Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa, 24 Desember 2024, mengutarakan kekhawatiran atas meningkatnya kerawanan pangan di Sudan, dan memperingatkan kondisi kelaparan di beberapa daerah di tengah konflik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sekjen merasa khawatir dengan situasi ketahanan pangan yang memburuk dengan cepat di Sudan, karena akses terhadap pangan dan gizi bagi jutaan orang di seluruh Sudan terus memburuk menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC)," kata juru bicara Guterres, Stephanie Tremblay dalam sebuah pernyataan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam laporan tersebut dijelaskan Komite Peninjauan Kelaparan IPC telah menunjukkan kondisi kelaparan terjadi di sedikitnya lima lokasi di Sudan. Kamp-kamp pengungsian di Darfur Utara dan Pegunungan Nuba bagian barat di Kordofan Selatan sebagai daerah berisiko. Selain itu, lima daerah lain juga dianggap berisiko kelaparan dalam beberapa bulan mendatang.
Lebih dari 24,6 juta orang di Sudan - lebih dari separuh penduduk - menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi akibat konflik. Pertempuran yang sedang berlangsung dan pembatasan pergerakan pasokan dan personel bantuan terus membahayakan operasi penyaluran bantuan.
Guterres kembali menyerukan banyak pihak agar mau memfasilitasi akses yang cepat, aman, tanpa hambatan, dan berkelanjutan sehingga bantuan kemanusiaan dan staf bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan di mana pun mereka berada.
"Sekjen juga menggarisbawahi perlunya penghentian permusuhan segera untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah krisis di Sudan dan dampaknya terhadap negara-negara tetangga agar tidak semakin memburuk pada 2025," katanya.
Dia juga meminta dukungan internasional yang lebih besar untuk mengatasi krisis yang semakin besar, dan mendesak masyarakat global untuk meningkatkan pendanaan bagi operasi kemanusiaan di Sudan.
Sejak April 2023, Sudan menghadapi bentrokan kekerasan antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) terkait isu reformasi militer dan integrasi. Menurut PBB, konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 20 ribu orang, membuat jutaan lainnya mengungsi, dan meninggalkan lebih dari 25 juta orang dalam kondisi membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak.
Sumber: Anadolu | Antara
Piliihan editor : Taiwan Minta Indonesia Waspada soal Klaim Kedaulatan Cina
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
