Kasus Korupsi Najib Razak

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Malaysia

Dewan Pengampunan Potong Hukuman Najib

LEMBAGA Pengampunan Wilayah-wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya memutuskan membebaskan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, lebih awal pada Agustus 2028 dengan mengurangi setengah masa hukuman penjaranya yang selama 12 tahun. Sekretariat Lembaga Pengampunan juga memaklumkan bahwa denda yang harus dibayar Najib dipotong dari 210 juta ringgit atau Rp 700 miliar lebih menjadi 50 juta ringgit atau hampir Rp 166,7 miliar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Setelah menimbang pendapat dan nasihat, Lembaga Pengampunan telah memutuskan hukuman terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak diberikan pengurangan 50 persen bagi hukuman dan denda yang perlu dibayar,” kata Sekretariat Lembaga Pengampunan dalam pernyataannya yang dikutip Bernama, 2 Februari 2024. Bila denda tidak dibayar, masa hukuman penjara Najib ditambah setahun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lembaga Pengampunan menyatakan putusan itu sudah menimbang permohonan pengampunan yang diajukan Najib kepada Yang di-Pertuan Agong. Lembaga Pengampunan ini dipimpin Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang mengakhiri masa jabatannya sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 30 Januari 2024.

Najib kini sedang menjalani hukuman di Penjara Kajang sejak Agustus 2022 karena menyelewengkan dana SRC International, anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebesar 42 juta ringgit. Pada 2020, Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit kepada politikus 70 tahun itu karena terbukti bersalah atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan, dan pencucian uang.

Najib juga diwajibkan membayar pajak senilai sekitar Rp 5,8 triliun yang belum ia bayar selama tujuh tahun menjabat perdana menteri. Putusan ini menjadikan Najib sebagai mantan Perdana Menteri Malaysia pertama yang divonis dalam kasus korupsi. Permohonan banding Najib ditolak pengadilan.

Kisah Najib belum berakhir dengan pengurangan hukuman itu. Dia kini sedang diadili dalam kasus penyelewengan dana 1MDB sebesar 2,3 miliar ringgit. Dia juga menghadapi dakwaan korupsi senilai 6,6 miliar ringgit dalam kasus pembayaran pemerintah kepada International Petroleum Investment Company. Ada pula tiga dakwaan pencucian uang yang berkaitan dengan dana SRC International sebesar 27 juta ringgit di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.

Filipina

Latihan Militer di Laut Cina Selatan

Anggota Pasukan Bela Diri Maritim Jepang menurunkan pasokan bantuan dari helikopter militer Amerika Serikat di Bandara Noto di Wajima, Prefektur Ishikawa, Jepang, 17 Januari 2024. Reuters/Kyodo

DI tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina perihal Taiwan dan ketegangan Filipina-Cina, Amerika dan Jepang menggelar latihan bersama dek multibesar di perairan timur Filipina di Laut Cina Selatan selama 29 Januari-1 Februari 2024. Amerika mengirim kelompok tempur pimpinan kapal induk USS Carl Vinson dan USS Theodore Roosevelt. Adapun Jepang menurunkan kapal perusak kelas Hyuga milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang JS Ise.

April nanti, Amerika dan Filipina akan menggelar latihan militer bersama Balikatan. Latihan itu mungkin diadakan di wilayah utara Filipina yang dekat dengan Taiwan, termasuk Mavulis, pulau tak berpenghuni di wilayah utara terluar Filipina.

Cina mengecam latihan militer bersama Amerika dan Filipina ini sebagai provokasi berbahaya. Filipina dan Cina sudah lama bersengketa mengenai batas wilayah mereka di Laut Cina Selatan. Klaim Cina di perairan itu tumpang-tindih dengan zona ekonomi eksklusif Filipina. Putusan Mahkamah Arbitrase Antarbangsa pada 2016, yang menolak konsep sembilan garis putus-putus yang menjadi dasar klaim Cina atas Laut Cina Selatan, tak diakui Cina.

Namun Filipina terus memperkuat pertahanan maritimnya di sana. Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. menyetujui tahap ketiga modernisasi militer, yang mencakup pembelian kapal selam pertama negara tersebut. “Kami mungkin bukan angkatan laut yang besar, tapi kami akan memiliki angkatan laut yang menjaga hak teritorial dan kedaulatan kami,” ujar juru bicara Angkatan Laut untuk Laut Filipina Barat, Komodor Roy Trinidad, seperti dikutip Reuters.