Mutu dan Pemerataan Akses Fasilitas Kesehatan jadi Tantangan

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

INFO BISNIS – BPJS Kesehatan mengajak fasilitas kesehatan untuk memperkuat komitmen dalam peningkatan mutu layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, terjadi peningkatan kepesertaan yang signifikan, terlebih setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan, per Oktober 2022 sebanyak 246,46 juta jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui Program JKN. Dengan semakin besarnya jumlah peserta, akses terhadap layanan di fasilitas kesehatan akan meningkat. Terlihat dari angka pemanfaatan Program JKN dari 993 ribu pemanfaatan per hari di tahun 2020 menjadi 1,1 juta pemanfaatan per hari di tahun 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Dengan tingginya angka pemanfaatan pelayanan kesehatan tentunya harus didukung oleh mutu fasilitas kesehatan yang baik, di antaranya melalui akreditasi fasilitas kesehatan baik FKTP maupun FKRTL/RS. Dengan akreditasi, dilengkapi dengan credentialing dan re-credentialing, harapannya akan diperoleh standar layanan kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien,” kata Ghufron dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan bertema “Kolaborasi Inovasi untuk Faskes yang Berkualitas” di Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2022.

BACA JUGA

Cara dan Syarat Pindah BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI dengan Mudah

BPJS Kesehatan Kerja Sama dengan Kominfo Blokir Nomor Ponsel dan Akun Medsos Penipu

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, mendukung upaya penguatan strategic purchasing melalui perluasan akses layanan dengan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Kadir mengimbau perluasan kerja sama ini juga diiringi dengan kepastian mutu layanan.

“Dewan Pengawas bersama-sama dengan Direksi berupaya memastikan Program JKN berjalan lebih baik. Selain itu, penguatan engagement dengan fasilitas kesehatan harus terus terjaga. Penerapan berbagai kebijakan ke depan diharapkan mampu mendongkrak mutu serta pemerataan akses layanan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat keynote speech mengatakan bahwa cakupan kepesertaan Program JKN tersisa sekitar 10 persen lagi hingga mencapai Universal Health Coverage. Muhadjir menekankan, tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana akses layanan kesehatan dapat dirasakan oleh semua peserta di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemerataan mutu.

“Dalam hal akses layanan kesehatan masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Jangan sampai pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta, khususnya yang tidak mampu tidak terserap dengan baik, karena akses layanannya masih kurang atau timpang. Jangan sampai jaminan akan pembiayaan kesehatan yang baik ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja,” kata Muhadjir.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat, Kementerian Kesehatan RI, Rizka Andalucia menyatakan siap mendukung perluasan akses layanan kesehatan termasuk menggandeng pihak swasta. Penerapan digitalisasi di fasilitas kesehatan juga menjadi concern Kementerian Kesehatan karena disadari digitalisasi penting dan merupakan suatu keniscayaan.

“Berbagi upaya untuk mengoptimalkan Program JKN terus dilakukan Kementerian Kesehatan bersama seluruh stakeholder. Terkait dengan rencana penerapan kebijakan mulai dari penyesuaian tarif, Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), maupun revisi regulasi terkait, tengah dilakukan dan diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas dan keberlangsungan Program JKN. Kami juga mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan,” kata Rizka.

Dalam pertemuan tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan paling berkomitmen dalam terhadap mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS, sebagai berikut:

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama