Lintas Internasional

Arab Saudi Hamas-Fatah Rujuk

Dicomblangi Raja Arab Saudi, Abdullah, di kota suci Mekah, Kamis pekan lalu Hamas dan Fatah mencapai kesepakatan membentuk pemerintah persatuan. Pemimpin Fatah sekaligus Presiden Palestina, Mahmud Abbas, dan pemimpin Hamas di pengasingan, Khaled Mashaal, secara intensif memimpin negosiasi selama dua hari tentang pembagian kekuasaan. ”Kesepakatan akan memuaskan rakyat kami dan membawa kami ke perdamaian,” ujar Abbas.

Masalah pokok—soal komitmen Hamas terhadap perjanjian damai Israel-Palestina yang sudah ada dan pos menteri dalam negeri—belum disentuh. Tapi keduanya sepakat soal prinsip mendirikan pemerintahan persatuan. Ismail Haniya tetap perdana menteri dan menteri luar negeri. Seorang tokoh independen menjabat posisi menteri keuangan. Ismail Haniya diminta membentuk pemerintah koalisi dalam waktu lima pekan.

Sementara itu, Jumat pekan lalu, di kompleks Al-Aqsa, pecah protes atas penggalian parit yang dilakukan Israel di sekitar tempat itu. Para jemaah bentrok dengan polisi Israel. Penggalian parit ini dikecm banyak negara. Di Markas Besar PBB New York, para duta besar negara Arab meminta Dewan Keamanan menghentikan penggalian

Cina Pembicaraan Nuklir Korea Utara

Pejabat enam negara berkumpul di Beijing, Cina, dan mereka setuju mengambil langkah perlucutan senjata nuklir Korea Utara, Kamis pekan lalu. Inilah upaya mendorong Pyongyang kembali ke kesepakatan September 2005. Dalam kesepakatan itu, Korea Utara setuju mengakhiri program senjata nuklirnya dengan imbalan bantuan dan jaminan keamanan.

Sejauh ini, masalah nuklir Korea Utara tersandung satu hal. Washington menghendaki Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya. Sebaliknya, Pyongyang ingin Amerika mencabut sanksi terlebih dulu. ”Saya tidak optimistis ataupun pesimistis, sebab masih banyak titik konfrontasi yang harus diselesaikan,” ujar utusan Korea Utara, Kim Kye-kwan.

Malaysia ”Bush dan Blair Penjahat Perang”

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, menyelenggarakan mahkamah kejahatan perang tak resmi yang dibentuk untuk mengadili Presiden Amerika Serikat George W. Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Kuala Lumpur, Kamis pekan lalu. Kedua pemimpin itu, menurut Mahathir, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Acara yang bertajuk Expose War Crimes, Criminalise War (Beberkan Kejahatan Perang dan Pidanakan Perang) ini bertujuan menentang perang.

Menurut Mahathir, Blair ikut bertanggung jawab atas pembantaian 500 ribu anak Irak dan berdusta kepada rakyat Inggris dengan mengatakan bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal yang bisa diluncurkan ke Inggris dalam waktu 45 menit. ”Sejarah akan mengenang Blair dan Bush sebagai ’pembunuh anak-anak’,” kata Mahathir.

Venezuela Mendepak Perusahaan Amerika

Pemerintah Presiden Hugo Chavez menasionalisasi perusahaan listrik swasta Electricidad de Caracas dengan memborong 82 persen saham perusahaan Amerika Serikat AES Corp., Kamis pekan lalu. Pemerintah Venezuela akan membayar US$ 739,3 juta untuk menguasai perusahaan listrik itu. Pemilik saham minoritas bisa tetap bertahan dalam perusahaan yang kini menjadi milik pemerintah Venezuela itu, atau menjual semua sahamnya kepada pemerintah. Pembelian saham mayoritas perusahaan listrik itu merupakan langkah awal kebijakan pemerintah sosialis Presiden Chavez untuk menasionalisasi perusahaan energi di Venezuela.

Libanon Bentrok di Perbatasan

Pasukan Libanon dan Israel bentrok di daerah perbatasan selatan Libanon, Rabu pekan lalu. Tentara Libanon menembaki buldoser milik Israel yang menerobos pagar perbatasan Maroun el-Rass. Buldoser itu melewati garis biru yang merupakan batas demarkasi PBB dan masuk sejauh 20 meter ke wilayah Libanon. Tembakan itu dibalas pasukan Israel. Ini merupakan bentrok pertama sejak Israel memerangi Hizbullah pada Juli 2006.

Militer Israel berkilah, buldoser mereka sedang membersihkan wilayah itu dan mencari ranjau yang masih tertanam. Israel menyangkal masuk ke wilayah Libanon. ”Kami membalas ke arah asal tembakan, tapi tak ada yang terluka,” ujar juru bicara militer Israel.

RFX (BBC, Reuters, AP)