Kabar Baik Buat Amerika

MENTERI Pertahanan Koichi Kato dan Menteri Keuangan Noburu Takeshita telah menghabiskan waktu semalam suntuk guna membahas anggaran militer Jepang periode 1986-1990. Hasilnya mengejutkan. Batas 1% GNP (pendapatan kotor nasional) untuk biaya pertahanan negeri itu akhirnya diterobos. Kato dan Takeshita, Rabu pekan lalu, menetapkan anggaran militer 18.400 milyar yen (Rp 76 trilyun), yang berarti 1,04% GNP Jepang. Ada kenaikan hampir 0,05%, suatu kemajuan yang memang sudah lama diperjuangkan PM Yasuhiro Nakasone dan juga didesak-desakkan terus oleh pemerintah AS. Presiden Ronald Reagan sangat berkepentingan agar Jepang memberi porsi anggaran lebih besar bagi pertahanannya. Padahal, batas 1% GNP sejak dulu sudah merupakan hukum yang tidak bisa ditawar-tawar. Terobosan itu digodok serius hampir satu tahun berselang ketika sebuah badan penasihat pemerintah menganjurkan supaya batas 1% GNP dilampaui. Penambahan anggaran militer perlu, kata mereka, karena Uni Soviet melancarkan pembangunan militer besar-besaran di Pasifik sejak 1976. Supaya dapat mengimbangi kekuatan Soviet di Asia Timur khususnya, kenaikan anggaran ini kabarnya akan dimanfaatkan Jepang untuk memperkuat angkatan laut dan udara. Sudah ada rencana membeli 375 pesawat termasuk 64 jet tempur F-15 dan 50 pesawat antikapal selam P-3C Orion. Di samping itu, akan dipesan 35 kapal, termasuk sembilan kapal perusak dan lima kapal selam. Jika semua berjalan lancar, AU Jepang akan dipersenjatai 415 pesawat tempur, di antaranya 155 F-15A sedangkan AL Jepang menjadi lebih kuat dengan 16 kapal selam berikut 214 pesawat tempur dan 100 P-3C. Lebih dari itu, pertahanan Jepang juga akan dilengkapi lima sistem rudal permukaan ke udara disertai satu sistem rudal rancangan Jepang sendiri. Kebetulan sekali keputusan kenaikan anggaran militer Jepang ini bertepatan dengan genap 54 tahun penyerbuan tentara Tenno Heika ke Manchuria. Beberapa ratus mahasiswa Cina minggu lampau mencoba melancarkan aksi protes terhadap bahaya militerisme Jepang, tapi gagal karena pintu gerbang kampus cepat-cepat ditutup. Toh mereka masih sempat menempelkan berbagai poster bertuliskan "Ganyang militerisme Jepang!" dan "Tentang keras penyerbuan kedua" di sekeliling kampus. Pendapat mahasiswa mengenai bahaya militerisme itu ternyata tidak sama. Seorang mahasiswa ikut unjuk perasaan bukan karena soal "bahaya militerisme", tapi karena "Cina terlalu lunak menghadapi Jepang". Seorang mahasiswa lain justru menganggap demonstrasi itu bisa merugikan Deng Xiaoping. "Lawannya yang konservatif bisa menyalahgunakan protes itu untuk menyerang politik pintu terbuka Deng," katanya khawatir. Yang lain, dalam jumlah lebih besar, merasa yakin bahwa "tidak ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan aksi ini". Dan juga "tidak ada yang menutup pintu bagi Jepang", ujar salah seorang dari mereka. "Kami cuma bermaksud menarik perhatian pemerintah agar mereka tidak lupa pada kepahitan masa lampau." Seorang warga Jepang yang kebetulan berada di Beijing waktu itu agak terkejut melihat demonstrasi ini. "Saya bingung," katanya sembari tercenung. "Kami ini generasi yang tidak punya tanggung jawab apa-apa dalam soal perang." Keesokan harinya, kedutaan besar Jepang di Beijing menyatakan rasa prihatin mereka. "Kami tentu tidak senang. Tapi demonstrasi itu tidak akan merusakkan hubungan Cina-Jepang," ujar seorang juru bicara. Ketakutan pada militerisme Jepang, di luar dugaan, kali ini meledak lebih keras di RRC. Negara-negara ASEAN belum bereaksi. Uni Soviet - yang bukan saja akan menjadi tandingan Jepang di Pasifik, tapi juga terlibat sengketa soal Pulau Sakhalin - sebegitu jauh masih berdiam diri.