Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.Co, Jakarta - Dewan Keamanan PBB pada Senin, 24 Februari 2025, mengadopsi sebuah resolusi yang disorongkan Amerika Serikat terkait perang Ukraina yang sudah masuk tahun ketiga. Dalam resolusi itu, Dewan Keamanan PBB mengambil posisi netral di tengah konflik antara Ukraina Rusia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang berusaha memediasi perang Ukraina. Resolusi singkat itu menggambarkan adanya pergeseran kebijakan Trump terhadap Ukraina setelah menduduki jabatan orang nomor satu di Amerika Serikat pada Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Trump juga terlihat lebih berdamai dengan Rusia. Sikap itu bertolak belakang dengan mantan Presiden Joe Biden yang memimpin PBB agar memberikan dukungan pada Kyev di perang Ukraina.
Reuters mewartakan Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyadari ada perubahan konstruktif pada posisi Amerika Serikat di konflik Ukraina Rusia. Nebeznia mengatakan dihadapan Dewan Keamaman PBB bahwa resolusi ini sebenarnya tidak ideal, namun hanya sebuah titik awal menuju perdamaian di masa depan.
Selama ini, total 15 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan perang Ukraina. Mereka tak bisa mengambil langkah nyata karena Rusia punya hak veto. Akan tetapi, ke-193 negara anggota PBB sudah berulangkali memberikan dukungan pada kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial. Ke-193 negara itu juga menyerukan perdamaian abadi sejalan dengan Piagam PBB.
Pada Senin, 24 Februari 2025, Amerika Serikat gagal meyakinkan PBB agar mau meloloskan tiga paragraf resolusi yang sudah diadopsi Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu diantaranya berisi ucapan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam konflik Ukraina Rusia. Resolusi itu juga mengulangi lagi tujuan PBB untuk menjaga perdamaian internasional, keamanan dan perdamaian di area yang sedang dipersengketakan serta mendesak perang Ukraina diakhiri segera dengan diciptakannya perdamaian abadi.
Presiden Trump telah meningkatkan retorika anti-Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pro-Kremlin sejak Amerika Serikat dan Rusia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi pertama mereka dalam tiga tahun pekan lalu di Arab Saudi.
Trump menyebut Zelensky seorang "diktator" karena pemilu di Ukraina tak diselenggarakan setelah invasi Rusia pada 2022, meski pemilu dilarang di Ukraina selama darurat militer. Aturan ini tertulis dalam Konstitusi Ukraina pada 2015 di bawah presiden Ukraina sebelumnya, Petro Poroshenko.
