Heboh ktp di kabinet cory

MENTERI Pertahanan Fidel Ramos mengguncang Filipina dengan sebuah kejutan baru. Dalam dua pekan terakhir nyaris tak ada hari tanpa berita mengenai Ramos di Manila. Apa yang dilakukan orang kuat militer itu? Ramos, dalam sebuah sidang kabinet mengusulkan agar Filipina memiliki suatu sistem kartu pengenal nasional, yang disebutnya sebagai Naional Reference Card (NRC) bagi seluruh warga. "Kita perlu identitas diri setiap warga negara Filipina," ujar Ramos. Ia menambahkan bahwa data yang dicantumkan dalam NRC bukan berisi informasi buruk pemegangnya, tapi, "lebih bersifat data personal biasa." Tapi usul Ramos itu belum-belum sudah diserang berbagai kalangan di Filipina, termasuk Senator. Mereka menilai, pemberlakuan NRC sangat berbau fasisme, karena diambil dari sistem militer. "Jika ide itu datang dari orang-orang sipil, mungkin lebih bisa diterima," kata Senator Heherson Alvarez. Senator Teofisto T. Guingona Jr., yang juga keberatan atas pemberlakuan NRC, melihatnya dari sisi yang lain. "Jika seorang warga kedapatan tak punya NRC, dia bisa diciduk setiap saat, lalu disiksa sebelum akhirnya dihu kum," begitu dalih Guingona. Menanggapi keberatan-keberatan itu, Ramos, 59 tahun, menjelaskan, NRC bukan sepenuhnya inisiatif Departemen Pertahanan, "melainkan juga berdasarkan kebutuhan badan pemerintahan lainnya." Dalam sebuah jumpa pers, Ramos menyebutkan, NRC dapat memudahkan dan mempercepat proses penyelesalan berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan, melakukan transaksi bisnis, atau mengurus paspor. Keuntungan lain NRC, warga Filipina tak lagi perlu membawa berbagai macam kartu. Sejak aman pemerintahan Presiden Marcos, bila seorang warga Filipina bepergian ke luar rumah, dompet mereka penuh berisi berbagai kartu pengenal yang dikeluarkan oleh organisasi pemerintahan ataupun badan-badan sosial. Ada kartu pemilu, ada kartu anggota klub olah raga, sampal kartu anggota arisan kampung, yang tersebar di seluruh Filipina. Selain itu, menurut Ramos, yang lebih penting pada NRC, usaha-usaha pemberontakan yang senantiasa merongrong pemerintahan Presiden Cory Aquino akan dapat diredam lebih mudah. Kata Ramos, usul NRC ini merupakan bagian dari Package of Legal Weapons, yang diusulkan militer dan tengah menunggu persetujuan Kongres. Pada paket peraturan pemilikan senjata itu, disebutkan perlunya undang-undang untuk mengesahkan kembali hukuman mati bagi para penjahat kriminal dan pemilik senjata gelap. Ramos memperkuat dalih pemberlakuan NRC dengan mengatakan bahwa sistem serupa telah diberlakukan di negara-negara anggota ASEAN dan negara besar lainnya. "Bahkan Amerika punya kartu identitas bagi warganya," ujar Ramos. Melihat Ramos begitu bersemangat untuk memberlakukan NRC, Ketua Senat Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional, Senator Ernesto Maceda, mengisyaratkan agar pihak militer tak terlalu ikut campur dalam kasus ini. "Semuanya itu tergantung persetujuan kelompok sipil," kata Maceda. Nada serupa juga dilontarkan anggota-anggota Kongres. Menurut mereka, sistem NRC ini, selain mahal biayanya, juga dinilai berbahaya bagi persatuan Filipina. "Karena bila seseorang tak memiliki NRC, maka dia tak lagi menjadi bagian dari masyarakat Filipina," ujar seorang anggota Kongres. Karena tak adanya kata sepakat antara militer dan sipil mengenai gagasan pemberlakuan NRC, Cory lalu memerintahkan kabinet mempelajari masalah itu. Menteri Transportasi dan Komunikasi Rainerio Reyes ditunjuk untuk mengetuai komite khusus mengenai NRC ini. Diduga, tugas komite bakal lama, karena rintangan-rintangan yang dihadapi NRC tak ringan. Pejabat-pejabat tinggi sipil, misalnya, menyatakan sepakat untuk tidak mendiskusikan masalah NRC sampai studi yang dilakukan komite itu selesai. Sementara itu, Departemen Pertahanan Filipina tak bersedia melibatkan diri dalam studi itu. Didi Prambadi (Jakarta), Tito G. Cruz (Manila)