Gara-gara teleks visit

KABINET PM Prem Tinsulanonda guncang. Penerintah koalisi -- terdiri dari unsur Partai Aksi Sosial (8 kursi), Chart Thai (6 kursi), Demokrat (5 kursi), dan dua kelompok minoritas -- berusia 11 bulan itu heboh akibat dua berita teleks yang dikirim oleh sumber berbeda pada Pemerintah Arab Saudi. Heboh ini bermula dengan kunjungan Menteri Perindustrian Chatichai Choonhavan ke Arab Saudi, Februari untuk merundingkan kontrak pembelian minyak mentah sebanyak 60.000 barrel sehari buat masa tiga tahun. Tapi kewenangannya diragukan pihak Saudi yang menerima teleks dari Wakil Menteri Perindustrian Visit Tansatcha. Berita itu berbunyi: Chatichai tidak berwenang menutup kontrak. Teleks itu dikirim Visit dari Jakarta. Visit berada di Indonesia mendampingi Wakil PM (bidang ekonomi) Boonchu Rojanasathien yang juga merundingkan soal pembelian minyak. Teleks, dikirim atas nama Visit dan Boonchu, ditujukan kepada Pemerintah Saudi karena Visit menduga Chatichai akan menutup kontrak dari tawaran yang sudah ditolak Pemerintah Muangthai. Tawaran itu diajukan oleh sebuah perusahaan swasta yang bertindak sebagai perantara. Harga yang diajukan US$ 32 per barrel plus US$ 4 sebagai royalti untuk perusahaan tersebut. Akibat teleks Visit itu pihak Saudi terpaksa meminta penjelasan mengenai kewenangan tamunya. PM Prem segera mengirim teleks lain yang menyebutkan bahwa Chatichai merupakan orang yang berwenang untuk itu. Tidak disebutkan hasil perundingan Chatichai dengan Pemerintah Saudi setelah penjelasan resmi dari Bangkok datang. Chatichai begitu tiba di Bangkok langsung mengeluarkan uneg-unegnya. Ia menuduh Visit dan Boonchu berusaha menggagalkan kontrak pembelian minyak antara kedua pemerintah. Dan Visit serta Boonchu dituduhnya dapat bagian dari royalti. Boonchu naik pitam atas tuduhan itu. Ia menegaskan ia tidak lagi bisa bekerjasama dengan menteri dari Chart Thai, terutama Chatichai. Chart Thai dalam Kabinet PM Prem membidangi masalah perindustrian dan agraria sektor yang banyak berhubungan dengan Boonchu. Sedang Visit membela diri bahwa pengiriman teleks dari Jakarta itu adalah untuk kebaikan pemerintah. Boonchu dan Visit adalah wakil dan Partal Aksi Sosial (SAP). PM Prem, tidak berpartai, menyalahkan Visit sebagai biang keladi kekacauan kontrak minyak tadi. SAP tidak terima. Tampaknya ada skandal, tapi belum terbukti, dalam soal pembelian minyak ini. SAP dan Chart Thai saling menjegal. Menurut juru bicara partainya, Visit telah bertindak sesuai dengan instruksi Prem. Buntut dari pernyataan Prem itu ialah SAP mengancam akan menarik semua menterinya dari kabinet. Dan memang itu yang dilakukan SAP dua hari kemudian. Tindakan itu diikuti pula oleh para menteri dari Demokrat. Akibat pengunduran para menteri dari SAP dan Demokrat itu, Kabinet PM Prem, dibentuk 12 Maret 1980, yang semula beranggotakan 37 wakil sekarang tinggal sekitar 20 orang saja. Faktor ini cukup menekan Prem untuk membentuk kabinet baru. Dan memang itu yang dilakukannya. Pekan lalu Prem mengundang pimpinan Chart Thai, Demokrat, Sahapak (Partai Persatuan) dan sejumlah tokoh non-partai di rumah kediamannya, di Sisao Theves, membicarakan pembentukan pemerintah koalisi baru. Ia dikabarkan mendapat dukungan penuh. Kabinet baru Prem, sampai berita ini diturunkan, belum diumumkan. Tapi dapat dipastikan dalam kabinetnya tidak akan duduk wakil SAP. Sebab tidak terdapat kesepakatan mengenai tuntutan SAP yang ingin menguasai posisi penting di bidang ekonomi. Tapi pos yang hampir pasti adalah pos menteri pertahanan. Menurut sumber yang dekat dengan Prem, pos ini akan dipegangnya sendiri. Ia masih jenderal aktif dalam usia 60 tahun. Prem dikabarkan juga minta pada partai yang diajak untuk duduk dalam kabinet baru agar ia diberi kebebasan memilih sendiri Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Kabinet PM. Diperkirakan teknokrat akan lebih banyak dipakainya. M.R. Kukrit Pramoj, bekas PM yang kini menjadi Ketua SAP, menyatakan tak begitu kaget lantaran tidak diajak oleh Prem untuk duduk dalam kabinet baru. SAP tetap membela tindakan yang telah dilakukan Visit. "Kebenaran nanti akan datang dengan sendirinya," kata Kukrit. Bagi SAP untuk menjatuhkan Prem lewat mosi tidak percaya di parlemen tampak agak berat juga. Sekalipun SAP menguasai 82 dari 301 wakil rakyat di parlemen. Memang Prem masih cukup populer di kalangan oposisi yang membagi kursi sisa lainnya. Ia dikenal sebagai jenderal yang bersih dan tidak korup.