Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Pakatan Harapan meminta sidang pemungutan suara dukungan terhadap Muhyiddin.
Menandai kembalinya UMNO setelah kalah dalam pemilihan umum 2018.
TAN Sri Muhyiddin Yassin sadar pemilihannya sebagai perdana menteri menuai kontroversi. “Saya tahu ada orang yang marah kepada saya. Seperti sudah bisa diduga, beberapa orang menyebut saya pengkhianat,” kata Muhyiddin dalam pidato pertamanya di depan publik yang disiarkan stasiun televisi nasional Malaysia, Selasa, 3 Maret lalu. “Hati nurani saya jelas bahwa saya di sini untuk menyelamatkan negara dari krisis yang berkepanjangan.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melantik Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia itu sebagai perdana menteri menggantikan Mahathir Mohamad, Ahad, 1 Maret lalu. “Beri saya kesempatan menggunakan 40 tahun pengalaman saya dalam politik dan pemerintahan untuk mengarahkan Malaysia ke kejayaan,” ucap Muhyiddin, yang kini memimpin pemerintahan koalisi Perikatan Nasional bersama Organisasi Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tudingan pengkhianatan disampaikan Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri yang juga pemimpin Partai Bersatu. Kisah bermula dari peristiwa 23 Februari lalu, saat Partai Bersatu memutuskan keluar dari koalisi pemerintahan Pakatan Harapan. Partai ini, bersama Wakil Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) Azmin Ali, bertemu dengan anggota parlemen oposisi di Hotel Sheraton Petaling Jaya dan menggagas pembentukan koalisi Perikatan Nasional.
Petinggi Pakatan Harapan menilai pertemuan Sheraton itu sebagai pengkhianatan tingkat tinggi oleh petinggi PKR dan Partai Bersatu. Keluarnya Partai Bersatu, yang memiliki 66 suara di parlemen, dan PKR kubu Azmin dengan 11 suara membuat pemerintahan koalisi Pakatan Harapan cuma didukung 92 suara, kurang dari mayoritas sederhana 112 suara. Manuver Partai Bersatu dan Azmin itu praktis mengakhiri pemerintahan Pakatan, yang belum genap berusia dua tahun.
Muhyiddin dipilih dengan keyakinan dia akan mendapat suara mayoritas di Dewan Rakyat, parlemen negeri itu. Menurut Sekretaris Jenderal PAS Datuk Takiyuddin Hassan, Muhyiddin mendapat dukungan 114 dari 222 anggota parlemen. Pakatan Harapan mempertanyakan klaim itu. Pakatan, yang awalnya mendukung Anwar Ibrahim tapi kemudian berbalik menyokong Mahathir, juga mengklaim memiliki dukungan 114 suara.
Menurut Mustafa Izzuddin, akademikus dan analis politik negeri jiran itu, Yang di-Pertuan Agong menunjuk Muhyiddin dengan keyakinan dia memiliki lebih banyak dukungan dari anggota parlemen daripada Mahathir atau Anwar. “Yang di-Pertuan Agong mungkin juga merasa bahwa dia perlu bergerak cepat karena ada masalah mendesak yang dihadapi negara yang membutuhkan pemerintah yang efektif untuk mengatasinya,” tuturnya.
Hari pertama Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia di Kantor Perdana Menteri di Putrajaya, 2 Maret 2020. REUTERS/Malaysia Information Department/Nizam Zanil
Keputusan Raja itu tak mengakhiri drama politik Malaysia. Mahathir dan Pakatan akan mengajukan permintaan pemungutan suara dukungan terhadap Muhyiddin dalam sidang pertama Dewan Rakyat, yang awalnya direncanakan digelar pada 8 Maret. “Kami akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin,” ujar Sekretaris Jenderal Pakatan Harapan yang juga Sekretaris Jenderal PKR, Saifuddin Nasution Ismail, kepada Tempo, Kamis, 5 Maret lalu.
Pakatan dan Mahathir harus bersabar untuk menantang Muhyiddin karena jadwal sidang diundurkan menjadi 18 Mei. Penundaan itu, kata Kantor Perdana Menteri, bertujuan memberikan waktu yang cukup kepada kabinet untuk memahami tugas-tugas kementerian dan departemen masing-masing.
Saifuddin menyebut pengunduran ini sebagai taktik mengulur-ulur waktu yang merupakan buntut dari kesulitan menyusun kabinet, yang harus mengakomodasi semua partai pendukung. “Pada saat yang sama, dia akan menggunakan waktu ini untuk menggunakan taktik ‘carrot and stick’ terhadap anggota parlemen, yang tujuannya membuat kocar-kacir dukungan dan kekompakan Pakatan Harapan,” ujarnya.
Menurut Mustafa, jika Muhyiddin tak lolos dalam sidang pemungutan suara dukungan di Dewan Rakyat, hal itu akan membuka pintu bagi Pakatan Harapan untuk membentuk pemerintahan baru lagi. “Muhyiddin mungkin hanya akan menunda sampai dia bisa mendapat mayoritas suara sehingga dapat menghindari atau menahan mosi tidak percaya,” tuturnya.
Naiknya Muhyiddin ini memicu kekhawatiran akan kembalinya UMNO, partai yang berkuasa di Malaysia lebih dari 60 tahun, ke panggung politik utama Malaysia. Kelangsungan pengusutan kasus korupsi yang menyeret petinggi UMNO, termasuk mantan perdana menteri dan eks Presiden UMNO, Najib Razak, juga menjadi tanda tanya. Pakar politik Awang Azman Awang Pawi dari Institute of Malay Studies menilai kekhawatiran itu beralasan. Menurut Azman, pengangkatan Muhyiddin pasti akan “mengembalikan politik UMNO... ke politik arus utama”.
Langkah Muhyiddin, yang membawa Partai Bersatu keluar dari koalisi Pakatan Harapan, tak sepenuhnya mengejutkan. Seperti disampaikan Saifuddin, sebagian besar kader Partai Bersatu memang orang UMNO. Muhyiddin, yang lahir pada 15 Mei 1947 di Muar, juga meniti karier panjang politiknya di UMNO, partai yang didirikan Onn Jaafar pada 11 Mei 1946.
Setahun setelah meraih gelar sarjana studi ekonomi dan Melayu di Universiti Malaya pada 1970, Muhyiddin bergabung dengan UMNO. Ia menjadi anggota UMNO Pagoh selama lima tahun sebelum terpilih sebagai Kepala Pemuda dan Sekretaris Divisi Pagoh UMNO pada 1976.
Pada usia 31 tahun, ia memenangi kursi parlemen dari daerah pemilihan Pagoh dalam pemilihan umum 1978. Muhyiddin mempertahankan kursi dari daerah pemilihan ini, sebuah kota yang tenang di Johor utara, selama delapan periode. Menurut Channel News Asia, Muhyiddin dikenal masyarakat sekitar sebagai “orang kuat Pagoh” dan mengawasi pengembangan pusat pendidikan senilai 1 miliar ringgit di kota itu.
Muhyiddin juga punya karier panjang dalam pemerintahan. Pada 1982, dia terpilih menjadi Wakil Menteri Wilayah Federal dan Ketua Pemuda Johor UMNO serta bergabung dengan Komite Eksekutif Pemuda UMNO. Setahun kemudian, ia menjadi Wakil Menteri Perdagangan dan Industri.
Pada 1984, ia menjadi Ketua UMNO Pagoh, mengalahkan mantan Menteri Besar Johor, Tan Sri Othman Saat. Dua tahun kemudian, Muhyiddin memenangi kursi legislatif Negara Bagian Bukit Serampang dan menjadi Menteri Besar Johor. Dia juga menjadi ketua badan penghubung UMNO Johor saat itu. Pada 1990, ia memasuki masa jabatan keduanya sebagai Menteri Besar Johor, tapi tidak beruntung dalam pemilihan Wakil Presiden UMNO karena kalah oleh Anwar Ibrahim. Tiga tahun kemudian, barulah Muhyiddin terpilih sebagai Wakil Presiden UMNO.
Muhyiddin mendapat pos di berbagai kabinet pemerintahan. Dia pernah menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Dalam Negeri di kabinet Mahathir Mohamad serta Menteri Pertanian di kabinet Abdullah Ahmad Badawi. Di kabinet Najib Razak, dia pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Wakil Perdana Menteri.
Pada 2010, ia menyatakan, “Saya pertama-tama Melayu.” Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP) Lim Kit Siang yang menantangnya menyatakan ia lebih dulu menjadi “orang Melayu” atau “orang Malaysia”. Namun Muhyiddin menambahkan bahwa dia tentu masih “orang Malaysia”. Pernyataan ini memicu kontroversi karena ia dianggap mendahulukan Melayu ketimbang Malaysia.
Muhyiddin memegang jabatannya sampai 2015, ketika dia akhirnya dicopot dari posisi Wakil Perdana Menteri Malaysia karena mempertanyakan keterlibatan Najib Razak dalam skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad. Dia juga kerap secara terbuka mengkritik pemerintah Najib, sikap yang kemudian membuatnya didepak dari UMNO bersama putra Mahathir, Datuk Mukhriz Mahathir.
Muhyiddin kemudian bergabung dengan Mahathir, yang juga meninggalkan UMNO pada waktu yang sama, untuk membentuk Partai Pribumi Bersatu Malaysia pada 6 September 2016. Partai itu lalu bergabung dengan PKR, Amanah, dan DAP dalam koalisi Pakatan Harapan. Koalisi ini menang dalam pemilihan umum 2018 dan membentuk pemerintahan. Tapi koalisi tersebut bubar karena Partai Bersatu memilih keluar dan kembali bergandengan tangan dengan UMNO.
ABDUL MANAN (REUTER, CAN, MALAY MAIL, SCMP, STRAITS TIMES)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo