Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Partai National People's Power, Anura Kumara Dissanayake, pada Senin, 23 September 2024, dilantik sebagai presiden Sri Lanka. Ia mencatatkan diri sebagai presiden eksekutif kesembilan di negara kepulauan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus Sinhalese yang condong pada paham Marxis ini, berhasil mengalahkan presiden sebelumnya, Ranil Wickremesinghe, serta pemimpin oposisi, Sajith Premadasa. Dissanayake meraih lebih dari 5,74 juta suara, atau 55,89 persen dari total suara sah, dalam pemilihan presiden putaran kedua akhir pekan, mengalahkan Sajith Premadasa, yang memperoleh sekitar 4,53 juta suara..
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dissanayaka, yang populer dengan panggilan AKD, menjadi presiden Sri Lanka pertama yang terpilih melalui putaran kedua penghitungan suara pemilihan presiden (pilpres), setelah gagal meraih 50 persen suara di putaran pertama.
Dalam panggung politik Sri Lanka, Dissanayaka bukan sosok yang baru. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian, Peternakan, Tanah, dan Irigasi pada 2004-2005 dan ketua oposisi pada 2015-2018. Pada 2014, dia diangkat menjadi pemimpin JVP, yang sebelumnya merupakan gerakan revolusioner.
Dia pernah memimpin dua pemberontakan terhadap pemerintah untuk mendirikan negara sosialis. Kedua pemberontakan itu gagal meski menyebabkan lebih dari 80.000 orang tewas. JVP hanya meraih kurang dari 4 persen total suara dalam pemilihan parlemen pada Agustus 2020.
Dia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2019 sebagai kandidat National People's Power (NPP), sebuah organisasi politik yang dipimpin oleh JVP, dan menempati urutan ketiga dengan raihan 3 persen. NPP lantas mempertahankannya sebagai calon presiden pada pemilihan 2024.
Meski prestasinya di bawah rata-rata pada pilpres 2019, krisis ekonomi 2022 yang menjatuhkan pemerintah, termasuk presiden yang berkuasa, menjadi peluang emas baginya. Didukung kalangan muda yang muak dengan politikus lama, Dissanayaka dalam kampanyenya berjanji untuk mengubah budaya politik "korup" di negara tersebut.
Selain menghadapi korupsi yang meraja lela, dia juga harus memperbaiki ekonomi Sri Lanka yang terpuruk dan menjaga stabilitasnya, yang menurut para analis akan menjadi tantangan besar bagi dirinya.
Tingkat kemiskinan di Sri Lanka naik dua kali lipat menjadi 25 persen pada 2021-2022, atau ketika lebih dari 2,5 juta orang berpenghasilan kurang dari USD3,65 (sekitar Rp55 ribu) per hari.
Para ahli memperingatkan ekonomi Sri Lanka belum bisa keluar dari krisis, karena negara itu harus membayar utang luar negerinya sebesar USD46 miliar (Rp706 triliun). Sejak gagal bayar pada 2022, negara itu belum melanjutkan pembayaran utangnya. Para analis meyakini, bukan hal yang mudah bagi presiden baru itu melanjutkan program-program yang disyaratkan Dana Moneter Internasional (IMF), apalagi membuat perubahan yang meringankan beban masyarakat miskin.
Sumber: Anadolu
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
