Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Kargo senjata yang berbelok

Manipulasi penjualan senjata prancis ke iran, terbongkar dengan melibatkan daniel dawvrin, pemilik industri senjata, aeronotika dan mobil kenamaan luchaire. charles hernu terlibat. (ln)

24 Januari 1987 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SENJATA tak cuma panas ketika ditembakkan, tapi juga ketika diperdagangkan. Khususnya jika Iran tampil sebagai pembeli. Skandal sebagai akibatnya ternyata tidak meledak di Amerika Serikat saja, tapi juga di Prancis. Titik api manipulasi yang di Prancis itu, industri senjata, aeronotika, dan mobil kenamaan Luchaire. Pemiliknya Daniel Dawvrin sedang diselidiki intensif sejak sejak Mei tahun lalu. Pengumpulan data, seperti diungkapkan Menteri Pertahanan Andre Giraud pekan lalu, masih dilakukan. Dari informasi Dawvrin terungkap Menteri Pertahanan Charles Hernu terlibat langsung - Hernu berhenti sebagai menteri pertahanan tahun lalu karena terungkapnya operasi dinas rahasia meledakkan kapal Green Peace. Penjualan senjata ke Iran itu terjadi antara 1983 dan 1985. Nilai penjualannya diperkirakan mencapai f 700 juta. Pengapalan pertama terjadi di Januari 1984. Rute kapal tidak langsung menuju Iran melainkan berputar-putar dahulu sebelum berbelok ke bandar Abbas untuk membongkar muatan. Dalam masa hampir tiga tahun, pengapalan kargo proyektil artileri ke Iran terjadi berulang-ulang dengan berbagai target palsu. Pembayarannya dilakukan sendiri oleh para pejabat Iran di Paris tanpa pialang. Sebenarnya, sudah sejak Mei 1984 dua pejabat dinas rahasia Prancis (DGSE) menaruh curiga. Pelacakan dan bukti ditemukan, tapi laporan yang disampaikan kepada Hernu sebagai menteri pertahanan tentunya tenggelam. Hernu malah semakin berani. Ahli persenjataan Luchaire, Alain Toret, diangkatnya menjadi pejabat departemen pertahanan mengurusi industri persenjataan. Ekspor senjata ini memang dilarang undang-undang Prancis. Tata cara perdagangan senjata dengan pihak asing di negara itu sebenarnya sangat ketat. Dekrit tentang perdagangan ini digariskan pada 1939 dan diperbarui tahun 1955. Perizinan yang berbelit melibat sejumlah departemen dalam kabinet. Pada tahap akhir menteri pertahanan menilainya bersama CGSE. Bahkan pengapalan dan penerimaannya diawasi duane Prancis. Agak tidak masuk akal, tak ada satu pun prosedur itu yang dijalani Luchaire walau perusahaan itu mengantungi izin yang sah. Karena itu, banyak kalangan menduga, presiden dan kabinet bukannya tak tahu. Terlibatkah mereka? Belum jelas. Manipulasi itu baru berhenti tahun lalu ketika Hernu turun. Perdana Menteri Louis Schweitzer segera membatalkan semua izin penjualan senjata Luchaire. Dan menteri pertahanan yang baru Andre Giraud mengungkapkan manipulasi ini. Daniel Dawvrin diperiksa dengan tuduhan manipulasi f 700 juta. Dengan keuntungan itu Dawvrin terungkap mengangkat Luchaire yang nyaris bangkrut. Perusahaan itu merugi sampai f 45 juta di tahun 1982. Setelah rezeki Iran datang di tahun 1984, mendadak untung sampai f 23 juta dan di tahun 1985 meraih keuntungan f 37 juta - 84% keuntungan berasal dari penjualan senjata. Keuntungan yang ditelan Dawvrin dan sindikatnya dari "uang panas" itu jauh lebih besar dari "dana bantuan" yang diturunkannya untuk perusahaan. Lalu berapa yang diterima Hernu? Jangan kaget, cuma f 2 juta. Jis., Laporan Sapta Adiguna (Paris)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus