Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, - Amerika Serikat mengusulkan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan jajarannya diganti pemerintahan sementara di tengah proses perdamaian dengan Taliban. Utusan Khusus AS, Zalmay Khalilzad, telah mengedarkan proposal rencana ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua orang pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan Presiden Ashraf Ghani menolak keras ide tersebut yang mengharuskan pemerintahnya mundur untuk penerus yang tidak terpilih. Sebagai gantinya, kata sumber itu, Ghani mengusulkan pemilihan presiden baru dalam waktu enam bulan ke depan. Usulan ini akan disampaikan dalam pertemuan internasional di Turki bulan depan.
"Usulan tandingan yang akan kami sampaikan pada pertemuan Istanbul akan menyerukan pemilihan presiden lebih awal jika Taliban menyetujui gencatan senjata," kata seorang pejabat senior pemerintah tanpa menyebut nama dikutip dari Reuters, Kamis, 25 Maret 2021.
Namun seorang pejabat mengatakan Presiden Ghani berkenan datang ke pertemuan itu asal pemimpin Taliban Haibatullah Akhunzada, atau Mullah Yaqub, putra mendiang Mullah Omar, hadir.
Pejabat pemerintah Afghanistan lainnya mengatakan jika Presiden Ghani tidak akan pernah setuju untuk mundur. Ghani ingin setiap pemerintahan di masa depan harus dibentuk melalui proses demokrasi, bukan kesepakatan politik.
Belum ada komentar dari Departemen Luar Negeri AS terkait kabar penolakan Presiden Ghani ini.
Amerika Serikat terus mendorong terjadi kesepakatan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Sebagai bagian dari rencana itu, AS setuju menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan maksimal pada 1 Mei mendatang. Namun pembicaraan damai antara pihak Afghanistan dan Taliban yang beberapa waktu lalu dilakukan di Qatar terhenti.
Taliban, yang menguasai Afghanistan dengan sejak 1996 hingga 2001, sedang berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang didukung Barat. Mereka ingin menerapkan kembali sistem Islam dalam politik di Afghanistan.
Sumber: REUTERS
Foto 
