<font size=2 color=#CC0000>Dzulkarnain Taib:</font><br />Tujuannya Menghalangi Saluran Informasi

Tak mudah menjadi oposisi di negeri jiran Malaysia. Tokoh oposisi seperti Anwar Ibrahim ditekan dengan kasus sodomi. Media alternatif milik partai oposisi pun dihalang-halangi penerbitannya. Izin terbit Suara Keadilan, koran milik Partai Keadilan Rakyat, yang habis sejak Juni lalu tak bisa diperpanjang.

Gara-garanya, Suara Keadilan menurunkan tulisan tentang Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda) yang merugi. Menurut bekas Wakil Menteri Tanah dan Koperasi Datuk Tan Kee Kwong, lembaga yang dibentuk Perdana Menteri Najib Tun Abdul Razak bin Husein khusus untuk memberikan tanah kepada golongan miskin dan membantu ekonomi bumiputra ini keuangannya sedang karut-marut.

Pada 2004-2009, cadangan tunai Felda cuma 370 juta ringgit. Tan menuding hal ini lantaran adanya penyelewengan keuangan oleh pengurus dan campur tangan politik yang keterlaluan. Toh, kendati dilarang, Suara Keadilan tetap melawan, terutama melalui edisi online. Berikut ini petikan wawancara dengan Pemimpin Redaksi Suara Ke adilan Dzulkarnain Taib.

Apa yang membuat Suara Keadilan tak mendapat izin terbit?

Surat keputusan permit kami habis pada 30 Juni. Kami tak bisa terbit menurut undang-undang. Kami sudah memohon memperbarui permit pada Maret. Tapi Kementerian Dalam Negeri tak merespons.

Ada artikel yang membuat pemerintah marah?

Pada 25 Mei ada sidang media oleh Timbalan pada Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Maslan sehubungan dengan artikel Suara Keadilan 22-29 Mei. Judulnya ”Felda Bankrupt”.

Apa tuntutan Felda?

Ahmad Maslan memanggil untuk sidang media. Dia bilang apa yang disiarkan Suara Keadilan adalah fitnah, dan menyatakan Felda akan menuntut Suara Keadilan. Pada 1 Juli kami menerima surat tuntutan dari pengadilan Malaysia. Isinya Felda minta ganti rugi 200 juta ringgit dan tuntutan minta maaf. Tapi PKR (Pakatan Rakyat) berkukuh tak mau membayar dan minta maaf. Kami bilang kita akan menghadapi Felda di Mahkamah.

Apa hubungan Felda dengan Kementerian Dalam Negeri?

Jadi itu masalah kami dengan Felda. Kalau dia tak setuju, bisa tuntut kami. Tapi lucunya, setelah sidang media, Ketua Kantor Setia Usaha Kementerian Dalam Negeri langsung menelepon saya minta bertemu jam itu juga. Saya tak bisa dan minta ketemu Senin-nya. Dalam pertemuan dua jam saya diberi amanat dan di akhir pertemuan saya diberi surat, mengapa tak diperpanjang izinnya, karena berhubungan dengan isu Felda bankrupt. Publik bisa melihat bahwa Kementerian Dalam Negeri seolah tunduk pada tekanan politik. Seolah di bawah Felda. Jadi mereka menunggu kami berbuat salah.

Izin mesti diperbarui setiap berapa lama?

Per tahun. Ini salah satu masalah yang sedang kami perjuangkan karena tak adil. Kayaknya cuma di Malaysia yang perlu izin untuk penerbitan koran, radio, majalah, dan televisi.

Apakah Suara Keadilan tetap melawan?

Oh ya, kami melawan, kami terbitkan juga pekan lalu. Kami terbit dengan nama Keadilan saja. Itu dibenarkan di bawah Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan, karena satu surat kabar boleh terbit sekali tanpa izin terbit. One and off, tak berkala, cuma sekali. Pekan depan juga akan kami terbitkan dengan nama lain. Ini satu kelonggaran yang bisa kami pakai.

Bagaimana dengan edisi online Suara Keadilan?

Online kami tetap terbit. Tapi aksesnya sangat terbatas. Di Sabah, Sarawak, sangat terbatas, kawasan pedalaman tak ada Internet. Broadband-nya juga kecil karena semua pemakaian broadband dikontrol. Pemerintah di sini ingin mengontrol pemberita an kepada rakyat. Mereka tak mau berita dari Pakat an Rakyat sam pai ke publik soal penyalahgu naan kekuasaan, isu-isu penting.

Tak ada ancaman kepada wartawan Anda karena bekerja tanpa izin?

Di parlemen kami dihalang-halangi karena izinnya, kata mereka, sudah habis. Kami beralasan untuk online. Tapi sebelum izin habis pun pada prakteknya Suara Keadilan, Harakah, dianggap media alternatif, tak bisa meliput sidang-sidang.

Pelarangan ini untuk memba tasi informasi?

Ya, tujuan utamanya menghalangi saluran informasi. Karena akan ada Pilihan Raya Umum, awal tahun depan. Ini strategi UMNO dan Barisan Nasional menutup informasi. Ini tak akan berhasil karena ada online. Peningkat an online kami drastis. Biasanya 400 ribu hit per hari, sekarang sampai 800 ribu hit per hari. Yang biasa melihat, saya rasa, mayoritas dari Malaysia, dan luar seperti Amerika dan Eropa. Karena isu izin terbit ini panas. Plus satu artikel tentang Petronas.

Artikel apa tentang Petronas?

Datuk Anwar Ibrahim bilang Felda menurun untuk keuangan negara, tapi Petronas juga tak memberikan peningkatan pemasukan keuangan. Tak beda masa susah dan senang.

Ada upaya menemui Menteri Dalam Negeri?

Ya, kami minta bertemu dengan Menteri Datuk Hishamuddin Hussein untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir mau tak mau kementerian akan menerbitkan izin. Karena kami semua partai yang sah. Apa pentingnya menjadi partai kalau tak punya saluran pemberitaan, tak ada lidah resmi.