Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ko Wen-je, mantan wali kota Taipe pada Sabtu pagi, 31 Agustus 2024, ditahan sebagai bagian dari upaya pembuktian dugaan korupsi sebuah pembangunan megaproperti di Ibu Kota Taiwan. Ko juga diketahi menjabat sebagai Ketua sebuah partai oposisi kecil di Taiwan bernama Partai Rakyat Taiwan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ko menjabat sebagai wali kota Taipe periode 2014 – 2022. Pada Januari 2024, dia sempat mencalonkan diri dalam pemilu presiden Taiwan. Dia ditahan setelah tim investigasi menggeledah kediamannya dan kantor Partai Rakyat Taiwan pada Jumat, 30 Agustus 2024 dan menginterograsinya selama berjam-jam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ko menyangkal telah melakukan kesalahan pada kasus yang dituduhkan padanya, di mana dia dituduh menyetujui pembangunan sebuah proyek properti ketika dia masih menjabat sebagai wali kota. “Saya tahu, saya tidak punya masalah,” kata Ko kepada jurnalis, Jumat, 30 Agustus 2024.
Partai Rakyat Taiwan pada Sabtu, 31 Agustus 2024, meminta pengadilan agar mengevaluasi dengan hati-hati legalitas prosedur menahan Ko selama proses dakwaan dan menegakkan keadilan pada Ko yang seharusnya dia dapatkan. Ko dan Partai Rakyat Taiwan juga menyadari kampanye penggalangan dana selama pemilu presiden lalu, telah keliru dilaporkan. Ko pada pekan ini mengatakan akan sementara waktu mengundurkan diri sebagai ketua partai selama kasus dugaan korupsi yang diarahkan padanya diinvestigasi. Ko juga meminta maaf pada para pendukungnya.
Ko secara luar diperkirakan media di Taiwan akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden Taiwan dalam pemilu 2028. Namun survei memperlihatkan kalau sejumlah skandal yang terjadi telah menjadi pukulan baginya dan Partai Rakyat Taiwan yang dibentuk pada 2019 dalam upaya menciptakan kekuatan ketiga dalam peta perpolitikan Taiwan.
Partai Rakyat Taiwan hanya memiliki 8 anggota yang duduk di kursi parlemen dari total 113 kursi parlemen. Akan tetapi, Partai Rakyat Taiwan masih punya cukup peran besar karena Partai Progresif Demokrat tidak mendapat suara mayoritas.
Sumber: Reuters
Pilihan editor: Kremlin: Tidak Ada Kesepakatan dengan Pavel Durov
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini