Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Center for Chinese Studies-Indonesia Rene L. Pattiradjawane menilai selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya di bidang kebijakan luar negeri, Prabowo belum memberikan gambaran secara gamblang soal arah kebijakan luar negerinya. Prabowo dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai contoh, Rene mempertanyakan apa yang menjadi latar belakang usaha Prabowo mendekati Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rene turut mempertanyakan alasan Prabowo menunjuk politikus Partai Gerindra Sugiono sebagai menteri luar negeri (menlu). Menurut Rene, Sugiono tidak memiliki kebijakan khusus yang ditawarkan jika didasarkan pada pidatonya ketika menghadiri Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami tidak tahu agenda dia apa,” kata Rene kepada Tempo pada Jumat, 24 Januari 2024.
Associate Fellow The Habibie Center itu, menduga Sugiono tak memiliki gagasan orisinil soal kebijakan luar negeri dan hanya menerima program-program yang telah diperintahkan oleh Prabowo.
“Kayaknya yang jadi menlu itu Prabowo, bukan Sugiono,” ujarnya.
Rene juga menyinggung keikutsertaan Sugiono dalam acara ASEAN Foreign Ministers Retreat di Langkawi, Malaysia. Dia mempertanyakan Sugiono yang tak mengemukakan isi pertemuan itu kepada publik. Rene menilai hubungan kedua sosok yang kental tradisi militer itu akan mengakibatkan seluruh kebijakan luar negeri berada di tangan Prabowo.
“Kesan yang muncul adalah ketika tidak ada perintah dari Prabowo, dia tidak akan ngomong (ke publik),” tuturnya.
Menjawab kritikan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengungkap Presiden Subianto memiliki perhatian dengan peran Indonesia terhadap isu internasional. Walhasil, dilakukan pembagian peran antara Prabowo dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono di panggung politik internasional.
Sebagai presiden, Prabowo mengedepankan pertemuan di level summit atau konferensi tingkat tinggi. Sebab, pertemuan tingkat KTT lebih lazim dihadiri presiden daripada menteri. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jerman itu mencontohkan Prabowo tampil menghadiri pertemuan tahunan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang digelar tahun lalu. Selain itu, Prabowo juga kunjungan kerja ke Mesir untuk menghadiri KTT D-8. Adapun kunjungan ke Cina dan Amerika Serikat merupakan rangkaian yang sudah direncanakan Prabowo.
Lebih lanjut, Arif menyebut diplomasi yang dilakukan Sugiono ialah yang berada di tingkat antar-menteri, misalnya ASEAN Ministerial Meeting (AMM). Jika Sugiono berhalangan hadir, maka salah satu dari ketiga wakil menteri luar negeri akan hadir untuk mewakili.
Tak sampai di situ, Arif menuturkan Prabowo kerap mendapatkan masukan dari Kementerian Luar Negeri RI sebelum menggelar lawatan ke luar negeri. Contohnya sebelum Prabowo melakukan kunjungan bilateral, akan ada rapat yang digelar untuk membahas subjek yang akan dibahas bersama Kementerian Luar Negeri. Bahkan, jika diperlukan maka ada rapat kabinet untuk mendengarkan pendapat kementerian lainnya.
Arah kebijakan luar negeri Indonesia secara detail dibahas dalam Majalah Tempo edisi khusus 100 hari kerja Presiden Prabowo yang terbit pekan ini. Dalam laporan “Politik Luar Negeri di Bawah Komandan Prabowo”, Tempo mengungkap adanya dominasi Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan dan diplomasi politik luar negeri. Sebagai presiden, Prabowo memiliki kecenderungan untuk enggan didikte dalam pengambilan keputusan untuk urusan luar negeri. Keputusan yang Prabowo ambil tanpa kajian matang tak jarang membuat kegaduhan di dalam negeri dan dunia internasional.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
