Atas Nama Teroris, Kamerad!

TRAGEDI Beslan yang menewaskan 338 jiwa dari sekitar 1.200 sandera pada Jumat, 3 September lalu, rupanya mendidihkan darah Vladimir Vladimirovich Putin. Presiden Rusia itu serta-merta mengumumkan "perang terhadap terorisme" di depan gubernur 89 wilayah Federasi Rusia yang berkumpul di Moskow pada Ahad dua pekan lalu. "Inilah bukti kegagalan Rusia membangun negeri yang kuat dan bersatu," ujarnya seperti dikutip kantor berita Rusia, Pravda.

Sampai di sini, tak muncul reaksi berlebihan atas kemarahan Putin. Apalagi dia dikenal lembut bertutur kata, tak minum alkohol, dan rajin berlatih olahraga, khususnya judo, sejak kecil—tiga hal yang membuat dia berbeda dengan tipikal pemimpin Rusia (dan Uni Soviet) sebelumnya. Dua tahun terakhir, sang Presiden lumayan dibuat pusing oleh eskalasi gerilyawan Chechen sejak meletusnya konflik Chechnya "warisan" Presiden Boris Yeltsin pada 1994.

Nah, ternyata Putin melangkah lebih jauh dalam urusan "perang terhadap terorisme". Dia menyatakan perlunya rancangan undang-undang yang lebih menguatkan negara, antara lain mengganti proses pemilihan gubernur dan anggota parlemen (Duma). Tepatnya begini kata-kata Putin: "Saya mengusulkan agar para pejabat tinggi diangkat oleh rakyat lokal, tapi hanya setelah dicalonkan oleh kepala negara, karena demokrasi lokal sering memicu anarki."

Amendemen itu diharapkan Putin bisa terjadi akhir tahun ini. Dengan begitu, setiap calon gubernur hanya bisa masuk bursa pencalonan setelah mendapat "lampu hijau" dari Kremlin. Sistem ini menggantikan pilihan langsung rakyat yang berlaku saat ini. Sementara itu, pemilihan 450 anggota parlemen dengan kombinasi sistem proporsional (suara masuk ke partai) dan sistem distrik (suara masuk langsung ke calon anggota legislatif) dengan rasio 50 : 50 nantinya akan diganti dengan sistem proporsional murni.

Itu artinya Partai Rusia Bersatu pro-Putin, yang cuma menang tipis dalam pemilihan di Duma pada tahun 2003, bisa kembali unjuk gigi. Maka sentralisasi kekuasaan di satu tangan seperti pada zaman kejayaan komunis Uni Soviet bisa hidup kembali di Kremlin. "Ini akan menjadi langkah yang mengebiri hak rakyat," ujar Mikhail Gorbachev, tokoh yang memperkenalkan demokrasi ke Uni Soviet.

Dari Washington, Presiden George W. Bush dengan tangkas menyindir. "Negara-negara besar memiliki keseimbangan kekuatan antara pemerintah pusat dan daerah, dari legislatif, yudikatif, hingga eksekutif. Bila mereka menyatakan perang terhadap musuh-musuh demokrasi (teroris), mereka tetap wajib menjunjung prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri," katanya Kamis pekan lalu.

Kekhawatiran akan munculnya seorang diktator baru di Kremlin sesungguhnya sudah terasa sejak hari pertama Putin duduk sebagai presiden pada 31 Desember 1999. Umpamanya, dia tak terlalu antusias menghapus jejak Uni Soviet sebagai satu negara. "Apa pun kejahatan yang pernah dilakukan rezim komunis, itu bagian penting dari sejarah Rusia dan berpengaruh untuk pembentukan masyarakat Rusia modern," katanya suatu ketika.

Ia juga tak sungkan memakai kembali beberapa simbol populer pada era Uni Soviet, misalnya bendera militer berwarna merah yang terkenal, dan menggunakan lagi lagu kebangsaan Gimn Sovetskogo Soyuza (Himne Uni Soviet), yang tak pernah dinyanyikan lagi sejak Uni Soviet bubar pada 1991. Putin bahkan meminta penulis lirik lagu itu, Sergey Mikhalkov (kini 91 tahun), merevisi syairnya menjadi lebih sesuai dengan semangat non-komunis dan beratmosfer federasi pada tahun 2000. "Rusia tidak cukup dewasa untuk demokrasi. Tingkat perkembangan masyarakat kita lebih cocok dengan kediktatoran," tulis harian Moskovsky Komsomolets. Nah!

Akmal Nasery Basral (Pravda, BBC)