-masing, ketika membuat rapat jam 9 misalkan, ya betul-betul jam 9,” ujar Tito.
Dalam retret ini, para kepala daerah juga belajar menjaga kebersihan. Contoh, harus memastikan kebersihan tempat tidur sebelum meninggalkan tenda. Menurut Tito, kedisiplinan dan kebersihan menjadi bagian penting yang juga diajarkan dalam dunia swasta. Terlebih bagi birokrasi yang bertugas melayani masyarakat.
Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian juga mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP bukan hanya dapat mengoptimalkan pelayanan masyarakat, tetapi juga membawa dampak positif bagi pemerintah daerah dalam menarik investasi pihak swasta, yang akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah. Agar pihak swasta tertarik berinvestasi di suatu daerah, maka mereka harus mendapatkan insentif, mulai dari kemudahan perizinan melalui sistem yang ringkas dan praktis.
“Janganlah investor itu dilempar-lempar saat mengurus perizinan,” kata Tito. “Siapkan sarana dan prasarana untuk para investor supaya berlomba-lomba datang ke tempat teman-teman. Supaya PAD naik, sehingga punya uang untuk membuat program-program.”
Tak hanya MPP, menurut Tito, yang juga penting untuk menarik minat investor adalah ketersediaan infrastruktur, sarana, serta prasarana guna mendukung investasi. Mendagri Tito Karnavian kemudian menyebutkan satu daerah yang dapat ditiru dalam hal investasi. Daerah itu adalah Kabupaten Badung, Bali. Tito menilai MPP di Kabupaten Badung berhasil memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menciptakan sistem kantor yang ramah, layaknya pelayanan di bank.
Tito mengimbau daerah lain untuk berlomba-lomba menciptakan terobosan melalui MPP, agar semua pelayanan masyarakat, termasuk perizinan investasi dapat ditangani secara maksimal. “Ini penting bagi rekan-rekan semua supaya ada kepastian dan kemudahan bagi investor,” kata Tito. “Ujungnya swasta akan hidup. Begitu swasta hidup, pendapatan asli daerah naik dan swasta juga akan melakukan percepatan pembangunan.” (*)
Foto 
