Dunia dalam Sepekan: Dari Donald Trump hingga Aung San Suu Kyi

Perbesar

Petugas kesehatan dengan mengenakan alat pelindung diri (APD) mendisinfeksi area yang ditutup karena menjadi kluster Covid-19, di Kuala Lumpur, Malaysia 29 Juni 2021. REUTERS/Lim Huey Teng

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MALAYSIA

Pembatasan Aktivitas Kuala Lumpur Diperketat

PEMERINTAH Malaysia memperketat aturan pembatasan aktivitas dan bisnis di Ibu Kota Kuala Lumpur dan Negara Bagian Selangor akibat angka penularan penyakit Covid-19 yang meningkat. Kebijakan yang dikenal sebagai Perintah Pengendalian Aktivitas Lanjutan (EMCO) itu juga membatasi pergerakan publik di malam hari, yang dimulai pada 3 Juli dan berlaku selama dua pekan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Senior Pertahanan Ismail Sabri Yaakob, seperti dilaporkan The Strait Times, menyatakan 34 subdistrik di Selangor dan 14 wilayah di Kuala Lumpur terikat aturan baru ini. “Hanya warga yang bekerja untuk layanan esensial atau pemerintah, dengan dokumen-dokumen lengkap, yang diperbolehkan ke luar rumah untuk bekerja,” ujar Ismail.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Angka penularan Covid-19 di Selangor mencapai 1.900 setiap hari. Adapun di Kuala Lumpur terjadi pertambahan 600-1.000 kasus per hari. Malaysia sudah memperpanjang aturan pembatasan aktivitas tingkat nasional pada 27 Juni lalu. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyatakan pembatasan tidak akan dilonggarkan sebelum angka infeksi Covid-19 di bawah 4.000 kasus setiap hari.

Infeksi Covid-19, terutama akibat virus corona delta yang lebih mudah menular, juga membuat Australia memutuskan menutup wilayahnya kembali. Australia, yang sudah beberapa bulan berhasil meredam penularan Covid-19, kembali kebobolan. Pemerintah menutup Sydney, Perth, Brisbane, dan Darwin lantaran jumlah kasus Covid-19 melejit lagi. Sebanyak 10 juta penduduk terkena dampak penguncian wilayah ini. Negara lain yang mengunci wilayahnya gara-gara Covid-19 adalah Bangladesh, Afrika Selatan, Portugal, dan Thailand.

AMERIKA SERIKAT

Petinggi Perusahaan Trump Didakwa Penipuan Pajak

TRUMP Organization, grup bisnis milik bekas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan direktur keuangannya, Allen Weisselberg, disebut telah mengemplang pajak selama 15 tahun. Trump Payroll Corporation, salah satu entitas dalam Trump Organization, melakukan sepuluh pelanggaran. Adapun Weisselberg dinyatakan melakukan 15 kejahatan, termasuk memalsukan laporan pendapatan dan mengemplang pajak lebih dari US$ 900 ribu sejak 2005.

Dokumen dakwaan terhadap Trump Organization dan Weisselberg itu dibuka pada Kamis, 1 Juli lalu. Ini dakwaan pertama terhadap Trump Organization menyusul investigasi hampir tiga tahun yang dipimpin Jaksa Distrik Manhattan Cyrus Vance. Kejahatan Trump Payroll Corporation dan Weisselberg telah membawa keuntungan “yang tak dilaporkan dalam pembukuan” bagi para petinggi Trump Organization.

Selain diburu Vance, Trump Organization diselidiki Jaksa Agung New York Letitia James sejak Mei tahun lalu. Seperti dilaporkan CNN, investigasi para penegak hukum itu bakal berdampak serius pada relasi Trump Organization dengan mitra bisnisnya. Masa depan politik Donald Trump, yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden 2024, juga bakal rumit.

MYANMAR

PBB Meminta Junta Myanmar Bebaskan Aung Sang Suu Kyi

Aung San Suu Kyi, 21 Januari 2021. REUTERS/Thar Byaw/File Photo

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa meminta junta Myanmar melanjutkan pembebasan tahanan politiknya. Permintaan itu muncul setelah Myanmar membebaskan lebih dari 2.000 tahanan pada Rabu, 30 Juni lalu. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, seperti dilaporkan Reuters, mendesak Myanmar segera membebaskan Aung Sang Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Suu Kyi, Penasihat Negara Myanmar dan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi, ditahan sejak militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing melakukan kudeta pada 1 Februari lalu. Suu Kyi dituding melakukan berbagai kejahatan, seperti penghasutan dan korupsi, juga melanggar aturan kerahasiaan negara, yang membuatnya terancam hukuman penjara belasan tahun.

Guterres, seperti disampaikan juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Eri Kaneko, juga meminta Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. “Kami khawatir dengan masih berlanjutnya kekerasan, intimidasi, dan penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat,” ucap Eri Kaneko.

Para tahanan yang baru dibebaskan junta adalah mereka yang selama ini terlibat dalam unjuk rasa menentang pemerintah. Beberapa di antaranya adalah aktivis, jurnalis, selebritas, dan politikus. Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik menyebutkan masih ada 5.200 tahanan politik, termasuk Suu Kyi dan Win Myint, yang belum dibebaskan junta.