Mengapa Sang Ayatullah Ditentang

JALAN ke "Republik Islam" gaya Ayatullah Khomeini ternyata tak mudah. Kaum wanita memprotes, setelah ulama ini meminta Menteri Kehakiman Assadullah Mobasheri agar meninjau kembali Undang-Undang Perlindungan Keluarga tahun 1975. Undang-undang ini memberi hak kaum wanita untuk minta cerai dalam batasbatas tertentu. Juga di situ poligami dibatasi. Tapi Khomeini mengirim surat agar Menteri Kehakiman mencoret semua pasal yang "bertentangan dengan Islam." Surat Khomeini juga menganjurkan agar "semua kriteria Eropa dalam sistem hukum" ditiadakan. Khususnya ia menuntut berlakunya penerapan hukum secara cepat dan ditiadakannya hak naik banding dalam proses peradilan. Menteri Kehakiman Mobasheri agak kaget. Kepada harian Kayhan ia me ngatakan "Dalam perkara perdata, peradilan satu-tahap boleh-boleh saja. Tapi dalam kasus yang lebih serius, terutama yang memungkinkan hukuman mati, perhatian yang lebih teliti diperlukan." Berbicara mengecam peradilan hukum-mati yang hari-hari ini berlaku, seorang guru besar berumur 37 tahun mengatakan kepada wartawan Youssef M. Ibrahim dari The New York Times: "Proses hukum yang benar, itulah yang diperjuangkan revolusi Iran sebetulnya." Dalam suasana itulah penulis editorial The Teheran Journal, seorang wanita bernama Janet Lazarian Shagabi, bersuara: "Rakyat tidak bangkit dan memberi pengorbanan besar hanya untuk kembali ke jenis penindasan lain."