Baru cita-cita watanabe

BENARKAH Jepang sedang menyiapkan diri menjadi sebuah negara superkuat dalam militer? Menjelang kunjungan Perdana Menteri Jepang delapan hari ke empat negara ASEAN, Menteri Luar Negeri Michio Watanabe dalam sebuah konperensi pers mengusulkan amandemen konstitusi agar ''Parlemen Jepang mengizinkan pasukan bela diri Jepang (Jeitai) ikut berperan sebagai pasukan penjaga keamanan internasional untuk menanggulangi keamanan di Asia dan kawasan lainnya.'' Maksudnya, sebuah pasukan Jeitai yang bertugas di luar negeri dan berhak menggunakan senjata. Konstitusi tentang militer Jepang itu memang dulunya dipaksakan oleh Amerika Serikat, setelah Jepang kalah perang dalam Perang Dunia II. Disebutkan dalam konstitusi itu, militer Jepang tak boleh digunakan untuk melerai konflik internasional. Juni lalu konstitusi itu sudah direvisi, sedikit, dan disebut UU Operasi Pemeliharaan Perdamaian, yang membolehkan pasukan bela diri Jepang dikirim ke luar dari Jepang. Tapi dengan syarat, hanya boleh menggunakan senjata untuk membela diri. Jika usulan Watanabe diterima, pasukan bela diri Jepang akan menjadi kekuatan penjaga perdamaian global, dan berada di bawah komando PBB. Dengan demikian, Jepang pun membutuhkan armada udara maupun laut yang lebih besar untuk mengangkut personel tentara dan perlengkapan militernya, dan armada itu boleh mengarungi angkasa atau laut yang lebih luas. Kini, pesawat dan kapal militer Jepang terkena pembatasan wilayah jelajah. Meski tak ada sangkut pautnya dengan kebijaksanaan pemerintah Jepang, pernyataan pribadi Watanabe itu ditanggapi cukup serius oleh Lee Poh Ping, pengamat politik dari Universitas Malaya di Kualalumpur, Malaysia. Bila itu terjadi, ''Bisa saja Jepang seenaknya mengirimkan pasukannya tanpa harus bergabung dengan pasukan multinasional seperti AS maupun PBB,'' kata Lee. Memang, sejauh ini umumnya warga negara-negara ASEAN mencemaskan kalau-kalau militer Jepang tumbuh perkasa. Hasil angket departemen luar negeri Jepang di lima negara ASEAN tahun lalu menunjukkan jumlah responden Malaysia, Indonesia, dan Singapura yang mencemaskan Jepang menjadi raksasa militer cenderung meningkat dibandingkan angket sebelumnya. Malaysia dan Indonesia naik satu persen menjadi 35% dan 23%. Sedangkan Singapura -- meski Lee Kuan Yew seolah setuju dengan kehadiran militer Jepang -- naik menjadi 34%. Lain halnya dengan Thailand dan Filipina, yang malah menurun hingga masing-masing menjadi 24% dan 32%. Diduga Watanabe mengusulkan itu setelah melihat sukses 600 pasukan bela diri Jepang yang bertugas di Kamboja sejak Oktober tahun lalu. Menurut pemberitaan berbagai koran di Jepang, keberadaan para Jeitai tak menimbulkan protes sedikit pun dari masyarakat Kamboja. Watanabe, yang juga menjabat wakil perdana menteri, tentunya juga melihat peluang setelah AS merencanakan mengurangi personel tentaranya di Asia, dari 135.000 orang menjadi hanya 25.000 dalam beberapa tahun ini. Tapi, bisakah Jepang mewujudkan niat itu, seandainya memang disetujui parlemen? Toshio Nakayama, direktur jenderal badan pertahanan Jepang yang disebut Boeicho, menyangsikan cukupnya dana untuk itu. Resesi ekonomi yang kini dirasakan oleh Jepang menyebabkan pemerintah Tokyo hanya menaikkan anggaran pertahanannya sekitar 4,6 trilyun yen (1,95%) untuk APBN 1993. Angka itu terendah selama 33 tahun terakhir ini. DP (Jakarta) dan SO (Tokyo)