Meja Hijau buat Bolsonaro

Karena Bharat Biotech tidak memiliki izin vaksin untuk kesehatan di Anvisa, Kementerian Kesehatan meminta Manajemen Umum Obat dan Produk Biologi (GGMED) mengeluarkan izin impor vaksin. GGMED memperingatkan bahwa tidak mungkin menentukan kualitas, keamanan, dan kemanjuran vaksin dengan informasi yang tersedia saat itu. Catatan teknis Anvisa bahkan menyebutkan risiko dan ketidakpastian dalam penggunaan Covaxin dapat memperburuk situasi pandemi.

Soal harga vaksin juga menimbulkan pertanyaan. Dalam komunikasi diplomatiknya, Duta Besar Brasil di India memperingatkan adanya ketidakberesan dalam rencana pengadaan Covaxin yang begitu cepat. Ia menyebutkan pejabat Bharat menginformasikan harganya US$ 1,34 per dosis. Tapi, ketika kontrak dibikin pada Maret lalu, harganya melambung menjadi US$ 15.

Dalam kesaksiannya kepada kejaksaan, Kepala Koordinasi Logistik Umum Luis Ricardo Miranda mengaku mendapat tekanan yang tidak biasa mengenai impor Covaxin. Salah satunya dari Alex Lial Marinho, salah seorang pembantu sekutu terdekat Bolsonaro. Ia juga menerima beberapa pesan dari pejabat tinggi Kementerian Kesehatan, bahkan pada hari libur Sabtu dan Ahad. Dia mengatakan “atasan” mencoba mendapat kelonggaran guna memperoleh dokumen dari Anvisa untuk impor vaksin.

Di depan Komisi, Miranda mengaku telah memperingatkan Bolsonaro soal ketidakberesan ini dan Bolsonaro menyatakan akan melaporkannya ke polisi. Namun Komisi tak menemukan adanya pengaduan ke polisi mengenai hal ini.

Ketika skandal ini mencuat pada Juni lalu, hakim agung Rosa Weber memerintahkan polisi menyelidikinya. Polisi memeriksa apakah Bolsonaro melakukan kejahatan dengan menunda atau menahan keputusan sebagai pejabat publik karena kepentingan pribadi. Weber tidak menampik anggapan bahwa penyelidikan ini mungkin melebar ke masalah lain dalam kontrak itu.

Belakangan, pemerintah memutuskan menangguhkan kontrak tersebut. Bolsonaro membantah telah melakukan penyimpangan. Dia mengaku tak bisa mengikuti segala hal yang terjadi di pemerintahan dan meletakkan kepercayaan kepada para menterinya.

Presiden Brazil Jair Bolsonaro di Brasilia, Brazil, 20 Oktober 2021. REUTERS/Ueslei Marcelino

Laporan Komisi Covid-19 Senat itu disusun setelah mendengarkan lebih dari 100 saksi dalam 66 pertemuan. Komisi juga memeriksa sekitar 20 juta gigabita informasi digital untuk melacak penyebab dan konsekuensi dari keputusan Bolsonaro, seperti kebijakannya yang longgar terhadap Covid-19 karena percaya pada terbentuknya kekebalan kelompok secara alamiah. Bolsonaro juga meremehkan virus corona dan menganggapnya sebagai “flu kecil”. Selain itu, dia mempromosikan penggunaan hidroksiklorokuin dan obat-obatan lain yang belum terbukti sebagai obat Covid-19, padahal Badan Pengawas Obat Amerika Serikat (FDA) menemukan obat antimalaria hidroksiklorokuin terbukti tidak memberikan efek pada penyakit Covid-19. Ia juga menentang penggunaan masker dan, yang paling kritis, gagal menyediakan stok vaksin Covid-19 secara memadai.

Untuk kasus kejahatan kemanusiaan, Komisi mengangkat penderitaan yang dialami penduduk pribumi, yang kebanyakan bermukim di kawasan hutan Amazon di Negara Bagian Amazonas. Komisi menyebut Bolsonaro sebagai presiden yang mengabaikan hak-hak kaum pribumi. Ketika pandemi melanda, pemerintah hanya sedikit memberikan bantuan kepada mereka. Vaksinasi pun hanya mencakup penduduk sejumlah desa, yang cuma separuh dari total kaum pribumi. Ketika Mahkamah Agung memerintahkan vaksinasi secara menyeluruh, pemerintah menolak melakukannya dengan berbagai alasan. Pemerintah federal baru melakukannya setelah Mahkamah berulang kali mengeluarkan perintah.

Salah satu kasus tragis terjadi di Amazonas pada Januari lalu. Pada akhir 2020, pejabat setempat sudah memperingatkan pemerintah federal bahwa negara bagian itu kekurangan pasokan oksigen bagi para pasien Covid-19. Bukannya memasok bantuan oksigen, para pejabat Bolsonaro malah mengirim obat-obatan yang belum terbukti sebagai obat Covid-19. Ketika pasokan oksigen habis, lusinan pasien pun meninggal. Pemerintah federal juga mengirim obat-obatan tersebut ke penduduk pribumi.

Komisi Covid-19 Senat telah menyerahkan laporannya kepada Jaksa Agung. Jika didakwa secara resmi, Bolsonaro akan menghadapi ancaman hukuman 21-79 tahun penjara. Laporan tersebut juga akan dipresentasikan ke majelis rendah Kongres, yang bisa mengarah pada proses pemakzulan terhadap Bolsonaro bila ia terbukti melakukan pelanggaran.

Para senator pendukung Komisi khawatir bahwa upaya mendakwa Bolsonaro akan menemui jalan buntu karena dibendung oleh para politikus pendukungnya. Untuk itu, mereka mungkin akan membawa kasus kejahatan kemanusiaan Bolsonaro ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, bila sistem peradilan Brasil gagal menuntut sang Presiden dalam kasus penanganan Covid-19.

Presiden Bolsonaro meremehkan laporan Komisi ini. “Ini lelucon,” tuturnya dalam wawancara dengan stasiun radio Jovem Pan. Tapi dia mengakui laporan ini akan menimbulkan banyak masalah. Bolsonaro menilai laporan itu akan mempengaruhi ketidakpercayaan dunia luar yang akan mengganggu perekonomian Brasil.

Sejak laporan itu dilansir, popularitas Bolsonaro turun. Sejak Januari hingga Oktober, jumlah responden yang menilai pemerintahan Bolsonaro “buruk” meningkat, dari 40 persen ke 53 persen. Adapun penilaian “baik” dan “luar biasa” turun, dari 32 persen ke 22 persen, titik terendah sejak dia menjadi presiden pada 2019.

Brasil akan menggelar pemilihan presiden pada Oktober tahun depan dan Bolsonaro berencana maju kembali. Turunnya popularitas ini adalah kabar buruk bagi Bolsonaro karena, bila gagal terpilih sebagai presiden lagi, ia akan kehilangan kekebalan untuk diadili.