Mencairkan harta partai

MEMOTONG gaji pegawai negeri, yang menjadi anggota sebuah partai, , untuk kepentingan kampanye pemilu merupakan hal yang diharamkan di Malaysia. Dana dan masyarakat - termasuk para pegawai pemerintah - hanya bisa ditarik secara sukarela. Di negara multiras itu berlaku ketentuan bahwa dana pemilu cukup diambil dari pajak resmi yang dibayar rakyat. Kekuatan politik terbesar, United Malays National Organization (UMNO), yang berkuasa di Malaysia sejak merdeka pada 1963, tak terlepas dari ketentuan itu. Maka, UMNO merasa perlu membangun kerajaan bisnis untuk membiayai kegiatan politiknya. Tak heran bila Fleet Group, induk perusahaan milik UMNO, berusaha keras memburu peluang investasi baru, dan masuk dalam jajaran teratas di antara kelompokkelompok bisnis di sana. Diperkirakan kekayaan yang dapat dihimpun UMNO lewat Fleet Street sudah senilai M$ 2 milyar. Kini, kekayaan tengah dibekukan oleh pengadilan, karena UMNO dinyatakan tidak sah secara hukum oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, awal Februari lalu. Hal yang membuat pimpinan UMNO pusing tujuh keliling adalah kekayaan partai didaftarkan atas nama UMNO (lama), yang anggaran dasar dan susunan anggotanya berbeda dengan UMNO (baru). Menurut seorang ahli hukum, tipis kemungkinan UMNO (baru) bisa memperoleh kembali kekayaan organisasi, yang merupakan sumber dana utama bagi kegiatan politiknya. Sebab, secara hukum, pembekuan kekayaan sebuah organisasi hanya bisa dikembalikan pada organisasi yang sama. Sedangkan UMNO (baru) sudah mengalami perubahan di sana-sini. Pengembalian kekayaan UMNO itu kini bergantung pada keputusan Public Asignee - lembaga pemerintah yang bertugas mengurusi kekayaan partai orang-orang Melayu tersebut. Kalau lembaga itu rela menyerahkan kembali harta tersebut, berarti persoalan dana UMNO otomatis beres. Kabarnya, yang menjadi ganjalan bos-bos Public Asignee dalam pencairan harta partai itu adalah keputusan Ketua UMNO (baru) Mahathir Mohamad, yang tak bersedia menerima mereka yang terlibat pembentukan UMNO Malaysia, yang menjadi saingannya, serta kelompok 11 yang mengalahkan UMNO (lama) di pengadilan. Kekayaan UMNO yang bernilai M$ 2 milyar itu berwujud pemilikan gedung-gedung perkantoran, hotel, bank, koran, stasiun TV, dan investasi di bursa saham. Bagian terbesar dari kekayaan UMNO, dan paling prestisius, tertanam adalah gedung Putra World Trade Centre berlantai 42 di Kuala Lumpur. "Gedung itu saya kira bernilai M$ 400 juta," ujar Datuk Abdullah Ahmad, salah tokoh UMNO yang menjadi anggota parlemen. Dari gedung itulah Fleet Group beroperasi meluaskan jaringan bisnis UMNO. Beberapa saham perusahaan besar yang kini mereka kuasai, antara lain The New Straits Times Press (NSTP), penerbit koran The New Straits Times, sebanyak 50,3%, TV-3 satu-satunya stasiun televisi swasta di Malaysia, sebanyak 25% Faber Merlin, perusahaan manajemen paling terkemuka, sebanyak 20,4%, dan Bank of Commerce, bank terbesar keenam di Malaysia, sebanyak 80% . Jaringan induk bisnis UMNO kemudian melahirkan lapisan kedua. Dari NSTP kemudian dibentuk lagi perusahaan investasi Pitisan, yang menguasai 100% saham perusahaan asuransi American Malaysian Insurance, 20% saham di Bank of Commerce dan 49,9% saham TV-3. Sedangkan Bank of Commerce menguasai 51% saham di Commerce International Merchant Bankers. Faber Merlin diserahi untuk mengawasi pengelolaan gedung-gedung perkantoran dan hotel seperti Putra World Trade Centre dan hotel berbintang lima Merlin Pacific. Di luar kelompok itu, UMNO juga menguasai 100% saham perusahaan konstruksi raksasa United Engineers. Tahun lalu, United Engineers digugat partai oposisi Democratic Action Party (DAP), karena dianggap diberi prioritas dalam pembangunan ialah highway, yang melintas dari ujung utara sampai selatan Tanah Semenanjung itu. Maka, pimpinan UMNO (baru) berjuang keras mencairkan kekayaan partai. Praginanto (Jakarta), Ekram H. Attamimi (Kuala Lumpur)