Kembali ke pangkuan leluhur

SEKITAR 5,5 juta warga Hong Kong bagaikan pasrah menyambut persetujuan Inggris-RRC yang merumuskan masa depan mereka. Naskah kesepakatan 46 halaman yang diparaf di Beijing, Rabu pekan lalu, akan menjadikan Hong Kong sebagai pulau kapitalis di sarang sistem sosialis untuk waktu setengah abad sejak 1 Juli 1997. Pemarafan perjanjian di Balai Rakyat Beijing itu menutup serba ketidakpastian nasib koloni Inggris tersebut. Beberapa jam setelah duta besar Inggris Sir Ricard Evans dan ketua komisi perunding Cina Zhou Nan membubuhkan paraf mereka, perincian deklarasi bersama itu disebarluaskan di London, Beijing, dan Hong Kong. Begitu antusiasnya publik Hong Kong atas persetujuan itu, Kamis pagi mereka membeli habis surat kabar yang menyiarkannya. Hong Kong yang disewa Inggris dari kekaisaran Cina untuk masa 99 tahun, sejak 1 Juli 1898, akan menjadi daerah administrasi istimewa, bagian dari RRC, mulai 1 Juli 1997. Beijing memberikan jaminan untuk hak otonomi bekas koloni Inggris itu buat masa 50 tahun. Tapi untuk masalah pertahanan dan politik luar negeri, RRC jadi penentu. Menurut perjanjian yang akan ditandatangani akhir tahun ini, terhitung 1 Juli 1997 tentara Inggris harus meninggalkan Hong Kong dan diganti serdadu RRC. Hukum yang diterapkan akan tetap seperti sekarang. Warga Hong Kong tetap akan menikmati seperangkat kebebasan pokok: berbicara, pers, berkumpul, mogok, memilih kepercayaan, bersekolah, menikah, dan membentuk keluarga. Bahasa Inggris tetap dipakai di hngkungan pemerintahan, pengadilan, dan sekolah. Sistem pendidikan sekarang akan dilanjutkan sampai 1997, sesudah itu pemerintah akan menentukan bahasa pengantar yang dipakai. Tiga belas tahun di muka, koloni Inggris ini, yang merupakan pusat perdagangan Nomor 3 di dunia, akan bernama Hong Kong Cina. Sesudah itu, untuk masa 50 tahun, daerah istimewa tersebut bebas mempertahankan hubungan ekonomi dan kebudayaannya dengan negeri lain. Dolar Hong Kong senantiasa akan menjadi alat tukar yang sah. RRC memberi Jamman untuk menanam atau menarik modal serta tidak akan memungut pajak dari Hong Kong. Dalam perjanjian itu juga disepakati bahwa status Hong Kong sebagai pelabuhan bebas tetap dipertahankan. "Pada saat kita menghadapi situasi yang serba tldak menguntungkan di berbagai bagian dunia, negosiasi tentang Hong Kong niscaya menjadi contoh sukses buat diplomasi yang efektif," kata sekjen PBB, Javier Perez de Cuellar, menyambut persetujuan itu. Dari berbagai penjuru dunia terdengar pula sambutan baik terhadap kesepakatan Inggris-RRC ini. Partai Buruh Inggris, yang kini jadi oposisi, juga memberikan tanggapan seperti itu. Malah, PM Australia, Bob Hawke, menyebutnya sebagai salah satu sumbangan yang amat berharga bagi stabilitas politik di wilayah Pasifik Barat. Hanya dari Taipeh terdengar pernyataan ketidaksetujuan. Kementerian Luar Negeri Taiwan pada hari pemarafan deklarasi Inggris-RRC menyatakan, RRC tidak berwenang untuk tindakan itu. "Cina komunis adalah kaum pemberontak yang tak berhak sama sekali membuat persetujuan semacam itu dengan negara lain," bunyi pernyataan itu. Taiwan juga menyatakan, jaminan RRC atas otonomi Hong Kong sebetulnya tak dapat dipercaya begitu saja. Betulkah RRC tak bisa dipercaya, seperti dicemaskan Taiwan? Banyak pengamat Barat justru melihat sebaliknya. Dr. Brian Bridges, kepala Departemen Timur Jauh di Royal Institute of International Affairs, Inggris, berkata, "RRC ingin sekali memainkan peranan besar di Asia. Hong Kong akan jadi etalasenya. Dan Beijing tak akan mau terlihat sebagai orang yang tak menepati janji dalam soal ini." Ahli politik lain berkesimpulan, RRC punya kepentingan untuk memperlihatkan bahwa komunisme dan kapitaiisme bisa berjalan berdampingan. Tujuannya adalah untuk memenangkan usaha reunifikasi Taiwan dengan daratan Cina. Kecemasan seperti diperdengarkan Taiwan itu bukannya tidak ada di Hong Kong sekarang ini. Namun, Hong Kong, setelah pemarafan perjanjian, seakan bergairah kembali. Dolar HK mulai menguat. Beberapa hal yang mereka khawatirkan selama ini - misalnya jaminan atas hak-hak pribadi - sudah terjawab oleh perjanjian itu. Pers Hong Kong sendiri menyatakan, Inggris telah memberikan peranan yang lebih bagi pemimpin Hong Kong dalam menentukan masa depannya. Sementara itu, surat kabar Partai Komunis Cina, Harian Rakyat, menyebut pemarafan persetujuan tentang Hong Kong ini sebagai peristiwa bersejarah yang mengakhiri kolonialisme di Negeri Cina. "Dengan pemecahan yang ditempuh untuk Hong Kong ini," tulis editorial surat kabar itu, "kita sebetulnya telah membuat langkah besar menuju reunifikasi wilayah negeri leluhur. Rakyat Cina patut sekali berbangga." Hampir semua surat kabar RRC membandingkan langkah Beijing untuk Hon Kong ini dengan usaha untuk mendapatkan kembali Taiwan, negara pulau berpenduduk 18 juta jiwa yang menjalankan sistem kapitalis. Surat kabar berbahasa Inggris, China Daily, berkomentar: Gagasan "satu negara, dua sistem", yang mengembalikan Hong Kong kepada RRC, membukakan jalan bagi kembalinya Taiwan ke pangkuan tanah leluhur dengan damai. Di mata para pengamat, persetujuan tentang Hong Kong ini terlihat sebagai kemenangan diplomasi Inggris, "yang lebih baik dari yang pernah diharapkan. Tapi sebagian besar dari mereka tetap memperkirakan bahwa akan ada arus perpindahan. terutama kalangan orang kaya dan intelektual HongKong pada masa datang.