Lempaan telur ke kmt

DEMOKRASI di Taiwan mencatat kemajuan bersejarah dalam pemilu Sabtu pekan silam. Untuk pertama kali sebuah partai oposisi bertanding melawan partai berkuasa Kuomintang, bukti akan adanya reformasi politik seperti yang dijanjikan Presiden Chiang Ching-kuo belum lama berselang. Sebagai pendatang baru, prestasi Partai Progresif Demokratik (DPP) tidaklah mengecewakan. Partai oposisi ini memenangkan 12 dari 73 kursi Yuan, lembaga pembuat undang-undang di Taiwan, juga merebut 11 dari 84 kursi Majelis Nasional, yakni lembaga tertinggi yang memberi legitimasi bagi Presiden dan Wakil Presiden setiap enam tahun sekali. Selama kampanye dua minggu yang dimulai 21 November lalu, 12 juta pemilih bisa menikmati pesta demokrasi yang hangat dan terkadang mendebarkan. Rapat umum berlangsung riuh rendah dengan pengeras suara terpasang di banyak tempat. Beberapa tindak kekerasan yang dilancarkan terhadap calon oposisi dibalas dengan lemparan telur busuk ke markas Kuomintang di Kaohsiung. Anehnya, pihak pemerintah diserang tidak saja oleh plhak oposisi, tapi juga oleh calon-calon Kuomintang berpaham liberal. Yang terakhir ini misalnya mengecam kegagalan pemerintah menggunakan cadangan devisa US$ 40 milyar demi kemajuan ekonomi. Ada kesan, kubu Kuomintang terpecah dua: kelompok garis keras dan kelompok liberal. Sangat mengutamakan stabilitas dan keamanan nasional, kelompok garis keras tampaknya berusaha memperlambat laju reformasi yang sudah dicanangkan Chiang Ching-kuo sendiri. "Partai itu selalu digayuti rasa tidak aman," kata C.L. Chiou, seorang dosen tamu dari Universitas Queensland, yang mengambil spesialisasi dalam masalah politik Taiwan. "Dikhawatirkan untuk mengimbangi ketakutannya, partai ini justru memperkuat cengkeramannya." Ketakutan itu sebetulnya tidak beralasan. Prestasi partai oposisi DPP memang mengesankan jika dibanding perolehan para Tangwai, para oposan yang maju secara individual dalam pemilu sebelumnya. Tapi kemenangan DPP sama sekali tidak menggoyahkan posisi Kuomintang. Partai berkuasa ini menguasai mayoritas Yuan dan Majelis Nasional sejak 37 tahun lalu sampai sekarang. Dalam pandangan pihak DPP, reformasi politik yang dilancarkan Chiang Ching-kuo tak lebih dari kosmetik belaka. Alasannya: kebebasan berbicara masih dibatasi, sedang mayoritas parlemen masih dikuasai anggota-anggota tua yang terpilih sejak 1947. Di pihak lain, pulang kampungnya sejumlah pelarian politik ditentang oleh pemerintah. Rombongan pertama dipimpin Lin Shui-chuan -- bekas tahanan politik yang hijrah ke AS tahun 1982 -- ditolak di bandar udara Chiang Kai-shek, 14 November lampau. Bentrok antara massa penyambut dan petugas keamanan tak terhindarkan lagi. Beberapa peserta demo dan seorang polisi cedera, hingga parai oposisi DPP khawatir citranya bisa merosot dalam penilaian massa pemilih. Sebaliknya, kelompok garis keras dalam Partai Kuomintang tidak suka andai kata aksi-aksi keras seperti itu akhirnya cuma berakhir pada anarki dan menguntungkan oposisi. Apa pun alasannya, tokoh utama oposisi Hsu Hsin-liang, 45, tidak diizinkan kembali ke Taipei, 1 Desember lalu. Sesudah mengasingkan diri tujuh tahun di Los Angeles, AS, Hsu mencoba kembali ke Taiwan dengan tujuan menggalang kembali kekuatan oposisi. Ia berangkat dari Manila ke Taipei hanya untuk dipulangkan ke Filipina. Pengalaman kurang sedap ini tidak mengecilkan hatinya. Meski Hsu tidaklah sekaliber Almarhum Benigno Aquino dari Filipina ataupun Kim Dae-jung dari Korea Selatan, pemerintah Taipei lebih suka mengirimnya pulang. Partai oposisi cenderung bersikap sama. Menurut mereka, kehadiran Hsu hanya memancing provokasi, bukan memupuk demokrasi.