Marcos lagi, marcos lagi

FERDINAND E. Marcos masih bisa memperpanjang kediamannya di Istana Malacanang. Lebih dari 88% pemilih masih menghendakinya memimpin Filipina. Minimal untuk jangka enam tahun. Ia mengalahkan 11 kandidat presiden lainnya. Kaum oposisi meragukan kemenang an Marcos yang luar biasa ini. "Marcos telah berlaku curang," kata calon Partai Nacionalista Alejo Santos. Pengikutnya konon telah menyita sejumlah kotak suara yang diisi kartu pemilihan palsu untuk memenangkan Marcos. Kecurangan itu, menurut Santos, terutama diketemukan di Provinsi Bulacan. Ia akan mengajukan protes kepada panitia pemilihan. Tapi tuduhan seperti itu diduga akan tenggelam. Sedang Marcos tetap direncanakan akan dilantik lagi dan memperbaharui sumpahnya sebagai presiden akhir Juni ini. Marcos, 63 tahun, menghuni Istana Malacanang sejak tahun 1965. Ia menggantikan Diosdado Macapagal -- tokoh yang mendukung gagasan Maphilindo (penyatuan Malaya, Filipina, dan Indonesia) dari almarhum Presiden Soekarno. Tahun 1969, Marcos kembali berhasil memperpanjang mandat kepresidenan. Waktu itu pemilihan presiden di Filipina dilakukan empat tahun sekali - sama seperti di Amerika Serikat -- dan warganegara boleh dipilih jadi presiden maksimum dua kali saja. Menjelang akhir masa jabatannya, Marcos mengumumkan berlakunya Undang-undang keadaan darurat di Filipina. Sehingga situasi dan kondisi memungkinkannya tetap bertahan di tampuk pemerintahan. UU keadaan darurat itu baru dicabut Marcos sembilan tahun kemudian, Januari lalu. Dan April lalu Marcos melakukan plebisit. Rakyat ternyata merestui jabatan presiden selama enam tahun tanpa ada pembatasan pemilihan ulang. Maka pekan lalu berlangsung pemilihan presiden "gaya baru" Filipina. Tak ada kandidat yang berbobot mengimbangi Marcos. Dari 11 penantang, selain Santos, hanya pengacara Bartolome C. Cabangbang yang dapat dukungan lumayan. Cabangbang tampil dengan tema kampanye: menjadikan Filipina sebagai negara bagian ke- 51 AS. Ia mengumpulkan 4% suara yang masuk. Santos juga meraih sekitar itu. Bekas Senator Benigno Aquino, musuh politik Marcos yang bertahun-tahun mendekam di penjara, semula hendak ikut pemilihan presiden 1981. Ternyata kemudian ia menolak karena tak ada jaminan keamanan dari Marcos. "Jika Aquino tampil, hasil pemilihan pasti akan lain," kata juru bicara kelompok oposisi. Aquino tinggal di AS sejak berobat ke sana di awal 1980. Aksi boikot pemilihan presiden terdengar santer. Ketua Persatuan Oposisi (Unido) Gerardo Roxas, misalnya, menghimbau rakyat untuk bergabung dalam barisan pemboikot. Bahkan Kardinal Jaime Sin seolah ikut menyerukannya. Dalam satu iklan setengah halaman sebuah koran lokal, terbitan 15 Juni, kardinal itu yang dianggap pemimpin spiritual umat Katolik Filipina menyatakan rakyat bebas menggunakan hak pilih secara sadar atau sama sekali tidak memilih. Unido semula menduga sekitar 10 juta pemilih tidak akan menggunakan hak mereka. Perhitungan itu ternyata meleset. Menurut panitia pemilihan, hampir semua yang berhak memilih mempergunakan haknya. Hampir 26 juta pemilih terdaftar dari 46 juta penduduk Filipina. Di Filipina warganegara yang memboikot pemilihan umum dapat dikenakan hukuman penjara. Tapi Unido menuduh pengikut Marcos, tergabung dalam Gerakan Masyarakat Baru, melakukan teror dan intimidasi, supaya orang tetap ramai pergi ke kotak suara. Tuduhan ini dibantah Marcos. Menjelang Hari-H (16 Juni) banyak jatuh korban. Di Camangbugan, 230 km sebelah tenggara Manila, dilaporkan empat orang tewas dan delapan lainnya luka-luka ketika seorang tak dikenal menembaki 4.000 demonstran yang sedang mengadakan pawai boikot. Seusai pemilihan, diketahui korban . "pemilihan presiden" seluruhnya berjumlah 43 orang sipil dan militer. Marcos memberikan hak suaranya di Batac, daerah asalnya, yang terletak di Filipina tenggara. Selepas pemilihan "di Filipina hanya ada dua pilihan: melakukan pendekatan secara lembut atau dengan kekerasan," katanya di sana. "Saya bermaksud melakukannya dengan kelembutan."