Jacinda Ardern Mundur

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selandia Baru

Jacinda Ardern Mundur

Jacinda Ardern mengumumkan bahwa dia akan mundur sebagai Perdana Menteri Selandia Baru pada awal Februari mendatang. Dia juga akan mundur sebagai pemimpin Partai Buruh. “Saya tahu apa yang dibutuhkan untuk jabatan ini. Dan saya tahu bahwa saya tidak lagi memiliki cukup tenaga untuk melakukannya dengan adil. Sesederhana itu,” katanya, seperti dikutip CNN, dalam pertemuan tahunan partai di Napier, Kamis, 19 Januari lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ardern menjadi perempuan pemimpin negara termuda di dunia ketika menjabat perdana menteri pada 2017 di usia 37 tahun. Selama enam tahun memimpin Selandia Baru, Ardern menghadapi berbagai tantangan, termasuk serangan teroris ke dua masjid di Christchurch yang menewaskan 51 orang, pandemi Covid-19, dan bencana letusan gunung api di Pulau Whakaari. Hal ini membuatnya menjadi tokoh dunia dan paling terkenal dibanding perdana menteri sebelumnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Meskipun tenar di kancah global, popularitas Ardern menurun di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir. Dia dinilai tidak berbuat banyak untuk mewujudkan pemerintahan transformasional yang ia janjikan. Beberapa jajak pendapat pada akhir 2022 menunjukkan penurunan dukungan kepada Ardern dan partainya.

Filipina

Maria Ressa Bebas dari Dakwaan Penggelapan Pajak

Pengadilan Banding Filipina membebaskan Maria Ressa dan situs beritanya, Rappler, dari dakwaan penggelapan pajak pada Rabu, 18 Januari lalu. “Ini kemenangan untuk keadilan dan kebenaran. Tuduhan ini bermotivasi politik. Penyalahgunaan kekuasaan yang kurang ajar,” kata Ressa, pemenang Nobel Perdamaian 2021, seperti dikutip Reuters.

Ressa adalah Chief Executive Officer Rappler, media online yang dikenal rajin melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dalam program perang melawan narkotik yang dijalankan mantan presiden Rodrigo Duterte. Kasus pajak itu bermula dari tuduhan badan penerimaan negara bahwa Rappler telah menghilangkan bukti penjualan saham kepada investor asing dalam laporan pajak pada 2015, yang menjadi dasar regulator sekuritas mencabut izin usahanya. Pengadilan membebaskan Ressa dan Rappler karena jaksa penuntut dinilai gagal membuktikan kesalahan mereka. Kementerian Kehakiman menyatakan menghormati putusan pengadilan.

Ressa masih menghadapi kasus pajak lain dan sedang mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung untuk kasus pencemaran nama. Adapun Rappler masih berjuang mendapatkan izin usaha lagi, yang dicabut pada 2018.

Cina

Populasi Turun Drastis

Biro Statistik Nasional Cina mengumumkan populasi negeri itu turun untuk pertama kali dalam enam dekade pada Selasa, 17 Januari lalu. Pada akhir tahun lalu, jumlah penduduknya sekitar 1,4 miliar, turun 850 ribu dari akhir 2021. Jumlah kelahiran pada tahun lalu sebesar 9,56 juta, tapi jumlah kematian 10,41 juta.

Suasana mudik tahunan warga Cina Tahun Baru Imlek, di Shanghai, Cina, 18 Januari 2023. REUTERS/Aly Song

Penurunan populasi terjadi sebagian karena kebijakan satu anak, yang selama lebih dari 35 tahun membatasi pasangan hanya dapat memiliki satu anak. Keadaan diperburuk oleh angkatan kerja yang menua dan pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Para ahli memperingatkan, jika berlanjut, tren penurunan tersebut dapat menimbulkan masalah bagi seluruh dunia karena Cina berperan besar dalam mendorong pertumbuhan global sebagai ekonomi terbesar kedua dunia.

Pada Oktober 2022, Presiden Cina Xi Jinping berjanji memperbaiki strategi pertumbuhan populasi dan mengurangi tekanan ekonomi pada keluarga. “(Kami akan) membuat sistem kebijakan untuk meningkatkan angka kelahiran serta menurunkan biaya kehamilan dan persalinan, membesarkan anak, dan sekolah,” kata Xi, seperti dikutip China Today.