Muhammad Rizal: Keragaman Harus Jadi Kekuatan yang Mempersatukan Indonesia

INFO NASIONAL - Mahasiswa dan masyarakat perlu mengkritisi dan mengawasi jika ada perlakuan tidak adil dalam hukum . Hak itu bertujuan agar penegakan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebab, prinsip penegakan hukum sudah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

"Prinsip negara hukum yaitu supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan due process of law," kata Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR Muhammad Rizal ketika menyampaikan materi Empat Pilar MPR dalam temu tokoh nasional/kebangsaan kerja sama MPR dengan Forum Pemberdayaan Pemuda dan Masyarakat (Fordamas) kota Tangerang, di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Minggu, 19 Agustus 2018. Saat itu, Muhammad Rizal mewakili Ketua MPR.

Pada sesi tanya jawab , salah satu peserta, Kartasasmita, mempertanyakan soal penegakan hukum. Ia mempertanyakan perbedaan perlakuan hukum terhadap para koruptor yang mencuri uang miliaran rupiah dengan pencuri yang dilakukan masyarakat bawah. Menanggapi pertanyaan itu, Rizal mengatakan bahwa  dalam beberapa kasus memang masih tampak hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Padahal dalam konstitusi sudah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum," ucapnya.

Dia pun menjelaskan tiga prinsip negara hukum dalam konstitusi. Pertama, supremasi hukum. "Artinya, hukum adalah segala-galanya. Semua persoalan harus diselesaikan secara hukum," ujarnya. Kedua, equality before the law atau persamaan di depan hukum. "Semua sama di depan hukum. Tidak boleh ada perbedaan di depan hukum," ucapnya. Ketiga, due process of law. "Artinya, tindakan hukum tidak boleh melanggar hukum," tuturnya.

"Jadi mahasiswa dan masyarakat perlu mengkritisi jika ada yang diperlakukan tidak adil dalam hukum. Kita harus tunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum," kata Rizal.