Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Israel berulah lagi. Setelah menginvasi wilayah Lebanon dengan dalih menghancurkan Hizbullah, pasukan Netanyahu mencari gara-gara dengan pasukan penjaga perdamaian PBB. Mereka menyerang pos UNIFIL di Naqoura, Lebanon Selatan dan melukai dua penjaga perdamaian dari kontingen Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada Rabu, 9 Oktober 2024, UNIFIL mengatakan bahwa tentara Israel "dengan sengaja menembaki" kamera pemantau perimeter di markas UNIFIL di Naqoura, di Lebanon selatan dan melumpuhkannya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mereka juga dengan sengaja menembaki UNP 1-32A, tempat pertemuan Tripartit rutin diadakan sebelum konflik dimulai, merusak penerangan dan stasiun relai," kata lembaga tersebut. "Setiap serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB."
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan IDF di Lebanon Selatan tersebut. Indonesia mendesak dilakukannya penyelidikan atas serangan tsb dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban.
Mengenai kedua personel TNI yang terluka, Menlu menyebutkan keduanya telah mendapat perawatan di rumah sakit terdekat dan dalam kondisi baik.
Sementara itu, menteri pertahanan Italia telah memanggil duta besar Israel, sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada AFP, untuk meminta penjelasan tentang insiden tersebut.
Pemerintah Spanyol mengutuk keras mengatakan bahwa pihaknya "mengutuk keras" serangan Israel terhadap markas UNIFIL di Naqoura, di Lebanon selatan, yang melukai dua penjaga perdamaian.
Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Spanyol mengatakan bahwa serangan terhadap operasi penjaga perdamaian merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Resolusi Dewan Keamanan 1701. Pemerintah juga menuntut agar keamanan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL dijamin.
Secara terpisah, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa juga mengecam apa yang ia gambarkan sebagai "batas lain" yang "dilewati secara berbahaya di Lebanon". "Kami mengutuk tindakan yang tidak dapat diterima ini, yang tidak dapat dibenarkan," tulis Josep Borrell di X.
Apa itu UNIFIL?
Pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan untuk berpatroli di perbatasan selatan Lebanon dengan Israel pada 1978 setelah Israel menginvasi Lebanon selatan. Mandat untuk operasi ini - yang dikenal sebagai Pasukan Sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL - diperbarui setiap tahun oleh Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara.
Setelah perang selama sebulan antara Israel dan militan Hizbullah Lebanon pada tahun 2006, mandat untuk UNIFIL diperluas ketika Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 1701.
Pasukan ini memiliki sekitar 10.500 personel, dengan negara-negara kontributor utama termasuk Prancis, Italia, Indonesia, Malaysia, dan Ghana, menurut situs web UNIFIL.
Apa yang dimaksud dengan garis biru?
Garis Biru adalah garis yang dipetakan oleh PBB yang memisahkan Lebanon dari Israel dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Pasukan Israel menarik diri ke Garis Biru ketika mereka meninggalkan Lebanon selatan pada 2000. Setiap penyeberangan yang tidak sah atas Garis Biru melalui darat atau udara dari pihak manapun merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan 1701.
Di mana Pasukan Penjaga Perdamaian Beroperasi?
Wilayah operasi pasukan penjaga perdamaian PBB ditandai dengan Sungai Litani di utara dan Garis Biru di selatan. Misi ini memiliki lebih dari 10.000 tentara dari 50 negara dan sekitar 800 staf sipil, menurut situs webnya.
Apa yang diamanatkan oleh Resolusi 1701?
Resolusi ini mengizinkan pasukan penjaga perdamaian untuk membantu tentara Lebanon menjaga area operasi bebas dari senjata atau personel bersenjata selain dari negara Lebanon.
Hal ini telah memicu gesekan dengan Hizbullah yang didukung Iran, yang secara efektif mengendalikan Lebanon selatan meskipun ada kehadiran tentara Lebanon. Hizbullah adalah kelompok militan bersenjata lengkap yang merupakan kekuatan politik paling kuat di Lebanon.
Misi penjaga perdamaian juga diarahkan oleh resolusi 1701 "untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan di daerah-daerah pengerahan pasukannya dan sesuai dengan kemampuannya, untuk memastikan bahwa daerah operasinya tidak digunakan untuk kegiatan permusuhan dalam bentuk apa pun."
Bagaimana Pasukan Penjaga Perdamaian menangani pelanggaran Resolusi 1701?
Misi penjaga perdamaian diwajibkan untuk melaporkan semua pelanggaran kepada Dewan Keamanan PBB. Sekretaris Jenderal PBB melapor kepada dewan setiap empat bulan - "atau kapan saja jika dianggap perlu" - tentang pelaksanaan resolusi 1701.
Menurut situs web UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian mengambil langkah-langkah pencegahan ketika memantau Garis Biru, yang mencakup wilayah udara di atasnya, melalui koordinasi, penghubung, dan patroli untuk mencegah pelanggaran. Setiap kali ada insiden, "UNIFIL segera mengerahkan pasukan tambahan ke lokasi tersebut jika diperlukan untuk menghindari konflik langsung antara kedua belah pihak dan untuk memastikan bahwa situasinya dapat diatasi," demikian menurut situs web UNIFIL.
Misi ini juga bekerja sama dengan militer Israel dan Lebanon "untuk membalikkan dan mengakhiri situasi tanpa eskalasi."
Pelanggaran
Sekretaris Jenderal PBB secara rutin melaporkan pelanggaran resolusi 1701 oleh kedua belah pihak.
Sebuah laporan pada November 2022 kepada Dewan Keamanan mengatakan bahwa "pemeliharaan senjata tidak sah yang diakui sendiri di luar kendali negara" oleh Hizbullah dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya merupakan "pelanggaran berat yang terus-menerus."
Laporan yang sama juga mengatakan "pelanggaran yang terus berlanjut atas wilayah udara Lebanon oleh pesawat Israel dan kendaraan udara tanpa awak masih menjadi keprihatinan yang mendalam."
Kebebasan bergerak pasukan penjaga perdamaian PBB juga sering terhambat, menurut laporan PBB. Laporan terbaru kepada dewan oleh sekretaris jenderal pada Juli mengutip semua masalah yang sama.
REUTERS | AL JAZEERA