Keadaan darurat gaya baru

API kerusuhan akhir-akhir ini makin marak di berbagai negara bagian India. Di Nagaland, empat orang terbunuh ketika terjadi bentrokan bersenjata antara polisi dengan kelompok ekstrim yang ingin memerdekakan negara bagian itu dari India. Di Uttar Pradesh, 170 jiwa melayang akibat perkelahian antara penganut Islam dan Hindu. Sementara itu di Assam, buntut penolakan mahasiswa terhadap pekerja imigran telah mengakibatkan sekitar 190 penduduk mati. Sejak merdeka (1947) kerusuhan di India memang hampir tak pernah reda. Soal kecil kadang-kadang bisa berekor panjang dan mengakibatkan ratusan orang mati. Pertengkaran di warung kopi, insiden lalu lintas, sampai kisah cinta dua insan yang berbeda agama, misalnya, sering jadi sumbu huru-hara. Yang paling merisaukan belakangan ini adalah tindakan pemerkosaan terhadap wanita yang dilakukan oleh polisi. Kasus ini sempat membuat marah berbagai kalangan. Di Rajya Sabha (Majlis Tinggi) dan di Lok Sabha (Parlemen), para anggota kedua lembaga itu sibuk mempertanyakan: mengapa itu bisa terjadi? Sementara koran dan majalah secara besar-besaran mengulas peristiwa ini dalam tulisan bersambung. "Ini adalah suatu perubahan besar," kata Veena Dua, seorang sosiolog dari Universitas Delhi. Ia menambahkan peristiwa pemerkosaan itu sebenarnya bukanlah hal baru, hanya saja berita serupa baru kali ini dilaporkan secara besar-besaran. Awal bulan lalu ribuan wanita berdemonstrasi di New Delhi memprotes tindakan polisi di Uttar Pradesh yang memperkosa seorang wanita. Pemerintah Ny. Indira Gandhi rupanya cukup tangkas menghadapi masalah pemerkosaan ini. Suatu rancangan UU mengenai hukuman bagi polisi yang melakukan pemerkosaan telah diajukan oleh Menteri Dalam Negeri Zail Singh ke Lok Sabha. Dalam UU itu ditentukan bahwa seorang polisi yang melakukan pemerkosaan akan dihukum penjara minimal 10 tahun dan maksimal seumur hidup. Dalam menghadapi kekerasan lain, baik konflik kasta, permusuhan antar agama, maupun aksi kaum ekstrimis, upaya penegakan hukum juga ditingkatkan. Presiden Sanjiva Reddy mengumumkan berlakunya Ordonansi Keamanan Nasional (SO), pekan lalu dengan NSO. Pemerintah diberi wewenang untuk menahan seseorang selama 12 bulan tanpa dibawa ke pengadilan. NSO kembali mengingatkan orang ke masa Ny. Gandhi mengumumkan berlakunya keadaan darurat di negara itu. Meskipun berbeda dalam nama, wewenang yang dimiliki pemerintah pusat untuk menahan seseorang sama saja dengan masa keadaan darurat, 1977. 'Kebutuhan akan Ordonansi Keamanan Nasional, belakangan ini meningkat," demikian pernyataan resmi pemerintah. Beberapa negara bagian bahkan jauh sebelumnya telah memberlakukan peraturan yang sama dalam menghadapi kerusuhan, yang meningkat belakangan ini. Reaksi keras terhadap keputusan mempergunakan NSO muncul darl partai oposisi. Mereka menuduh bahwa ordonansi ini akan digunakan untuk memukul kalangan oposisi sebagaimana yang terjadi di masa keadaan darurat. Waktu itu sekitar 150.000 orang lawan politik Ny. Gandhi terpaksa meringkuk di penjara. "Kami akan berjuang sekuat tenaga untuk menolak berlakunya ordonansi yang kejam itu," kata Tarakeshwari Sinha, seorang tokoh oposisi. Ordonansi ini menurut rencana akan diajukan ke Lok Sabha, November, untuk mendapatkan persetujuan dari Parlemen. Rencana untuk menentang ordonansi ini secara besar-besaran muncul dari Partai Janata. "Kami akan melancarkan kampanye ke seluruh negeri untuk mencabut ordonansi ini," kata Subramania Swamy, tokoh Partai Janata yang dulu berhasil menentang kekuasaan 'keadaan darurat' Ny. Gandhi. Ny. Gandhi belum buka suara. Diperkirakan ordonansi ini akan mendapat persetujuan Lok Sabha. Karena Partai Kongres (I) partai Ny. Gandhi, merupakan mayoritas di lembaga tersebut. Mereka menguasai duapertiga kursi parlemen. Apakah kisah keadaan darurat akan terulang lagi? Tergantung sejauh mana Ny Gandhi menggunakan kekuasan. Tapi yang pasti untuk menghadapi berbagai kerusuhan jelas diperlukan suatu senjata yang kuat: wujudnya bisa NSO.