Segudang Persoalan di BRIN

PELEBURAN sejumlah lembaga riset ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sudah berlangsung selama satu tahun menimbulkan segudang masalah. Sejumlah peneliti tak bisa menjalankan tugas seperti di tempat mereka sebelumnya. “Sekarang kami merasa asing di rumah sendiri,” ujar Ibnu Maryanto, profesor taksonomi, Ahad, 15 Januari lalu.

Ibnu bercerita, ia dan koleganya di BRIN harus mengajukan permohonan izin secara berjenjang jika ingin menggunakan laboratorium atau peralatan riset. Peneliti di Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi, yang berada di bawah Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, ini juga tak memiliki ruang kerja.

Seorang peneliti BRIN juga mengeluhkan ketidakjelasan pengelolaan infrastruktur riset. Menolak namanya ditulis, peneliti ini mengatakan birokrasi dalam penggunaan infrastruktur BRIN membuat alur perizinan penggunaan alat serta koleksi ilmiah makin panjang dan lama. 

Baca: Di Balik Kisruh yang Terjadi di BRIN

Para peneliti juga mengalami kendala biaya riset. Sebab, permintaan dana untuk bahan riset diurus oleh direktorat di bawah Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi. Sedangkan urusan transportasi perjalanan dikelola Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi. Profesor di BRIN, Poltak Partogi Nainggolan, mengatakan ada peneliti yang menalangi uang perjalanan riset.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mochamad Najih mengatakan salah satu persoalan utama BRIN adalah sumber pendanaan. Ia menilai penggabungan lembaga riset dilakukan secara kurang matang. “Persiapannya tidak komprehensif,” katanya.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan lembaga itu bertujuan mengkonsolidasikan sumber daya manusia, insfrastruktur, pendanaan, dan program riset pemerintah. BRIN tak boleh sekadar mengumpulkan semuanya dalam satu entitas dan mengelolanya dalam satu manajemen. “Kalau itu yang dilakukan, kami hanya akan melanjutkan masalah di masa lalu,” tutur Laksana.