Demokrasi Yang Dijanjikan

USAHA Presiden Husni Mubarak menumbuhkan demokrasi disambut dingin oleh rakyat Mesir. Tapi pemilihan umum 27 Mei lalu memberikan tempat bagi kalangan oposisi, yang kehilangan hak hidup sejak tumbangnya monarki Raja Faruk 32 tahun lampau, di negeri itu. Yang menarik di Kairo saat ini ialah munculnya wakil Ikhwanul Muslimin - kelompok fundamentalis yang tetap terlarang dalam Partai Wafd Baru yang menjadi oposan di parlemen. Partai ini memperoleh 57 dari 448 kursi di dewan perwakilan rakyat Mesir. Partai Demokrasi Nasional pimpinan Mubarak memenangkan 391 kursi. Sambutan dingin masyarakat Mesir itu terlihat karena hanya kurang separuh dari 13 juta pemilih yang mendatangi kotak suara. Banyak yang menduga, sikap rakyat di negeri yang berpenduduk 46 juta itu jadi demikian setelah menyaksikan praktek demokrasi sejak 1952 silam. Pendahulu Mubarak, baik Anwar Sadat maupun Gamal Abdul Nasser, sama-sama menerapkan sistem partai tunggal, sejak 1952 hingga 1981. Setelah menjadi presiden Mesir, Oktober 1981, Mubarak memang membuka pintu bagi kaum oposan. Ia mengizinkan mereka menerbitkan surat kabar dan menyuarakan kritik terhadap pemerintah. "Demokrasi tak pernah tumbuh di Mesir sebaik yang sekarang," katanya pada masa kampanye lalu. Tapi para penentangnya mengatakan bahwa pemilihan umum akhir Mei itu penuh dengan kecurangan dan intimidasi. Wafd Baru, kelanjutan riwayat Partai Wafd yang dibentuk dengan dasar nasionalisme Arab, tahun 1919, kini dipimpin Fuad Serageddin, 75, politikus veteran dari masa sebelum Nasser. Tapi pengamat politik memperkirakan, Wafd punya keinginan untuk lebih selektif dalam menerima modal asing. Wafd juga menentang perjanjian Camp David yang ditandatangani Sadat dengan Israel tahun 1979. Dalam masa Mubarak hubungan dengan negara Yahudi itu begitu dingin, dan Mesir kembali masuk Organisasi Konperensi Islam yang ditinggalkan Sadat sesudah persetujuan Camp David. Janji Mubarak menegakkan demokrasi di negeri yang kini dilanda inflasi dan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat itu, tampaknya, harus menunggu harihari mendatang. Parlemen baru Mesir akan bekerja mulai 23 Juni ini dan Mubarak akan membentuk pemerintahan baru dengan merombak kabinetnya yang sekarang.