Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Pusat Ilmu Lingkungan, Perikanan, dan Akuakultur (CEFAS) menghelat Konferensi Perdagangan Satwa Liar Ilegal (IWT) Maritim di Singapura pada 25 -27 Februari 2025, untuk membahas masalah mendesak mengenai biota laut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Didukung pemerintah Inggris, acara ini bertujuan untuk menyatukan para pemangku kepentingan utama di Asia Tenggara dan global dari sektor pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor swasta untuk mengeksplorasi teknologi dan strategi mutakhir untuk mengatasi perdagangan satwa laut ilegal, memajukan upaya global untuk melindungi keanekaragaman hayati laut di kawasan ASEAN, dan mempromosikan praktik perdagangan yang berkelanjutan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan data CEFAS, sekitar 90 persen perdagangan global dilakukan melalui laut dan perkiraan yang menunjukkan sebanyak 90 persen satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal diselundupkan melalui transportasi laut. Kondisi ini membuat kebutuhan akan koordinasi regional, penyelarasan, dan solusi inovatif lebih penting dari sebelumnya.
Duta Besar Inggris untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Sarah Tiffin, mengatakan bahwa melalui Rencana Aksi ASEAN-Inggris, Inggris berkomitmen untuk bekerja sama dengan ASEAN guna meningkatkan kerja sama regional dan membantu membangun kapasitas Negara Anggota untuk mencegah dan menekan perdagangan gelap satwa liar.
"Kami sangat senang menyambut perwakilan pemerintah dari seluruh kawasan ASEAN ke konferensi ini untuk memberikan kontribusi bagi kedalaman dan keluasan keahlian mereka melalui ceramah, studi kasus, dan sesi lokakarya," kata Tiffin dalam keterangan resminya, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Tiffin menilai perdagangan satwa laut ilegal merupakan masalah besar. Sebab, jelas dia, tindakan ini tidak hanya memengaruhi industri perikanan nasional, tetapi juga mata pencaharian dan meningkatnya kejahatan transnasional yang menyebar dari wilayah maritim ke daratan.
Ketua Kelompok Kerja ASEAN tentang Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES) dan Penegakan Hukum terhadap Satwa Liar, Athapol Charoenshunsa, menuturkan bahwa perdagangan biota laut ilegal mengancam spesies laut utama seperti hiu, pari, kura-kura, dan karang di Asia Tenggaral. Menurut dia, upaya untuk memerangi dampak perbuatan itu semakin intensif.
"Potensi alat dan teknologi untuk mengatasi masalah ini sangat menjanjikan, dan Kelompok Kerja ASEAN tentang CITES dan Penegakan Hukum terhadap Satwa Liar telah mendukung konferensi ini sejak awal untuk memperkuat kolaborasi ASEAN-Inggris," ujar Charoenshunsa.
Konferensi ini diselenggarakan melalui kemitraan dengan National Parks Board (NParks) Singapura. CEO NParks, Hwang Yu-Ning menyatakan bahwa Singapura merasa terhormat menjadi tuan rumah yang menyediakan platform bagi perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN, Inggris, dan mitra lainnya untuk berkumpul dan berbagi pengetahuan.
"Kami menyadari pentingnya memanfaatkan perangkat baru dan yang sedang berkembang dalam perjuangan global ini dan akan terus memperkuat kemitraan kami dan meningkatkan upaya kolektif kami dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal dan melindungi keanekaragaman hayati secara lebih efektif," tutur Yu-Ning.
Inggris berkomitmen untuk menangani perdagangan ilegal spesies laut, khususnya melalui dukungannya terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan ASEAN Maritime Outlook.
Konferensi ini juga bertujuan untuk membina kemitraan dan meningkatkan kerja sama regional. Mengingat dampak negatif nyata dari perdagangan ilegal spesies laut terhadap kawasan ASEAN, termasuk dampak pada mata pencaharian, memfasilitasi korupsi, dan penyebaran penyakit satwa liar, konferensi ini dan hasilnya sangat penting bagi Misi Inggris untuk ASEAN.
Inisiatif ini sejalan dengan Rencana Aksi ASEAN-Inggris (2022-2026) yang mencakup komitmen untuk memerangi perdagangan satwa liar dan kayu ilegal sesuai dengan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES) dan konvensi serta perjanjian relevan lainnya.
Pilihan Editor: PM India Narendra Modi Safari ke Kebun Binatang