Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan negaranya mungkin perlu beralih ke Rusia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di tengah kenaikan harga energi global, melawan tekanan dari sekutu Barat agar menghindari Moskow.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berbicara di depan Manila Overseas Press Club, Marcos mengatakan Filipina mungkin juga akan berurusan dengan Rusia untuk pasokan pupuk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami mengambil pandangan yang sangat seimbang karena kebenarannya adalah, kami mungkin harus berurusan dengan Rusia untuk bahan bakar, untuk pupuk," kata Marcos, yang juga menteri pertanian, pada Rabu, 5 Oktober 2022.
Filipina seperti banyak negara bergulat dengan inflasi yang melonjak, karena seretnya pasokan yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Filipina, sekutu pertahanan AS, belum menjatuhkan sanksi apa pun terhadap Rusia.
Marcos, putra mendiang orang kuat yang memerintah Filipina selama dua dekade, juga mengatakan dia ingin negaranya memainkan peran kunci dalam mempromosikan perdamaian regional, di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh ketegangan Korea Utara dan China-Taiwan.
“Kami berharap bisa menjadi bagian dari yang memimpin, yang memimpin upaya perdamaian,” katanya.
Dia mengatakan akan mengusulkan pendekatan baru terhadap krisis di Myanmar pada pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada bulan November, yang dapat melibatkan keterlibatan junta militer secara langsung.
Junta Myanmar dilarang menghadiri pertemuan puncak regional karena kegagalannya menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disepakati dengan ASEAN pada April tahun lalu, setelah gejolak kekerasan meletus di negara itu menyusul kudeta militer.
Para jenderal junta marah dengan pendirian ASEAN yang luar biasa keras dan mengatakan mereka berniat untuk mematuhi rencananya, tetapi tidak akan menyetujui seruannya untuk mengadakan dialog dengan gerakan perlawanan pro-demokrasi yang mereka sebut "teroris".
"Sudah waktunya untuk menyatukan, mengajukan beberapa proposal konkret tentang apa yang dapat kita lakukan setidaknya untuk membawa setidaknya perwakilan pemerintah militer ke meja sehingga kita dapat mulai membicarakan hal-hal ini," kata Marcos.
Pada hari Rabu, Kamboja, ketua ASEAN saat ini, mengkonfirmasi kepada Reuters bahwa permintaan telah dikirim ke Dewan Administratif Negara, sebutan junta, untuk mencalonkan seorang tokoh non-politik mewakili Myanmar pada pertemuan puncak para pemimpin yang akan datang.
"Sekali lagi, SAC menolak mengirim siapa pun ke KTT ASEAN itu," kata juru bicara Luar Negeri Kamboja Chum Sounry.
Reuters
Foto 
