Bagaimana Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar Merugikan Junta Militer

Perbesar

Personel militer berpartisipasi dalam parade pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer/File Foto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Rakyat Myanmar menolak membayar listrik sebagai bagian dari gerakan pembangkangan sipil.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri dan Anwar Ibrahim meneken nota kesepahaman untuk mempertahankan stabilitas politik.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyerobot pertemuan virtual partai terlarang CNRP.

Myanmar

Pembangkangan Sipil Merugikan Junta

GERAKAN pembangkangan sipil masyarakat Myanmar terus berjalan dan merugikan junta militer. Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pemerintah bayangan yang dibentuk partai politik Liga Nasional untuk Demokrasi dan sekutunya, menyatakan masyarakat telah memboikot pembayaran tagihan listrik selama tujuh bulan dan menghilangkan pendapatan junta sebesar 2 triliun kyat atau US$ 1 miliar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Keuangan dan Investasi NUG Tin Tun Naing menyatakan pada Selasa, 14 September lalu, sebanyak 98 persen pelanggan di Yangon dan 97 persen di Mandalay, dua wilayah pemakai listrik terbesar di sana, menolak membayar listrik. Sekitar 80 persen pelanggan di wilayah lain melakukan hal yang sama. "Kami punya catatan tagihan listrik Kementerian Listrik dan Energi dan mereka gagal menarik tagihan sekitar dua triliun kyat dalam tujuh bulan," katanya kepada RFA. Hal ini diperburuk kondisi Kementerian Listrik yang kekurangan pegawai setelah memecat lebih dari 4.000 pegawai.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selain itu, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), milisi dan kelompok bersenjata yang bersekutu dengan barisan prodemokrasi, menyabotase infrastruktur kelistrikan. Sedikitnya 12 bom meledak di kantor-kantor listrik pemerintah di berbagai daerah.

Malaysia

Kesepakatan Pemerintah dengan Oposisi

PEMERINTAH Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakoob dan Anwar Ibrahim selaku wakil koalisi oposisi Pakatan Harapan menandatangani nota kesepahaman untuk mempertahankan stabilitas politik pada Senin, 13 September lalu. Nota ini mencakup penguatan penanganan Covid-19, transformasi pemerintah, penguatan parlemen, kemerdekaan lembaga kehakiman, penguatan federasi, serta pembentukan suatu tim yang menjadi juru runding antara pemerintah dan oposisi.

Nota ini dibuat sebagai upaya meredakan ketegangan politik yang telah membuat Muhyiddin Yassin meletakkan jabatan perdana menteri meski baru memimpin selama 17 bulan dan digantikan Ismail Sabri.

Anwar menekankan bahwa nota itu tidak membuat oposisi pasti menyetujui rencana anggaran pemerintah untuk tahun depan. "Nota ini menyebutkan kami dapat mendukung atau abstain terhadap rencana anggaran 2022, bahkan setelah kami berunding dan menyetujuinya," tuturnya dalam debat di parlemen pada Selasa, 14 September lalu. "Artinya, ini tanggung jawab menteri dan oposisi untuk melakukan pendekatan terbuka dan siap duduk bersama serta mendiskusikannya," ucap anggota parlemen dari Port Dickson itu seperti dikutip The Star.

Kamboja

Hun Sen Menyerobot Pertemuan Virtual Oposisi

PERDANA Menteri Kamboja Hun Sen saat mengikuti virtual rahasia Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP). Facebook

PERDANA Menteri Kamboja Hun Sen tiba-tiba muncul dalam pertemuan virtual rahasia Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), partai politik terlarang di negeri itu, pada pekan lalu. "Itu tidak salah. Saya punya kata sandi dan kode untuk mengikuti pertemuan itu," kata Hun Sen pada Jumat, 17 September lalu, seperti dikutip kantor berita pemerintah, AKP. Dia menekankan bahwa kehadirannya bukan berarti memberikan sinyal negosiasi.

Dalam pertemuan daring pada 9 September lalu yang dihadiri para aktivis dan anggota CNRP itu, Hun Sen mengecam partai tersebut dan para pemimpinnya. "Saya hendak mengatakan kepada kalian, dalam politik, bila mungkin, berhentilah saling menghina karena penghinaan kalian sudah terlalu banyak," ujar Hun Sen. Dia juga mengaku sudah beberapa kali menguping pertemuan para pemimpin CNRP.

Mahkamah Agung membubarkan CNRP pada 2017 setelah menahan presidennya, Kem Sokha, dengan tuduhan merencanakan makar. Para pemimpin partai itu lalu eksil ke luar negeri. Long Ry, yang memimpin pertemuan virtual itu, adalah bekas anggota parlemen yang kini tinggal di Massachusetts, Amerika Serikat. Long Ry menduga ada orang di lingkarannya yang membagikan pranala pertemuan ke pihak luar.