Dihantui revolusi Iran

LAZIMNYA, partai berkuasalah yang dituduh curang menghitung jumlah suara dalam pemilu. Di Aljazair, yang terjadi adalah sebaliknya. Jumat pekan lalu, di Aljier, terjadi demonstrasi yang diorganisasi oleh Serikat Pekerja. Para demonstran menuduh Front Penyelamatan Islam, partai oposisi yang memenangkan pemilu putaran pertama akhir Desember lalu, berlaku curang. Mereka meminta pemerintah menunda pemilu putaran kedua, yang akan dilangsungkan Kamis pekan depan. Untunglah, tak terjadi bentrokan berarti antara demonstran dan pendukung Front Penyelamatan Islam (FIS) yang sedang salat Jumat. Konon, Dewan Pemilihan telah menerima laporan resmi bahwa terjadi penipuan di 145 wilayah pemilihan. Kini sedang berlangsung pemeriksaan sebelum diputuskan apakah pemilihan ulang perlu dilaksanakan. Tapi, membatalkan kemenangan Front Penyelamatan Islam dalam pemilihan lalu, jelas bukan memecahkan masalah. Di kertas, FIS, yang tinggal membutuhkan 28 kursi untuk mengesahkan kemenangannya, diperkirakan akan unggul di 150 dari 199 wilayah pemilihan dalam pemilihan gelombang kedua yang akan berlangsung pekan depan. Penundaan, seandainya langkah ini yang diambil oleh pemerintah Aljier, "hanya akan menunda persoalan, dan menimbulkan kerusuhan yang lebih besar daripada yang dihadapi sekarang," kata seorang pejabat pemerintah. Presiden Chalid Bendjedid sendiri, yang memerintah dari 1979, berjanji tidak akan mempengaruhi pemilihan umum. Atas keinginannya sendirilah ia mengakui FIS sebagai partai resmi lewat penerapan sistem multipartai pada 1989. Ini bagian dari langkah reformasi ekonomi dan politik Bendjedid, dan mendapat pujian dunia internasional meski Bendjedid jugalah yang menunda pemilu tahun 1990, setelah terjadi bentrokan antara pendukung FIS dan pendukung Front Pembebasan Nasional (FLN), partai yang berkuasa. Keberanian Presiden Bendjedid mengakui FIS bukannya tanpa perhitungan. Sejak sebelum musim kampanye ia menegaskan tidak akan membiarkan perubahan konstitusi, yang mengubah Aljazair menjadi negara Islam. Dengan janji ini diharapkan militer, juga kelompok kelas menengah yang berpola hidup Barat, berdiri di pihaknya. Perhitungan itu rupanya meleset. Partai oposisi baru lainnya, Front Kekuatan Sosial (FFS), tidak menunjukkan niat berkoalisi guna mengimbangi FIS. "Rakyat kami menginginkan perubahan drastis," kata pemimpin FFS. FLN makin terpojok karena kalangan militer tidak lagi mendukung partai yang mereka dukung sejak 1962 itu. Memang militer juga tidak menginginkan FIS muncul sebagai partai mayoritas, tapi mereka sudah bosan dengan kemerosotan ekonomi dan dominasi politik lewat sistem partai tunggal Bendjedid. Situasi itu rupanya dimanfaatkan benar oleh para pemimpin FIS. Pernyataan Abdelqader Hachami, Presiden FIS, bahwa pemerintahan FIS akan mematuhi konstitusi dan menghindarkan konfrontasi dengan Presiden Bendjedid, diduga menyebabkan kelompok kelas menengah memilih jadi "golput", tak memilih partai mana pun, hingga memperkecil perolehan suara FLN. Hachami menyatakan hal itu setelah Presiden Bendjedid bersedia meletakkan jabatan sebelum tahun 1993 untuk pemilihan presiden baru, sebagai imbalan persetujuan FIS atas penundaan pemilu tahun 1990. Bisa jadi rakyat Aljazair terlalu cepat menduga bahwa, di bawah kekuasaan FIS, negeri ini langsung akan jadi negara Islam. Kisah terbentuknya Republik Islam Iran pada 1979 memang menghantui pemerintah dan kelompok kelas menengah di Timur Tengah dan Afrika Utara. "Orang terkejut dan merasa tertekan melihat parlemen yang akan dikuasai FIS," kata Omar Belhouchet pemimpin harian El Watan di Aljazair. Padahal, katanya, tidak semua pendukung FIS setuju pada pemerintahan Islam, dan memilih FIS semata untuk mengakhiri kekuasaan FLN. Benarkah itu? Sebagai partai Islam fundamentalis, yang ditindas oleh pemerintah hampir di semua negara Timur Tengah dan Afrika Utara, ke mana lagi kekuasaan digunakan bila tak mengarah pada berdirinya negara Islam. Abdelqader Hachami sendiri, yang berjanji tak akan mengubah konstitusi, dalam khotbah Jumat pekan lalu di permukiman miskin di pinggir Aljier, mengatakan, "Islam adalah satu-satunya sistem yang memihak kemerdekaan." Tak ada lagi yang perlu ia tutup-tutupi. LPS